Notonagoro, Soeharto, dan SP

Menjelang pemilihan presiden (pilpres) 2014, suhu politik terasa meningkat. Berbagai aktivitas atau bahkan manuver entah langsung atau tidak langsung yang dilakukan oleh tokoh-tokoh politik maupun pendukungnya mengarah pada persiapan pilpres itu.

Sementara itu di bulan Mei sekitar tanggal 12-15, melalui media jejaring sosial, tampak beberapa aktivis sosial, cendekiawan, dan pembela HAM (hak asasi manusia) mengingatkan tragedi kemanusiaan yang terjadi 1998 saat sebelum lengsernya Presiden Soeharto.

Beberapa waktu sebelumnya melalui media jejaring sosial (fb) itu juga saya mendapat kabar adanya stiker yang menggambarkan mantan penguasa Orde Baru (Orba) itu tersenyum dengan dibubuhi tulisan yang kurang lebih berbunyi:"Piye kabare, isih enak jamanku to?" (Apa kabar, masih lebih enak hidup di jaman saya kan?). Sesuatu yang berbau propaganda atau provokasi.

Sebenarnya tidak sedikit cendekiawan yang menolak kembalinya paradigma Orba. Guru besar ekonomi UGM Prof. Dr. Mubyarto (alm) adalah salah satu yang menolak kembalinya paradigma ekonomi Orba yang mengandalkan utang dan investasi asing. Namun tidak semua rakyat mengenal dan memahami hasil pemikiran ilmuwan seperti Pak Muby (Prof. Dr. Mubyarto).

Kebanyakan rakyat hanya mengerti simbol, tidak memahami apa yang ada di balik simbol. Hanya melihat label tidak memiliki kemampuan untuk menguji apakah label atau simbol sudah sesuai isinya atau tidak. Celakanya sering rakyat percaya dengan simbol itu.

Dalam demokrasi langsung, calon presiden atau kepala daerah yang melakukan politik pencitraan bisa menang. Publik memperoleh pemimpin busuk karena antara citra atau label tidak sesuai dengan isi. Hal seperti ini jelas tidak sehat. Suatu simbol atau label seharusnya sesuai dengan isinya karena kalau tidak maka politik pencitraan bisa dianggap sebagai pembohongan atau bahkan penipuan.

Memang kadang simbol dan label memudahkan dan memberi kepraktisan. Suatu makanan olahan hasil laut misalnya, bisa diberi label "bebas logam berat" kalau memang faktanya demikian. Hal itu akan memudahkan konsumen karena tidak semua konsumen memiliki kemampuan untuk melakukan uji kimiawi terhadap produk tersebut. Diperlukan ahli atau lembaga yang kredibel dan memiliki kemampuan untuk menguji apakah suatu label atau simbol sudah sesuai isinya atau tidak.

Paradigma ekonomi Orba sudah banyak dikritik oleh berbagai cendekiawan, seperti saya singgung di atas. Demikian pula kehidupan politiknya yang membungkam kebebasan berpendapat. Buku saya di atas terbit tahun 2004 di jaman reformasi. Saya tidak yakin buku seperti itu bisa terbit di jaman Soeharto. Buku yang berisi teori ekonomi makro biososioekonomi yang mengkritik pewarisan kekayaan berlimpah pada keturunan sendiri seperti buku saya di atas, saya rasa tidak bisa terbit di jaman Soeharto. Ini harus diingat oleh kaum reformis. Tidak ada demokrasi ekonomi kalau masih ada pewarisan kekayaan berlimpah pada keturunan sendiri. Tanpa ada demokrasi ekonomi di samping demokrasi politik, rakyat tetap sengsara, tidak ada kemakmuran sejati yang merata.

Meskipun sebagian cendekiawan telah memberi penjelasan namun kita harus memaksimalkan upaya untuk mencegah kembalinya paradigma Soeharto itu. Media konvensional (cetak dan tv) yang masih banyak dikonsumsi rakyat harus berupaya lebih keras. Selama ini media konvensional itu masih kalah dibanding media internet dengan jejaring sosialnya seperti fb, twitter, dan blog.

