Data Lawan Data, Jangan Data Lawan Senjata

"DATA LAWAN DATA, JANGAN DATA LAWAN SENJATA" Demikian bunyi spanduk yang tertera di dinding tempat aktivis bendera mengadakan konferensi pers di Jl Diponegoro 58 Jakarta Pusat berkaitan pemeriksaan mereka terkait perkara dugaan pencemaran nama baik terhadap beberapa orang (http://m.kompas.com/news/read/data/2010.02.19.17222625).

Kita prihatin dengan beberapa kasus yang menunjukkan sikap anti reformasi dengan penyerangan para aktivis dengan senjata atau pelarangan buku dengan kekuasaan. Sikap anti reformasi menunjukkan bahwa cara-cara lama masih dipakai dalam hidup berbangsa, bernegara, dan bermasyarakat.

Maka perlu kita ingatkan dan kita garis bawahi apa yang tertulis dalam spanduk di dinding tempat aktivis Bendera mengadakan konferensi pers itu. Benar tidaknya data yang disampaikan aktivis bendera hendaknya dilawan (di-cross check) dengan data bukan dilawan dengan senjata. Demikian juga dengan buku atau tulisan, hendaknya dilawan dengan tulisan sehingga akan diperoleh kebenaran, bukan dengan kekuasaan sehingga kebenaran tidak ditemukan.

Yang perlu dilarang adalah tulisan yang menganjurkan kekerasan apalagi kalau kekerasan itu sudah dipraktekkan. Untuk melakukan reformasi memang harus mau keluar dari zona nyaman. Semoga orang muda tidak mempraktekkan cara-cara lama.

Marilah menjadi warga negara dan anggota masyarakat yang baik dengan mewujudkan demokrasi yang bermartabat dan menyejahterakan rakyat melalui reformasi dan dengan kesediaan untuk ke luar dari zona nyaman.

Kelahiran Adalah Hutang Yang Harus Dibayar dengan Kematian

Judul di atas sepertinya mengerikan. Namun di balik kesan yang mengerikan itu terkandung kebenaran yang dalam. Rutinitas seseorang yang mekanistis sering membuat orang tersebut tidak menyadari kesejatian hidup yang mendalam, bahkan cenderung mengabaikannya begitu saja meskipun muncul di depan mata hidungnya.

Saya mengambil judul di atas dari rumusan dasar teori ekonomi makro biososioekonomi. Kalau pertumbuhan penduduk lebih dari nol persen atau dengan kata lain jumlah kelahiran lebih besar dari jumlah kematian maka alam akan mengalami peningkatan beban. Kalau hal tersebut berlangsung terus menerus maka lama kelamaan beban itu tak tertanggung, terjadi over populasi penduduk bumi. Alam mengoreksinya dengan kematian massal oleh bencana kelaparan atau bencana lain. Koreksi semacam itu tentu kurang manusiawi. Koreksi yang manusiawi tanpa bencana/kekerasan adalah dengan pembatasan kelahiran baik dengan negative population growth atau zero population growth. Negative population growth (setiap keluarga maksimum mempunyai satu anak) akan mengurangi jumlah penduduk bumi secara manusiawi tanpa kematian masal. Sementara itu zero population growth akan memertahankan jumlah penduduk bumi tidak bertambah.

Dengan program zero population growth dan zero GDP (gross domestic product) growth sebagaimana disarankan teori ekonomi makro biososioekonomi maka alam akan terjaga keseimbangannya. Memang karena dinamika perkembangan teknologi akan sulit mengendalikan pertumbuhan GDP nol persen per tahun selama bertahun-tahun dalam jangka waktu panjang. Akan tetapi tetap harus diupayakan pertumbuhan GDP (dalam paradigma biososioekonomi pertumbuhan GDP nol persen bukan berarti krisis) itu mendekati nol persen agar keseimbangan terjaga.

