Internasionalisme Yang Adil dan Beradab

Aktif di media sosial seperti Twitter membuat saya mengenal berbagai pandangan dan ideilogi banyak orang, di antaranya adalah internasionalisme. Para pengikunya menguasai bahasa asing dan banyak membaca buku. 

Mungkin justru karena banyak membaca buku sehingga  mereka melupakan hal-hal mendasar seperti statistika, matematika, akuntansi, dan fisika. Tidak semua buku menggunakan ilmu-ilmu dasar tersebut sebagai landasan berpikirnya. Sebagai contoh konsep PDB dan pertumbuhan PDB yang dikritik tajam oleh cendekiawan kritis, sering menjadi paradigma yang mendasari banyak buku baik buku ekonomi atau bukan. Gambaran ekonomi makro seperti pabrik raksasa telah membutakan banyak ekonom akan pentingnya akuntansi. Mungkin menggelikan atau menjengkelkan bahwa seorang ekonom tidak memahami akuntansi. Tetapi hal itu adalah kenyataan yang kita jumpai sehari-hari di sekitar kita entah tercermin dari opininya di media massa atau melalui media sosial seperti Twitter.

Bagi para penganut internasionalisme, bukan hanya pertumbuhan ekonomi global yang dikejar tetapi juga kebebasan mengeksploitasi sumber daya alam di negara mana pun. Akibatnya bukan hanya kerusakan lingkungan hidup tetapi juga terjadinya ketimpangan di mana liabilitas publik jauh di atas asetnya yang ujung-ujungnya mengakibatkan ketidakstabilan makro ekonomi, merosotnya daya beli rakyat, dan kesenjangan kaya-miskin yang melebar.

Internasionalisme sebenarnya bukan hal yang jelek kalau ia terbuka pada keadilan distributif yang hakiki yang menyadari bahwa semua aset individu adalah liabilitas bagi publik sebagaimana dijelaskan teori ekonomi makro baru biososioekonomi. Internasionalisme yang adil dan beradab adalah internasionalisme yang menjaga keseimbangan makro di mana aset publik tidak lebih kecil dari liabilitasnya. Biososioekonomi adalah pedomannya. Ekonomi publik seperti biososioekonomi tidak dimulai dengan investasi dan eksploitasi sumber daya alam tetapi dimulai dengan mengembalikan akumulasi laba kepada publik dengan membayar pajak kekayaan, derma, dan daur ulang aset pribadi.

Meredistribusikan aset privat ke luar negeri (tanpa batas negara) seharusnya menjadi gerakan bagi internasionalisme baru yaitu internasionalisme yang adil dan beradab. Ketika tsunami melanda Asia 26 Desember 2004 bantuan pribadi datang dari berbagai negara.

Kita patut bersyukur bahwa gempa bumi  kembar di atas 8 SR yang terjadi di Aceh 11 April 2012 ini  tidak banyak memakan korban jiwa. Akan tetapi redistribusi aset privat tanpa sekat negara yang didasari biososioekonomi seharusnya dijalankan. Tanpa menunggu bencana. Tidak diperlukan bencana untuk suatu redistribusi aset ke seluruh dunia tanpa sekat.

Semoga tulisan ini dimengerti. Bagi pendatang baru di blog ini yang belum mengerti silakan baca postingan lain di blog ini. Banyak komentar tidak bermutu muncul karena komentatornya tidak membaca postingan lain, padahal di postingan lain ada penjelasannya.

Selamat Hari Raya Paskah 2012

Selamat Hari Raya Paskah 2012 bagi umat Kristiani. Semoga karya dan teladan Tuhan Yesus membuat hati kita tersentuh dan tergerak untuk berbagi kepada sesama sehingga kegembiraan Paskah dirasakan semua orang penduduk Bumi.

Pelajaran dari Penolakan Kenaikan Harga BBM

Penolakan masyarakat terhadap rencana kenaikan harga BBM sebenarnya memberi pelajaran bagi kita semua. Pelajaran itu sangat berharga. Pertama, BBM menyangkut hajat hidup orang banyak. Kalau harga BBM naik, harga barang dan jasa juga naik.