Penjelasan ilmiah memang diperlukan namun untuk bisa dipahami rakyat secara meluas, penggunaan simbol sering tidak terhindarkan. Dengan demikian penjelasan itu tidak elitis. Apalagi kalau memang tersedia simbol yang teruji sesuai isinya.

Soeharto sering disimbolkan bagian dari ramalan "notonagoro" yang dikaitkan dengan jaman kemakmuran dan kesejahteraan. Saya tidak tahu persis apakah pada jaman Orla (Orde Lama) ramalan notonagoro itu sudah disebut-sebut atau belum. Kalau belum, mungkin pengkaitan ramalan itu dengan nama Soeharto adalah bagian dari cara-cara mempertahankan status quo. Notonagoro itu multi tafsir. Orang yang namanya memakai to itu sangat banyak, ada Sugiarto, Wiranto, Suprapto, Mubyarto atau bahkan Hani Putranto atau yang lain.

Simbol bahwa Soeharto bagian dari ramalan notonagoro masih dipercaya sebagian rakyat sehingga bisa mengganggu agenda reformasi dan demokrasi ekonomi maupun demokrasi politik. Namun itu bukan satu-satunya simbol yang tersedia di tengah hidup orang Jawa. Cobalah simak penjelasan berikut. Sebagai suatu simbol apakah soeharto lebih hebat dari r. hani japar? Silakan rakyat menilai. Berapa huruf dalam nama soeharto yang sesuai "notonagoro" hanya dua atau tiga huruf. Bandingkan dengan r. hani japar. Dari RA Parjinah menjadi R Hani Japar itu tidak membuang satu huruf pun, sepuluh huruf cocok semua. Bukankah hal seperti ini adalah kejadian langka? Dalam keyakinan sebagian orang Jawa, pulung kesejahteraan itu dikaitkan dengan perawan (bdk http://www.satriopiningitasli.com/2010/08/tuhan-memenuhi-harapan-juru-kunci-itu.html?m=1). Bukankah hanya RA Parjinah yang berkaitan dengan kesejahteraan? Secara ilmiah pun tidak salah karena hal itu berkaitan dengan teori
ekonomi makro baru biososioekonomi dan berkaitan dengan satrio piningit (sp).

Menurut pengalaman dan pendapat saya sp dan wahyu keprabon itu berkaitan dengan tugas besar seperti menentang pewarisan kekayaan berlimpah kepada keturunan sendiri. Hal semacam itu termasuk tugas besar. Saya sering geli melihat pengamat sp berpendapat bahwa sp adalah orang yang berhasil memberantas korupsi. Benar hahwa korupsi harus diberantas. Tapi hal itu adalah urusan kecil yang tidak memerlukan wahyu keprabon. Harusnya orang Indonesia bisa mengatasi sendiri masalah korupsi seperti di negara-negara lain.

Sebagai suatu simbol ra parjinah, r hani japar, sp, lebih mudah dipahami rakyat meskipun berkaitan dengan ilmu pengetahuan (biososioekonomi) yang kelihatannya rumit bagi rakyat. Maaf ini bukan self glorification, karena peringatan secara halus sudah pernah saya sampaikan dalam tulisan berikut http://www.satriopiningitasli.com/2011/05/media-konvensioanal-juga-berperan.html?m=1. Kalau kata-kata halus tidak dipahami maka dengan sangat terpaksa harus dijelaskan secara lugas, blak-blakan. Apakah simbol ini sesuai isinya? Karena berkaitan dengan biososioekonomi yang bersifat ilmiah maka lebih mudah diuji atau di-cross check pihak lain. Orang yang mengujinya harus memiliki empat kriteria berikut sekaligus: (1)cerdas (2)jujur (3)pemberani (4)menguasai matematika dan akuntansi dengan baik. Tanpa keempatnya pinilainnya terhadap biososioekonomi akan bias.