Dari rumusan dasar teori ekonomi makro biososioekonomi itu muncullah daur ulang kekayaan individu untuk menjaga keseimbangan makro ekonomi. Prinsip daur ulang sebenarnya suatu keniscayaan dalam dunia yang terbatas. Kalau dunia ini tidak terbatas maka tidak ada kematian. Kematian adalah cara alam menjaga keseimbangannya. Prinsip daur ulang sebenarnya sudah diterapkan pada beberapa kasus seperti industri besi (logam) bahkan salah satu pabrikan telepon seluler melakukannya. Prinsip daur ulang bukan prinsip yang aneh, teori biososioekonomi merumuskannya dengan jelas. Dengan kematian dan pembusukan, tubuh manusia didaur ulang untuk menjadi pupuk dan diproses lagi menjadi bahan organik oleh tanaman dengan bantuan sinar matahari dan klorofil. Pembusukan tubuh manusia mungkin suatu fakta yang mengerikan, akan tetapi seperti itulah kebenaran dalam keterbatasan/kefanaan.

Yang paling penting dalam menghadapi kebenaran itu adalah cara manusiawi non bencana untuk menjaga keseimbangan alam tanpa kematian massal. Pembatasan kelahiran adalah adalah cara yang lebih manusiawi dari pada kematian massal. Itulah rekomendasi teori ekonomi makro biososioekonomi.

Gempa bumi Haiti 12 Januari 2010 satu bulan lalu patut dijadikan refleksi. Gempa yang menelan korban meninggal kurang lebih 200.000 orang itu seharusnya menyadarkan kita agar melakukan upaya serius mencegah over populasi penduduk bumi agar alam tidak menanggung beban yang terlalu berat sehingga alam tidak mengoreksinya dengan kematian massal. Memang pembatasan kelahiran pernah ditentang kaum agamawan, tetapi cara seperti itu tetap lebih manusiawi dari pada kematian massal akibat bencana.

Meskipun rumusan dasar biososioekonomi mirip atau sebangun dengan "rumusan" Alkitab seperti "upah dosa adalah maut" atau "tujuh ekor lembu kurus menelan tujuh ekor lembu gemuk" akan tetapi pengalaman saya dalam memperjuangkan biososioekonomi menununjukkan bahwa partisipasi dan perhatian rohaniwan, pejabat gerejawi, atau lembaga di lingkungan Gereja Katolik sangat kurang dalam menyebarluaskan teori ekonomi makro biososioekonomi itu. Partisipasi besar ditunjukkan orang Jawa. Semoga gempa Haiti yang antara lain menelan korban seorang uskup itu bisa membuka mata rohaniwan atau agamawan (agama apapun) untuk mau berdialog dengan ilmu pengetahuan.

Saya pribadi berpendapat bahwa di balik rumusan dasar teori ekonomi makro biososioekonomi yang tampak mengerikan itu terdapat titik temu antara yang rasional dengan yang spiritual. Saya berpendapat bahwa pembatasan kelahiran adalah cara yang lebih manusiawi dari pada kematian massal. Dan saya pribadi tetap berpendapat bahwa triple six yang akan mendapat hukuman Tuhan itu berkaitan dengan pewarisan kekayaan (atau kekuasaan) berlimpah. Pewarisan kekayaan berlimpah itulah yang ditentang teori ekonomi makro biososioekonomi. Semoga dimengerti.

Enak di Lu, Gak Enak di Kita!! ( Sebuah Pelajaran Kecerdasan Finansial untuk Publik)

Sesuai janji saya beberapa waktu lalu maka postingan saya kali ini adalah suatu pelajaran mengenai kecerdasan finansial. Postingan ini saya maksudkan agar para pemangku dan pembela kepentingan publik (dan rakyat) menjadi memiliki kecerdasan finansial sehingga dalam kebijakan dan tindakannya tidak semakin merugikan atau membebani publik (rakyat kebanyakan) secara berkepanjangan.

Salah satu pelajaran yang menarik dari Robert T Kiyosaki adalah mengenai kecerdasan finansial (untuk individu). Pelajaran itu menyangkut suatu hukum atau "permainan" yang prinsipnya adalah: "siapa membayar hutangnya siapa" atau "siapa menanggung bebannya siapa" atau "siapa membayar liability-nya siapa" sedemikian sehingga individu/rumah tangga tidak dirugikan, asetnya terus meningkat.

Untuk memiliki kecerdasan finansial itu, kita perlu memahami hukum akuntansi. Postingan saya yang berjudul: "Cara Mudah Belajar Ekonomi (1)" yang saya posting beberapa bulan lalu bisa dipakai sebagai pedoman. Pada intinya kita perlu mengetahui suatu hukum bahwa pemasukan bagi pihak satu bisa berarti pengeluaran bagi pihak lain, efisiensi bagi pihak satu bisa berarti pemborosan bagi pihak lain demikian juga suatu aset bagi pihak satu bisa berarti liability bagi pihak lain.