Kedua, menaikkan harga BBM seharusnya tidak dilakukan ketika daya beli rakyat dalam kondisi lemah. Dalam hal ini perlu diketahui bahwa tingginya daya beli rakyat tidak tergantung pada tingginya angka PDB (produk domestik bruto) tapi pada persentase dikembalikannya laba pada publik sesuai biososioekonomi yang adalah suatu demokrasi ekonomi dalam paradigma baru. Ketika demokrasi ekonomi itu belum terwujud, belum mapan, maka rencana kenaikan harga BBM akan mengalami penolakan.

Ketiga, pelajaran yang sangat berharga adalah  bahwa meredistribusikan aset pribadi ke luar negeri tidak akan melemahkan ekonomi negara asal aset pribadi tersebut. Aset pribadi adalah manifestasi dari akumulasi laba selama bertahun-tahun, puluhan atau ratusan tahun bahkan. Ketika aset itu dikembalikan kepada publik secara global sesuai biososioekonomi maka maka daya beli konsumen (rakyat) di seluruh dunia akan terjaga. Pada saat kondisi mapan seperti itu, meski harga premium secara nominal naik menjadi Rp 7.000 per liter misalnya tidak akan membebani rakyat karena daya beli rakyat tinggi. Usaha eceran pompa bensin asing tetap bisa hidup. Memang dalam hal ini kita memerlukan organisasi konsumen sosial untuk mengembalikan dan nredistribusikan aset pribadi tadi secara global tanpa sekat nefara dan tanpa sekat sektarian sesuai prinsip-prinsip biososioekonomi. Bagi yang memahami matematika sebenarnya mudah memahami logika ini. Kuncinya adalah membedakan individu (manusia) dengan institusi bisnis. Yang mengembalikan aset pribadi tadi adalah orang bukan institusi bisnis karena orang juga bersifat homo socius bukan hanya homo economicus.

Semoga tulisan sederhana ini dipahami. Bagi yang belum memahaminya perlu membaca dan  menyimak artikel lain di blog ini.

Tidak Tepat Waktu

Tulisan pendek ini sekedar merangkum atau menegaskan apa yang beberapa minggu ini saya posting di blog ini mengenai rencana pemerintah menaikkan harga BBM (bahan bakar minyak). 

Rencana itu tidak tepat waktu karena dilakukan dalam kondisi daya beli rakyat masih rendah sebagai akibat tidak adanya demokrasi ekonomi dalam paradigma baru yang berdasar pada biososioekonomi. Sebenarnya harga BBM bisa saja disesuaikan dengan harga keekonomian bila demokrasi ekonomi/biososioekonomi sudah dijalankan. Dalam kondisi terakhir ini harga  BBM meskipun secara nominal naik tapi tidak memberatkan rakyat.

Ini Salah Satu Opini, Silakan Dikoreksi Bila Keliru

Pemerintah Bohong Soal Defisit APBN, Berikut Analisa Pakar Ekonomi Kwik dan Anggito

Kamis, 22 Maret 2012 13:28

5

Kwik Kian Gie

Seruu.com - Pemerintah tak punya alasan apapun untuk menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM). Demikian jika mengutip analisis neraca perdagangan Minyak dan Gas (Migas) dari ekonom Senior Kwik Kian Gie dan Anggito Abimanyu.

Kwik Kian Gie yang merupakan mantan Menteri Koordinator Perekonomian itu meragukan alasan pemerintah menaikkan harga BBM untuk menyelamatkan APBN dari defisit. Dia pun telah menghitung anggaran pemerintah dalam lembar APBN. Hasilnya, bila harga BBM tak dinaikkan, APBN akan memiliki sisa kurang lebih Rp 97 triliun.