Ketika aset pribadi yang berjumlah besar seharusnya didaur ulang (dihibahkan) seperti harapan biososioekonomi yang sesuai kaidah akuntansi. Dan ketika aset daur ulang itu harus diredistribusikan ke seluruh dunia tanpa sekat-sekat negara dan tanpa sekat sektarian-primordial lainnya, saat itulah kita harus menata ulang negara sebagaimana saya paparkan dalam buku saya di atas. Mungkin itulah yang dimaksud ramalan notonagoro, menata (ulang) negara.

Artikel saya hari ini bukan untuk menghambat seseorang mencalonkan diri dalam pilpres. Juga bukan untuk meminta rakyat untuk memilih saya menjadi presiden atau gubernur. Tetapi untuk mengingatkan kita agar tidak kembali kepada suatu paradigma yang feodal yang anti demokrasi politik dan anti demokrasi ekonomi. Bulan Mei adalah peringatan bagi reformasi, kebangkitan nasional, dan pencerdasan (pendidikan nasional).

Saya sering mengingatkan di blog ini agar kita berubah pada kapasitas dan jabatan kita masing-masing untuk meninggalkan paradigma ekonomi neolib yang anti demokrasi ekonomi menuju paradigma biososioekonomi. Marilah kita memperbaiki diri.


Artikel Terkait

http://www.satriopiningitasli.com/2013/04/antara-kebenaran-akuntansi-dan-kesadaran_4307.html?m=1

http://www.satriopiningitasli.com/2012/02/semoga-semakin-banyak-orang-kaya.html

http://www.satriopiningitasli.com/2012/02/be

Selamat Hari Raya Waisak 2557

Saya pribadi mengucapkan Selamat Hari Raya Waisak 2557 bagi yang merayakannya.

Semoga TUHAN memberkati kita semua.

Peringkat Utang RI dan Harga BBM

Baru-baru ini S&P menurunkan outlook (prospek) peringkat utang RI dari positif menjadi stabil (Harian Kontan 6 Mei 2013, hlm 1). Sementara itu di Harian Kontan 7 Mei, tim redaksi yang terdiri dari Rika Theo, Herlina KD, Asep MZ, dan Anna Suci P melaporkan di halaman 1 bahwa "Moody's Ikut-ikutan Menggertak Indonesia"

Di awal tulisan tertanggal 7 Mei itu disebutkan:"Lembaga pemeringkat utang asing tak suka dengan pemberian subsidi bahan bakar minyak (BBM). Itu sebabnya, lembaga pemeringkat utang asing menggertak Indonesia yang lamban mencabut subsidi BBM."

Laporan atau berita itu juga memuat pendapat dua ekonom konvensional yaitu Faisal Basri dan ekonom BII Juniman.

Demikian ditulis: "Ekonom Universitas Indonesia, Faisal Basri, melihat, kesalahan utama pemerintah adalah lamban menaikkan harga BBM. 'Isu kenaikan harga BBM sudah ramai sejak tahun lalu tapi tidak dilaksanakan, akibatnya ekonomi kita di ujung tanduk,' kata Faisal, kemarin."

Sementara itu di bawahnya disebutkan:"Ekonom BII Juniman berharap pemerintah segera menindaklanjuti peringatan lembaga rating ini. Jika Moody's benar-benar menurunkan peringkat utang Indonesia yang saat ini sudah masuk ke investment grade, 'akan sulit bagi Indonesia untuk tumbuh di atas 6%' tegasnya."

Pemerintah bereaksi dengan mempercepat pencabutan subsidi BBM. Oleh tim redaksi tersebut berita itu diakhiri dengan kata-kata:"Pemerintah gampang nurut ya, jika asing menghardik. Sekalipun itu harus mencabut subsidi BBM.