Robert T Kiyosaki memulai pelajarannnya dengan menjelaskan definisi aset. Dia mendefinisikan kekayaan dengan tepat dan sangat bagus yaitu:"jumlah hari dimana Anda bisa bertahan hidup tanpa bekerja secara fisik (atau tanpa siapapun dalam keluarga Anda bekerja secara fisik) dan tetap mempertahankan kehidupan Anda." (Robert T Kiyosaki, 2001, hlm 48. The Cashflow Quadrant, Panduan Ayah Kaya Menuju Kebebasan Finansial, Gramedia Pustaka Utama ). Jadi, dengan kata lain kekayaan adalah sesuatu yang bisa "menghasilkan" waktu, bukan "memerlukan" waktu, bukan menghasilkan kewajiban. Misalnya kita memiliki tabungan pribadi sebesar Rp 15.000.000,- dan biaya hidup kita Rp 1.500.000,- per bulan berarti kekayaan kita 300 hari atau sepuluh bulan. Sementara itu seorang karyawan berusia 25 tahun yang baru saja menerima surat pengangkatan sebagai karyawan tetap, bukan berarti memiliki kekayaan 30 tahun, kalau peraturan usia pensiunnya 55 tahun. Surat pengangkatan itu bukan "menghasilkan" waktu tetapi menghasilkan kewajiban karena kalau karyawan tersebut tidak bekerja satu bulan saja pasti dipecat. Demikian juga kalau lima tahun setelah bekerja, karyawan tadi membeli rumah melalui KPR, maka rumah itu bukan aset karyawan tadi sepenuhnya tetapi 80% adalah aset bank pemberi KPR (kalau karyawan tadi baru membayar 20%).

Pelajaran kecerdasan finansial untuk individu/rumah tangga mengajarkan orang untuk memperbesar aset dan sebisa mungkin membebankan kewajibannya kepada pihak lain. Prinsip dasar akuntansi dengan memanfaatkan neraca aset-liabilitas atau rekening T yang dipakai Kiyosaki untuk menjelaskan kecerdasan finansial individu bisa juga dipakai untuk menjelaskan kecerdasan finansial publik, tentu dengan penyesuaian sesuai sudut pandang kepentingannya yaitu publik.

Seperti dijelaskan teori ekonomi makro biososioekonomi, semua milik individu adalah liability bagi publik. Deposito atau tabungan pribadi kita adalah memang aset pribadi kita, tetapi itu adalah liability bagi publik atau secara makro karena sistem harus membayar bunga atau laba bagi tabungan itu. Pemasukan besar bagi publik (pajak, derma, dan daur ulang kekayaan pribadi) tidak secara otomatis akan membuat aset publik menjadi besar dengan sendirinya(apalagi kalau pemasukan itu rendah). Aset publik akan anjlok drastis kalau pemasukan publik yang besar tadi langsung dibagi-bagikan pada orang per orang. Peristiwa seperti ini dalam paradigma biososioekonomi dikatakan sebagai pemasukan dengan "decomposition time nol" atau distribusi sesaat. Untuk menghasilkan aset bagi publik pemasukan publik yang besar tadi harus didistribusikan dengan decompositon time yang memadai (kurang lebih antara 30-40 tahun agar seimbang dengan accumulation time-nya). Jadi, dalam ranah publik pun aset adalah yang menghasilkan waktu yaitu decomposition time. Selama decomposition time itulah kekayaan daur ulang dipakai untuk membayar kewajiban sistem secara makro yaitu bunga, laba, dan jaminan sosial (pendidikan, kesehatan, dan foodstamps, dll).