Dia mengaku sanggup mempertahankan perhitungan tersebut bila memang diperlukan. Kwik menambahkan, bila pembatalan kenaikan tidak segera dilakukan, bukan tidak mungkin perekonomian akan semakin merosot dan situasi keamanan dalam negeri cenderung kacau.

Berikut 9 analisa Kwik Kian Gie yang dikonfirmasi oleh Anggito Abimanyu, soal manipulasi pemerintah dalam hal bisnis BBM di Indonesia:
1. Pertamina memperoleh hasil penjualan BBM premium sebesar 63 Miliar liter.
2. Pertamina harus impor dari Pasar Internasional Rp 149,887 T
3. Pertamina membeli dari Pemerintah Rp224,546 T
4. Pertamina mengeluarkan uang untuk LRT 63 Miliar Liter @Rp.566,- = Rp35,658 T
5. Jumlah pengeluaran Pertamina Rp410,091 T
6. Pertamina kekurangan uang, maka Pemerintah yang membayar kekurangan ini yang di Indonesia pembayaran kekurangan ini di sebut  "subsidi".
7. Kekurangan yang dibayar pemerintah (SUBSIDI) = Jumlah pengeluaran Pertamina dikurangi dengan hasil penjualan Pertamina BBM kebutuhan di Indonesia
= Rp410,091 T – Rp283, 5 T = Rp126,591 T
8. Tapi ingat, Pemerintah juga memperoleh hasil penjualan juga kepada Pertamina (karena Pertamina juga membeli dari pemerintah) sebesar Rp. 224,546 T. Poin kedelapan inilah yang dianggap tidak pernah disampaikan pemerintah kepada masyarakat.
9. Maka kesimpulannya adalah pemerintah malah kelebihan uang, yaitu sebesar perolehan hasil penjualan ke Pertamina – kekurangan yang dibayar Pemerintah (subsidi)
= Rp224,546 T – Rp 126,591 T
= Rp97,955 T

Dalam analisa tersebut, membuktikan bahwa APBN tidak jebol, justru yang menjadi pertanyaan dimana sisa uang keuntungan SBY menjual BBM sebesar Rp. 97,955 Triliun?

Pernyataan dan perhitungan Kwik tersebut secara resmi disampaikan dalam acara Jakarta Lawyer Club dan disiarkan langsung di televisi. Sementara Anggito juga mengkonfirmasi bahwa terdapat surplus operasi migas dalam APBN 2012 namun ia kemudian merevisi pernyataannya dengan menyebutkan surplus tersebut menurun manakala terjadi kenaikan harga minyak dunia.

Kutipan di atas sengaja saya posting di sini silakan para pejabat mengoreksinya bila keliru, bila benar mereka harus membatalkan rencana kenaikan harga BBM.

Kesalahan Paradigmatis Yang Mendasari BLT

Berikut ini saya kutipkan berita dari Media Indonesia versi on line yang menghitung dampak kenaikan harga BBM terhadap beban rakyat. Url-nya http://m.mediaindonesia.com/index.php/read/2012/03/22/307320/289/101/Bantuan_Tunai_tidak_Sebanding_dengan_Kenaikan_Harga_Sembako?utm_medium=twitter&utm_source=twitterfeed

YOGYAKARTA--MICOM: Penaikan harga BBM dipastikan akan memicu kenaikan harga bahan kebutuhan pokok hingga mencapai 23,2%. "Itu dengan asumsi penaikan harga BBM Rp1.500 per liter," kata Direktur Mubyarto Institute Universitas Gadjah Mada Dr Fahmy Ridha MBA, Rabu (21/3). 

Dalam seminar tentang BBM di kampus setempat, Fahmy mengungkapkan penaikan harga BBM itu secara signifikan akan memberikan dampak negatif terhadap kesejahteraan rakyat, terutama rakyat miskin. Bahkan, mungkin meningkatkan akselerasi pemiskinan rakyat. 

Rakyat miskin tidak terkena dampak langsung penaikan harga BBM, karena bukan konsumen utama. Namun, mereka pasti terimbas, penaikan harga BBM Rp1.500 per liter akan memicu kenaikan inflasi 0,9 persen. "Selama 2012 inflasi akan 6,8 persen." 