Begitulah pemerintah dan ekonom konvensional menghadapi persoalan publik seperti subsidi BBM. Persoalan pokoknya bukan pemerintah lamban menaikkan harga BBM tetapi pemerintah tidak mengubah paradigma neolibnya dengan meningkatkan income publik, dengan meningkatkan tax ratio dari pajak progresif atau pajak yang pro demokrasi ekonomi. Dengan mengubah paradigma neolib seperti itu pemerintah baru bisa dikatakan benar-benar pro publik dan pro rakyat bukan pro pemilik modal. Tulisan saya sekitar dua tahun lalu sudah menyinggung agar pemangku kepentingan publik menempatkan diri pada kepentingan publik bukan pada pemilik modal http://www.satriopiningitasli.com/2011/10/publik-vs-pemilik-modal.html
Kemampuan pemerintah membayar utang akan tergantung pada tax ratio-nya bukan pada PDB-nya (bdk http://www.satriopiningitasli.com/2012/08/utang-besar-karena-income-kurang.html?m=1)

Kini sampai akhir kuartal I pertumbuhan PDB Indonesia melambat yaitu cuma tumbuh 6,02%. Bandingkan periode yang sama tahun 2012 yang tumbuh 6,29%. Pelambatan itu selain karena lambatnya penyerapan anggaran belanja negara, terbatasnya konsumsi rumah tangga, juga menyusutnya pembentukan modal tetap bruto (PMB) alias investasi.

Kompensasi kenaikan BBM dengan BLSM (bantuan langsung sementara) itu tidak akan menyelesaikan masalah. Peningkatan beban rakyat akibat kenaikan harga BBM tidak akan sebanding dengan besarnya BLSM yang hanya Rp 13 triliun. Sebenarnya daya beli rakyat bisa dijaga atau ditingkatkan secara signifikan dengan peningkatan tax ratio dan income publik dari daur ulang aset privat (seperti harapan teori ekonomi makro biososioekonomi) yang kemudian diredistribusikan besar-besaran sebagai beasiswa dan paket beasiswa. Hal itu juga akan meningkatkan PDB Indonesia dan memperbaiki penyerapan tenaga kerja. Memang semua kuncinya adalah peningkatan income publik (tax ratio, daur ulang aset privat, dan derma). Bahkan kalau tax ratio memadai,17% misalnya, pencabutan subsidi BBM tidak diperlukan. Harga keekonomian BBM hanya boleh diterapkan bila demokrasi ekonomi (biososioekonomi) sudah berjalan secara meluas dan mendalam, bila akumulasi laba sudah dikembalikan kepada publik.

Artikel Terkait

http://www.satriopiningitasli.com/2013/04/kenaikan-harga-bbm-tidak-bekerja.html?m=1

http://www.satriopiningitasli.com/2012/12/kelemahan-mendasar-perekonomian-kita.html?m=1

http://www.satriopiningitasli.com/2012/07/kalau-semua-orang-lulus-s1.html?m=1

http://www.satriopiningitasli.com/2012/03/tidak-tepat-waktu.html?m=1

Kenaikan Harga BBM. Tidak Bekerja Maksimal

Bukan hanya sekali ini saya menulis artikel mengenai kenaikan harga BBM. Kalau Anda mengetikkan kata BBM di search engine blog ini akan keluar semua artikel yang berkaitan dengan BBM.

Tulisan saya kali ini bukan sekedar rangkuman dari semua artikel yang berkaitan dengan kenaikan harga BBM. Saya mengamati dan menilai bahwa rencana pemerintah menaikkan menaikkan harga BBM (bahan bakar minyak) adalah tanda bahwa pemerintah tidak bekerja maksimal untuk rakyat dan publik.

Penilaian saya ini didasarkan atas fakta sebagai berikut:

1. Nisbah pajak (tax ratio) kita masih rendah, hanya berkutat di sekitar 12%. Kalau nisbah pajak di atas 17% seharusnya tidak perlu mengurangi subsidi BBM. Pada saat menjelang pilpres 2009 saya sudah menyinggung perlunya menanyakan nisbah pajak yang ingin dicapai capres silakan baca artikel saya di link ini http://www.satriopiningitasli.com/2009/06/chatib-basri-tetap-neolib-tidak.html?m=1 Beberapa tulisan saya setahun lalu juga sudah mengingatkan lagi antara lain http://www.satriopiningitasli.com/2012/03/terget-kerja-pemerintah-yang-harus-kita.html?m=1 dan
http://www.satriopiningitasli.com/2012/03/kenaikan-harga-bbm-mengubah-paradigma.html