Para pejabat publik dan pembela kepentingan publik harus bisa membaca arah, ke mana orang-orang kaya raya (terutama yang masuk kategori triple six atau kaya dari warisan) mau membebankan bebannya. Seringkali dalam berbagai krisis negara dan publik harus menanggung beban yang tidak semestinya ditanggung. Bahkan dilakukan dengan berhutang. Paradigma ini salah karena seharusnya yang menanggung krisis atau beban itu bukan publik (rakyat kebanyakan) atau negara tetapi mereka yang kekayaannya masuk kategori triple six (kekayaan melimpah dari warisan) sesuai dengan rumusan dasar teori ekonomi makro biososioekonomi:"kelahiran adalah hutang yang harus dibayar dengan kematian"

Pejabat dan pembela kepentingan publik yang memiliki kecerdasan yang cukup dan kejujuran yang baik seharusnya bisa memahami pelajaran kecerdasan finansial publik ini. Mereka bisa mencamkan dalam hati apa yang seharusnya dilakukan untuk publik antara lain dengan sikap tegas: "Enak di lu, gak enak di kita!" kepada triple six yang tidak membayar kewajibannya. Ekonomi publik itu sederhana sebenarnya, semua orang harus tahu itu.

Keinginan Rakyat dan Kepemilikan Properti Kita oleh Asing

Bulan Mei 2010 Bali akan menjadi tempat berlangsungnya Kongres Dunia Federasi Real Estate International (Kongres FIABCI). Kongres itu akan membicarakan berbagai persoalan properti seperti kepemilikan asing.

Kepemilikan asing terhadap properti kita bukan sekedar persoalan sensitif yang berkaitan dengan sikap xenofobia tetapi sesuatu yang secara rasional memang perlu dipertimbangkan agar tidak menyesal di kemudian hari. Saya berharap pejabat publik benar-benar mau berpihak pada rakyat. Memang sebagian rakyat karena keterbatasan intelektualnya sering tidak bisa merumuskan aspirasinya. Mereka kadang tidak mengerti mengapa beban hidupnya setiap hari bertambah berat. Orang yang memiliki intelektual cukup dan memahami makroekonomi seharusnya bisa memberi pencerahan bukannya malah menjerumuskan rakyat.

Dalam postingan kali ini saya berusaha menyuarakan apa yang diinginkan rakyat itu meskipun hal itu mungkin bertentangan dengan kepentingan saya di mana sehari-hari saya mencari nafkah. Harus ada kejelasan pertanggungjawabannya. Kalau saya sebagai profesional property agent berhadapan dengan klien (baik vendor atau buyer), tentu saya bertanggungjawab pada mereka (dan Tuhan). Tetapi kalau saya hadir dan menulis di blog ini saya bertanggung jawab pada rakyat, publik, dan Tuhan bukan pada pemilik modal yang masuk kategori triple six (kekayaan berlimpah dari warisan).

Mengenai kepemilikan asing terhadap properti kita, ada dua hal mendasar yang harus dipertimbangkan. Pertama, kemungkinan melambung dan menggelembungnya harga properti sehingga rakyat sebagai end user tidak mampu membeli properti untuk tempat tinggal atau untuk usaha sendiri. Rakyat hanya akan mampu menyewa atau membeli dengan meminjam uang dari pemilik modal, di mana porsi pinjamannya melebihi 50% dari dana yang dibutuhkan untuk membeli properti itu. Masuk dan mengalirnya investasi asing untuk membeli dan memiliki properti, otomatis akan melambungkan harga properti. Untuk hal-hal yang merugikan rakyat seperti itu pejabat publik harus peka dan tegas memihak rakyat, bukan memihak investor asing.

Kedua, kemungkinan krisis yang ditimbulkan
oleh gelembung spekulasi properti. Harga properti yang menggelembung menjadi bubble kemudian pecah menjadi krisis sudah sering terjadi dalam sejarah entah di Thailand, Jepang, atau di AS. Sering dalam krisis seperti itu negara dipaksa menanggung beban krisis yang seharusnya tidak dia tanggung. Ujung-ujungnya rakyat ikut menanggung beban dengan pajak atau dengan kehilangan berbagai jaminan sosial dan melambungnya harga kebutuhan pokok.