Kontribusi terbesar dari inflasi itu, berasal dari sektor transportasi. Karena itu, akan berimbas pada kenaikan harga kebutuhan pokok. Kenaikan harga kebutuhan pokok sekaligus menurunkan daya beli rakyat. Dampaknya, meningkatkan jumlah orang miskin 4,5 juta jiwa. 

"Belum termasuk kelompok rentan miskin, yang dipastikan akan masuk menjadi orang miskin," katanya. (OL-11) 

Powered by: + Back to Top

FEATURES:

Jelaslah bahwa kenaikan harga BBM akan membebani rakyat. Memang pemerintah sendiri memberikan kompensasi seperti BLT (bantuan langsung tunai) akan tetapi kompensasi itu tidak sebanding dengan beban yang ditanggung rakyat.

Paradigma yang mendasari program BLT sendiri sudah salah sehingga hasilnya tidak akan memuaskan, tidak maksimal. Adapun kesalahan paradigmatis program BLT menurut saya adalah sebagai berikut.

(1) BLT tidak mengganti beban yang ditanggung rakyat karena tujuan pemerintah adalah mengurangi bebannya sendiri dalam APBN. Pemerintah seharusnya meningkatkan tax rationya yang masih rendah (12,3%), dan memberantas korupsi. Peningkatan tax ratio adalah tindakan yang obyektif. Subyektivitas dan obyektivitas saya jadikan bahan refleksi di blog ini akhir 2011. Sekarang refleksi saya akhir tahun lalu terasa manfaatnya.

(2) Memberikan cash transfer (BLT) yang dilakukan oleh suatu institusi besar seperti negara kepada kelompok usia produktif merupakan tindakan yang kurang tepat meski kategori sasaran adalah kelompok miskin. Dalam hal ini garis kemiskinan bukanlah suatu hal yang bisa dipakai untuk melakukan kategorisasi. Apakah yang hidup pada tingkat Rp 20.000,- per bulan di atas garis kemiskinan tidak terkena dampak kenaikan harga BBM? Demikian juga mereka yang hidup pada tingkat Rp 100.000 di atas garis kemiskinan. Seharusnya garis kemiskinan tidak boleh dipakai untuk tujuan cash transfer, secara administratif tidak sederhana. Kategori yang secara administratif sederhana adalah usia, usia non produktif. Usia lansia, pensiun, atau usia sekolah.

Pemerintah menganggap subsidi BBM tidak tepat sasaran, padahal justru dengan menaikkan harga BBM banyak orang terkena dampak kenaikan harga-harga produk dan jasa. Kelompok yang tidak terkena dampak kenaikan harga BBM adalah kalangan atas yang pengeluaran untuk pangan, pendidikan,  dan energi hanya 0,..% - 3% dari pendapatan. Kelompok seperti itu asenya sangat besar. Seharusnya pemerintah meningkatkan tax ratio dengan menyasar kalangan atas seperti ini bukan hanya dengan pajak penghasilan tapi juga pajak kekayaan. Selain itu juga bekerja sama dengan civil society untuk meningkatkan kedermawanan, kegotongroyongan, dan memulai demokrasi ekonomi agar semua anak usia sekolah mendapat paket beasiswa sesuai paradigma biososioekonomi sehingga beban rakyat menjadi ringan. Cara mendistribusikan kekayaan dalam biososioekonomi jauh berbeda dan jauh lebih modern dari cara BLT karena dalam biososioekonomi kekayaan tidak hanya terdistribusi ke sektor riil (beasiswa besar-besaran) tapi juga ke sektor moneter untuk tujuan menguatkan aset bank sentral dan untuk tujuan pengetatan moneter menahan inflasi.

Semoga tulisan sederhana ini bermanfaat.

Selamat Nyepi

Selamat Menjalani brata penyepian bagi umat Hindu yang menjalaninya.