2. Tak tersedianya transportasi massal yang bisa dipakai menghemat dan menekan konsumsi BBM. Pemerintah menekan konsumsi BBM dengan cara menekan suplai BBM bersubsidi, sesuatu yang tidak bisa dibenarkan secara akal sehat. Seharusnya mensuplai transportasi massal yang hemat BBM atau mensuplai bahan bakar alternatif. Pemerintah bukan baru setahun bekerja. Selama ini apa yang dilakukan terhadap penyediaan transportasi massal? Moda transportasi yang menggunakan kendaraan pribadi itu hanya menghasilkan kemacetan dan pemborosan BBM. Banyak orang telah mengingatkan pemerintah, saya juga pernah menyinggungnya dalam tulisan berikut http://www.satriopiningitasli.com/2009/04/krisis-multidimensi-harus-diatasi.html?m=1

Apakah pemerintah mendapat tekanan untuk menaikkan harga BBM sesuai harga keekonomian agar sesuai iklim bisnis pom bensin asing? Kalau iya seharusnya pemerintah tidak tunduk pada tekanan seperti itu. Harga keekonomian hanya bisa diterima publik/rakyat bila demokrasi ekonomi sudah terwujud dalam artian akumulasi laba sudah dikembalikan kepada publik sesuai prinsip biososioekonomi. Pemilik modal seharusnya tidak menuntut harga keekonomian bila mereka sendiri tidak pro demokrasi ekonomi/biososioekonomi, lihat juga tulisan saya di link berikut http://www.satriopiningitasli.com/2012/03/harga-bbm-konsumen-dan-warga-negara.html

Bahkan kalau pun pemerintah memberikan kompensasi seperti BLT(bantuan langsung tunai) tak akan banyak membantu selama nisbah pajak tidak naik secara signifikan. Tentu yang saya maksud adalah peningkatan dari pajak progresif atau pajak yang pro demokrasi ekonomi.Bagi yang memahami akuntansi dan matematika seharusnya tahu http://www.satriopiningitasli.com/2012/12/kelemahan-mendasar-perekonomian-kita.html?m=1

Saya rasa penilaian saya ini cukup obyektif, tidak bekerja maksimal untuk rakyat dan publik. Mengubah paradigma neolib bisa membuatnya lebih maksimal.

Artikel Terkait

http://www.satriopiningitasli.com/2012/12/kelemahan-mendasar-perekonomian-kita.html?m=1

http://www.satriopiningitasli.com/2012/03/tidak-tepat-waktu.html?m=1

Antara Kebenaran Akuntansi dan Kesadaran

Banyak orang memandang kapitalisme sebagai fenomena sosiologi. Hal itu kadang tidak bisa disalahkan karena pengaruh  dari karya Webber. Namun sejak awal saya mengkritik kapitalisme dan menawarkan jalan ketiga, saya memandang kapitalisme sebagai fenomena akuntansi. Kapitalisme dalam artian akumulasi modal dan aset sudah ada sejak lama sebelum orang mengenal etika protestan.

Oleh karena itu adalah bijaksana bila kita memandang kapitalisme sebagai fenomena akuntansi. Teori ekonomi makro biososioekonomi yang saya rumuskan telah memberi penjelasan panjang lebar. Rumusan dasarnya:"kelahiran adalah hutang yang harus dibayar dengan kematian" jelas menunjukkan bahwa biososioekonomi tunduk pada kaidah akuntansi.

Secara ringkas dapat dikatakan bahwa laba berasal dari konsumen dan harus dikembalikan kepada konsumen (semua orang). Atau dengan kata lain kalau laba yang diambil individu adalah 100 maka yang harus dikembalikan kepada publik adalah juga harus 100 bukan 50 apalagi 10 atau 3. Karena perusahaan atau institusi bisnis tidak bisa melakukan hal itu maka tanggung jawab mengembalikan laba itu sebagian besar harus dibebankan kepada orang bukan perusahaan. Orang bisa bersikap homo socius. Bagaimana aset privat yang dihibahkan kepada publik itu dikelola dan didistribusikan, sudah dijelaskan oleh teori ekonomi makro biososioekonomi.