Berikut ini saya kutipkan tulisan saya mengenai jatuhnya gelembung properti di Jepang sebagaimana saya tulis dalam karya tulis pengentasan kemiskinan tahun 2005. "Harga properti yang mengalami bubble price tadi bisa anjlok seperti pernah terjadi di Jepang (lihat tulisan Richard Susilo "Takut perekonomian Anjlok, Masyarakat Jepang (masih) Kaya tetapi 'Pelit' Kompas 11 Januari 2003)." Akibatnya properti yang dijaminkan ke perbankan juga jatuh harganya, bank menanggung kerugian dan minta tolong pemerintah, kemudian pemerintah membebankannya kepada rakyat pembayar pajak. Ini tentu tidak adil karena seharusnya yang menanggung kerugian akibat jatuhnya harga properti adalah ahli waris orang-orang kaya bukan rakyat kebanyakan yang untuk hidup juga pas-pasan. Permainan "siapa menanggung bebannya siapa" harus selalu diperhatikan agar rakyat kebanyakan tidak menanggung beban yang seharusnya tidak mereka tanggung." Demikian kutipan dari karya tulis yang saya tulis tahun 2005.

Demikian juga dengan krisis subprime mortgage di AS kira-kira dua tahun lalu. Awalnya kredit subprime itu ditujukan untuk menolong rakyat bawah AS agar bisa memiliki properti, sayangnya dilakukan dengan cara yang salah yang tidak memahami hukum akuntansi dan hukum kelangkaan sebagaimana dijelaskan teori ekonomi makro biososioekonomi. Apa yang dilakukan AS dengan paradigma non biososioekonomi itu hanya menguntungkan pemilik modal dan menyebabkan krisis. Dengan memakai paradigma biososioekonomi, rakyat bisa memiliki properti tanpa menghancurkan kondisi makro. Dalam paradigma biososioekonomi, selain harga properti terjangkau rakyat, juga karena daur ulang kekayaan individu akan membuat rakyat bisa menabung sejak usia dini atau usia sekolah dengan kondisi bunga tabungan yang lebih tinggi dari inflasi.

Mempertimbangkan kedua hal di atas maka sebenarnya rakyat menolak kepemilikan properti kita oleh asing. Perlu juga diingat bahwa banyak negara masih mengalami krisis. Paradigma biososioekonomi mengatakan bahwa semua milik individu adalah liability bagi publik. Mengalir ke manapun kekayaan itu selama ia milik individu ia adalah liability. Oleh karena itu kita berharap agar pengambil kebijakan publik tidak menambah beban dengan membolehkan kepemilikan properti oleh asing. Semmoga dipahami dan dijalankan yang sesuai keinginan rakyat.

Berubah Pada Kapsitas dan Jabatannya Masing-masing

Dalam mewujudkan jaman baru dan dunia baru yang lebih baik, lebih adil dan sejahtera ada hal yang perlu saya garisbawahi dan hal itu saya jadikan judul postingan ini. Perubahan yang tidak menyakitkan itu akan terjadi manakala semua orang pada posisi, jabatan, dan kapasitasnya masing-masing mau berubah mau menyesuaikan diri sehingga sejalan dengan teori ekonomi makro biososioekonomi.

Sengaja postingan ini saya tampilkan saat ini saat sebagian warga negara melakukan unjuk rasa memperingati 100 hari pemerintahan SBY-Boediono. Hal ini penting mengingat banyak orang yang tidak memahami bagaimana suatu kondisi masyarakat yang adil sejahtera bisa terwujud. Sebagian politisi menjanjikan hal-hal yang lebih baik tetapi tidak mau melihat atau meninjau kembali teori ekonomi makro yang dipakainya. Ketika Obama memenangi pemilihan Presiden AS November 2008 saya sudah mengingatkan di blog ini melalui postingan yang berjudul "Catatan atas Fenomena Obama: Pergantian Presiden Saja Tidak Cukup" yang di-posting tanggal 16 November 2008. Sekarang popularitas Obama menurun dan perekonomian AS belum aman sepenuhnya. Oleh karena itu postingan ini jangan dianggap memiliki tendensi politik tertentu.

Pengalaman saya memperjuangkan biososioekonomi memang bersentuhan dengan berbagai macam institusi seperti institusi akademik, politik (baik eksekutif maupun legislatif), media massa, bank sentral, LSM, lembaga penerbitan buku, bahkan juga institusi keagamaan. Saya tidak perlu menceritakan sikap mereka satu persatu terhadap biososioekonomi dalam postingan ini. Biar Tuhan sendiri yang menilai bagaimana sebenarnya hati mereka, hati para pejabat atau penguasa pada berbagai institusi itu. Tuhan tahu pasti hati dan sikap mereka terhadap biososioekonomi.

Perlu saya sampaikan sekali lagi bahwa perubahan besar ke arah yang lebih baik (dengan cara yang tidak menyakitkan) akan terjadi manakala semua orang pada jabatan dan kapsitasnya masing-masing mengubah paradigma lamanya dengan lebih akomodatif dan ramah terhadap biososioekonomi. Namun kalau ada di antara mereka yang berhati busuk, Tuhan sendiri, tanpa bantuan tangan manusia, akan mengeksekusi mana yang harus dieksekusi. Diperlukan pejabat baru kalau ternyata Tuhan mengeksekusi beberapa atau semua dari mereka. Tidak hanya di Indonesia tetapi di seluruh dunia. Tulisan ini bukan ramalan atau nubuat tetapi sekedar peringatan. Akan halnya nubuat telah ditulis Alkitab dan hal itu otomatis juga peringatan untuk manusia di bumi. Salah satu nubuat Alkitab itu adalah: "Tuhan ada di sebelah kananmu; Ia meremukkan raja-raja pada hari murka-Nya, Ia menghukum bangsa-bangsa sehingga mayat-mayat bergelimpangan; Ia meremukkan orang-orang yang menjadi kepala di negeri luas." (Mazmur 110:5-6). Kejadian tahun 2005 yang menimpa Sultan Deli XIII serta Tengku Rizal Nurdin (Gubernur Sumut) yang meninggal dalam dua kecelakaan pesawat berbeda mungkin baru peringatan. Bukan berarti mereka yang meninggal lebih besar kesalahannya dari yang masih hidup.

Seberapa lama Tuhan masih memberi kesempatan? Tak ada orang yang tahu. Tuhan sendiri yang tahu yang akan memutuskan. Kita yang tidak melakukan hal-hal yang membuat Tuhan murka bisa berdoa:"Ya TUHAN berilah kiranya keselamatan! Ya TUHAN berilah kiranya kemujuran!" (Mzm 118:25).

Tongkat kekuatan-Mu telah diulurkan TUHAN dari Sion, memerintahlah Ya TUHAN!

Kita bisa berpartisipasi dengan cara-cara non kekerasan. Berubah pada kapasitas dan jabatan Anda masing-masing. Eksekusi adalah wewenang Tuhan yang tidak didelegasikan pada manusia kecuali mereka yang telah hidup di Surga.

Yang Diharapkan Rakyat dari Penanganan Kasus Century

Setelah mendengarkan keterangan para saksi dan ahli, tiba saatnya Pansus DPR tentang Hak Angket Kasus Bank Century menyampaikan pandangan atau kesimpulan sementaranya pada 4 Februari nanti. Sebagai bagian dari anak bangsa yang hidup bersama rakyat dengan dinamika dan pahit getirnya, saya akan mencoba menyuarakan apa yang sebenarnya diharapkan rakyat dari penanganan kasus ini. Bagaimanapun juga kasus bail out Bank Century senilai Rp 6,7 triliun itu telah menjadi perhatian banyak pihak.

Ada dua aspek substansial yang perlu saya sampaikan dalam kasus ini, pertama adalah aspek paradigmatis, dan kedua adalah aspek kriminal.

Kebijakan bail out memang kebijakan yang berada pada paradigma konvensional (neoklasik/neoliberal & keynesian). Maka pertanyaan "tepatkah kebijakan bail out Bank Century" tidak akan mudah dijawab. Perundang-undangan yang dipakai pedoman kerja eksekutif masih berparadigma konvensional itu. Meskipun paradigma konvensional itu sering kali tidak memihak rakyat namun pengambil kebijakan merasa apa yang dilakukan sudah sesuai pedoman kerjanya.

Hal yang bisa dimintai pertanggungjawaban dari kasus Bank Century adalah aspek kriminalnya dan tindak pidana korupsi. Ke mana saja uang bail out itu mengalir termasuk aliran yang bersifat ilegal. Oleh karena itu perlu diusut dan dibongkar tuntas aliran dana itu tanpa pandang bulu, termasuk siapa saja yang diuntungkan dengan adanya aliran dana itu. Siapa pun yang terlibat korupsi harus ditindak tegas secara transparan sesuai koridor hukum yang berlaku.