Tanpa pengembalian laba kepada publik seperti itu maka akan terjadi krisis ekonomi moneter, kesenjangan kaya miskin, hutang publik yang besar setara atau melampaui PDB, bunga tabungan yang minus atau nol bila dikoreksi inflasi, kemiskinan, dan kelaparan. Itulah yang terjadi saat ini. Krisis keuangan AS 2008, krisis hutang zona Euro, adanya 10 negara yang hutangya setara atau melampaui PDB-nya, dan kenaikan Rasio Gini Indonesia menjadi 0,41.

Namun kebenaran akuntansi itu belum disadari banyak orang kaya. Warren Edward Buffett adalah sedikit orang kaya yang telah memiliki kesadaran untuk menghibahkan sebagian besar kekayaannya kepada orang lain (publik). Sementara itu setelah tumbangnya rezim orde lama di Indonesia, kita menghasilkan orang-orang kaya seperti tertulis dalam link berikut   http://mobile.kontan.co.id/news/aset-rahasia-9-keluarga-terkaya-indonesia atau versi Bahasa Inggrisnya ada di link berikut  http://www.icij.org/offshore/billionaires-among-thousands-indonesians-found-secret-offshore-documents Itulah salah satu berita aktual yang baru saja terekspos akhir-akhir ini.

Mereka berbeda dibanding Warren Buffett dan Bill Gates. Alih-alih menghibahkan kekayaannya kepada publik, mereka malah menyembunyikan aset mereka di negara-negara bebas pajak. Sementara tax ratio Indonesia TIDAK beranjak naik signifikan dari sekitar 12%.

Tulisan saya kali ini tetap mengingatkan bahwa kalau laba yang diambil individu 100 maka yang harus dikembalikan juga 100. Itu berlaku untuk bisnis legal. Kalau yang legal saja harus seperti itu apalagi terhadap harta hasil korupsi.Kalau suatu aset terbukti berasal dari hasil korupsi terhadap keuangan negara maka seharusnya disita negara.

Dari kebenaran akuntansi menjadi kesadaran memang memerlukan waktu. Tetapi standar itu (100%) tidak boleh dikurangi. Harus selalu sering diingatkan dalam berbagai tulisan, kotbah, pidato dan tindakan nyata. Pemerintah perlu meningkatkan tax ratio secara nyata yang saat ini masih rendah sekitar 12%, dalam hal ini tidak harus mencapai 100% tapi  harus meningkat di atas 17%. Tentu yang dimaksud adalah peningkatan pajak yang pro demokrasi ekonomi bukan pajak yang menekan wong cilik atau kelas menengah. Civil society harus selalu mengingatkan secara damai melalui tulisan, kotbah, penyadaran atau tekanan masyarakat konsumen.

Tereksposnya perilaku orang kaya Indonesia di atas juga mengingatkan kepada kita agar kita tidak kembali ke budaya rezim Orde Baru yang menghasilkan orang-orang kaya seperti itu. Buku saya Herucakra Society Jalan Ketiga Ekonomi Dunia terbit Oktober 2004 di jaman reformasi  http://www.satriopiningitasli.com/2011/12/krisis-global-baca-dulu-baru-kritik.html.  Saya tidak yakin
buku seperti itu bisa terbit di jaman Orde Baru karena buku saya itu berisi teori biososioekonomi yang menentang pewarisan kekayaan berlimpah. Jangan mundur ke belakang.

Kita harus maju ke depan menghasilkan orang kaya seperti Warren Buffett. Benar bahwa tidak menunggu kaya untuk berbagi harta namun juga SANGAT salah kalau kita tidak pernah mengingatkan yang kaya untuk berbagi harta. Untuk itulah artikel ini ada. Artikel ini tidak ditujukan untuk menekan wong cilik atau kelas menengah agar berbagi harta. Biososioekonomi mulai dari yang paling kaya agar yang lebih miskin bebannya ringan. Namun kalau ada kelas menengah berbagi harta harus diapresiasi agar yang lebih kaya tergerak hatinya.

Demikian artikel saya hari ini. Kalau artikel dan blog ini bermanfaat mohon disebarluaskan supaya sampai kepada orang yang paling kaya. Semoga TUHAN memberkati Anda semua.