Di luar aspek kriminal itu kita perlu membangun paradigma baru non konvensional yang pro rakyat. Oleh karena itu tidaklah tepat alasan eksekutif atau pengamat bahwa bail out dapat menyelamatkan uang negara Rp 600 triliun. Secara paradigma baru tidaklah tepat kalau dikatakan bahwa bail out Bank Century bisa mencegah dampak krisis yaitu pengucuran Rp 600 triliun uang negara (seandainya krisis terjadi). Dalam paradigma baru yang berdasarkan biososioekonomi (dan demokrasi ekonomi) bukan negara yang harus menanggung beban krisis seperti itu. Eksekutif dan sebagian pengamat masih berparadigma konvensional (neoklasik/neoliberal & keynesian) yang sering tidak pro rakyat.

Dalam karya tulis saya "Mengentaskan Kemiskinan dengan Paradigma Baru Demokrasi Ekonomi" tahun 2005, sudah saya jelaskan siapa yang harus menanggung beban seandainya krisis datang. Bukan negara, bukan rakyat kebanyakan, bukan perusahaan, tetapi orang yang kekayaan berlimpahnya dari warisan. Negara kemampuannya terbatas, perusahaan sebagai institusi bisnis tidak akan mampu menanggung beban. Yang bisa menerima kerugian seharusnya adalah individu karena ia tidak hanya homo economicus tetapi juga homo socius. Krisis terjadi karena liabilitas publik lebih tinggi dari asetnya, yaitu milik individu lebih besar dari milik publik sebagaimana dijelaskan teori ekonomi makro biososioekonomi. Maka yang harus menanggung adalah individu, bukan negara, bukan perusahaan, dan bukan rakyat kebanyakan.

Dalam karya tulis itu saya jelaskan perlunya semacam kecerdasan finansial bagi publik. Kalau Robert T Kiyosaki mengajarkan kecerdasan finansial untuk individu/rumah tangga, saya mengajarkan kecerdasan finansial untuk publik. Kita dan pemangku kebijakan publik harus tahu suatu permainan "siapa menanggung bebannya siapa" sesuai hukum akuntansi. Kecerdasan finansial untuk publik bisa mencegah kita terjerumus pada beban berat yang seharusnya tidak ditanggung rakyat kebanyakan dan tidak ditanggung negara. Suatu paradigma baru memang harus disimak.

Postingan mendatang mungkin akan saya pakai untuk menjelaskan kecerdasan finansial publik itu lebih mendalam. Dalam postingan kali ini ada dua hal yang perlu saya sampaikan. Pertama hendaknya penanganan kasus bail out Bank Century difokuskan pada aspek kriminalnya dan tindak pidana korupsinya serta membongkar semua itu secara transparan dan menindaknya dengan tegas tanpa pandang bulu.

Kedua, ke depannya kita perlu membangun paradigma baru yang pro rakyat yaitu paradigma biososioekonomi yang lebih sesuai dengan demokrasi ekonomi. Akan halnya demokrasi ekonomi sebenarnya telah menjadi tuntutan konstitusi hanya saja teori ekonomi makro yang dipakai masih teori lama yang konvensional itu. Dengan paradigma baru ini negara dan rakyat tidak akan menanggung beban berat yang seharusnya memang tidak ditanggung. Semoga penjelasan ini dimengerti. Marilah kita menjadi negarawan yang baik, marilah kita menjadi anggota masyarakat yang baik.

Sumber Income Rumah Tangga dalam Paradigma Biososioekonomi

Email Keluar: Sel, 19 Jan 2010 06:36 WIB

Dalam paradigma konvensional (neo klasik atau konvensional) sumber income rumah tangga (individu) sangat terbatas yaitu gaji (bagi pegawai), atau laba usaha (bagi wiraswasta), dan hasil investasi. Dalam keterbatasan itu, sering sumber income itu secara makro, tidak bisa dinikmati atau diakses semua orang. Adanya pengangguran menunjukkan bahwa ada sekelompok angkatan kerja yang tidak mendapat gaji sebagai sumber income-nya. Dalam kondisi tertentu, karena overinvestment, laba jatuh. Selisih suku bunga tabungan dengan tingkat inflasi sangat kecil mendekati nol atau bahkan minus. Tidak semua orang mendapatkan akses pada sumber income yang memadai sepanjang waktu hidupnya.

Dalam paradigma konvensional seperti itu harga rumah atau tempat tinggal mengalami kenaikan yang besarnya melebihi rata-rata inflasi. Rakyat kebanyakan terengah-engah selain karena aksesnya pada beberapa sumber income terbatas, juga harus menanggung beban yang semakin sarat. Kekayaan mengalir dari rakyat kebanyakan menuju kantong para pemilik modal.

Berbeda dengan paradigma konvensioanl, dalam paradigma biososioekonomi sumber income bisa diakses dengan mudah oleh semua orang sepanjang hidupnya. Selain gaji sebagai pegawai, ada sumber income yang mudah diakses semua orang sepanjang hidupnya dari usia sekolah sampai masa pensiun, yaitu tabungan. Hasil tabungan cukup memadai bukan saja karena bisa dimulai saat usia dini, di usia sekolah, tetapi juga secara makro dalam paradigma biososioekonomi bunga tabungan selalu akan jauh lebih besar dari inflasi. Hal ini terjadi karena pemborosan yang terjadi pada paradigma konvensional tidak terjadi pada paradigma biososioekonomi. Pemborosan pada paradigma konvensional yang saya maksud adalah membayar bunga kepada pemilik modal yang masuk kategori triple six (kekayaan berlimpah dari warisan). Dalam paradigma biososioekonomi membayar bunga kepada pemilik modal seperti itu tidak terjadi. Justru kekayaan seperti itu harus didaur ulang untuk membayar bunga tabungan
rakyat dan jaminan sosial lain. Kekayaan mengalir kepada rakyat kebanyakan. Secara teoritis dapat dikatakan ketika tingkat kosumsi agregat tinggi, kekayaan daur ulang terdistribusi melalui laba usaha. Ketika tingkat konsumsi agregat rendah kekayaan daur ulang terdistribusi melalui bunga bank yang nampak dengan besarnya selisih antara bunga tabungan dengan tingkat inflasi.

Dalam paradigma biososioekonomi (secara teoritis) dimungkinkan semua anak usia sekolah memperoleh paket beasiswa sampai S1 dan dimungkinkan mereka semua memiliki kelebihan uang saku yang bisa ditabung sejak kelas satu SD/TK. Tabungan itu bisa terkumpul cukup banyak dan ketika memasuki usia kerja bisa dipakai untuk modal usaha atau membeli rumah. Dalam paradigma konvensional pegawai kecil atau menengah harus membiayai pembelian rumah dengan hutang sebesar 80% dari nilai rumah. Dalam paradigma biososioekonomi, untuk membeli rumah, rakyat kebanyakan tidak perlu banyak berhutang. Hal ini secara teoritis dimungkinkan karena dalam paradigma biososioekonomi kekayaan mengalir kepada rakyat kebanyakan dan karena harga properti relatif tidak naik secara berarti sehingga terjangkau. Dalam paradigma konvensional properti dijadikan instrumen investasi sehingga harganya melambung dan menggelembung (buble), sementara dalam paradigma biososioekonomi, properti tidakdijadikan instrumen investasi.

Paradigma biososioekonomi menjadikan bunga tabungan sebagai sumber income bagi siapa saja sepanjang hidupnya mulai usia dini ketika memasuki bangku SD atau TK. Bunga tabungan juga sumber income bagi ibu rumah tangga dari ruamah tangga sederhana yang sibuk mengurus rumah tangga dan tidak memiliki waktu untuk berbisnis. Hal itu secara teoritis dimungkinkan dengan mekanisme daur ulang kekayaan individu di mana kekayaan mengalir kepada rakyat kebanyakan.

Cacat bawaan teori ekonomi konvensional hanya bisa diatasi dengan mengganti teori itu. Dalam paradigma makro konvensional itu memperbaiki satu segi berarti memperburuk segi lain. Dalam paradigma biososioekonomi dimungkinkan memperbaiki semua segi secara serentak. Hal ini bisa terjadi karena teori ekonomi makro biososioekonomi fokus pada upaya peningkatan pendapatan/income publik (bukan pendapatan orang per orang) dan juga fokus pada peningkatan aset publik atau aset masyarakat (bukan aset orang per orang) melalui daur ulang kekayaan individu.