Artikel Terkait

http://www.satriopiningitasli.com/2013/03/begini-jadinya-kalau-akuntansi-tunduk.html?m=1

http://www.satriopiningitasli.com/2012/11/tunduk-pada-akuntansi-sebuah-refleksi.html?m=1

http://www.satriopiningitasli.com/2012/12/kelemahan-mendasar-perekonomian-kita.html?m=1

http://www.satriopiningitasli.com/2012/08/utang-besar-karena-income-kurang.html?m=1

http://www.satriopiningitasli.com/2012/02/semoga-semakin-banyak-orang-kaya.html

http://www.satriopiningitasli.com/2012/10/ekonomi-jalan-tengah-ala-warren-buffet_14.html?m=1

http://www.satriopiningitasli.com/2012/03/terget-kerja-pemerintah-yang-harus-kita.html?m=1

http://www.satriopiningitasli.com/2011/05/media-konvensioanal-juga-berperan.html?m=1

http://www.satriopiningitasli.com/2009/04/orde-baru-dan-kesejahteraan-umum.html?m=1

Selamat Paskah 2013

Selamat Paskah. Semoga kebangkitan Kristus menyemangati kita dalam berkarya mewujudkan kesejahteraan umum dan demokrasi ekonomi. Semakin beriman, semakin bersaudara, semakin berbela rasa.

Begini Jadinya Kalau Akuntansi Tunduk Pada Politik

Sekitar dua minggu yang lalu saya membaca berita tentang kemungkinan Amerika Serikat terjerembab pada resesi setelah Presiden Obama menandatangani pengurangan anggaran sebesar 85 milyar dollar AS sesuai penerimaan negara apa adanya.
http://internasional.kompas.com/read/2013/03/04/08165522/Ekonomi.AS.Pasti.Jatuh

Berikut ini saya kutipkan sebagian isi berita tersebut: "Untuk itu, Obama dan Demokrat menginginkan perhatian kepada warga tak mampu sekaligus kenaikan pajak. Adapun Republiken hanya mau menaikkan sedikit pajak dan tidak mau kenaikan pajak massal. Hampir semua Republiken anti-kenaikan pajak. Mereka juga menentang program jaminan sosial yang dicanangkan Obama.

Hal ini membuat Obama meneken pengurangan anggaran sebagaimana adanya, sesuai kemampuan penerimaan negara.

Mantan kandidat presiden dari Partai Republik, Mitt Romney, mengatakan tidak melihat kesuksesan Obama terkait anggaran. Namun, kubu Demokrat menganggap bahwa semua itu akibat sikap Republiken yang selalu tak mau menaikkan pajak. Kenaikan pajak yang disepakati hanya terbatas walau menurut Demokrat dan Obama masih banyak celah pajak yang bisa dimanfaatkan."

Memang masih perlu waktu untuk melihat apakah ekonomi AS akan jatuh atau tidak karena pengurangan efektif baru mulai tanggal 27 Maret 2013. Namun hal yang perlu saya sampaikan di blog ini adalah bahwa kejadian di atas menunjukkan adanya suatu tindakan atau kebijakan obyektif sesuai kaidah akuntansi dimentahkan oleh keinginan subyektif yang mengatasnamakan demokrasi. Dalam komentar pendek di akun twitter saya, saya menulis "@kompascom Begini jadinya kalau akuntansi tunduk pada politik. Secara akuntansi kapitalisme agregat memang tidak bisa dipertanggungjawabkan. -- Hani Putranto (@haniputranto)"

Memang ekonomi AS bisa selamat dari resesi kalau masyarakat (civil society) AS memobilisasi dana filantrofi untuk membayari jaminan sosial (beasiswa, kesehatan dll). Dana filantrofi yang harus dimobilisasi tidak boleh kurang dari 85 miliar dolar AS, yaitu sebesar anggaran yang dipotong sesuai berita di atas. Akan tetapi suatu kebijakan obyektif yang sesuai kaidah akuntansi seharusnya tidak boleh ditundukkan oleh keinginan subyektif meskipun keinginan subyektif seperti ini mengatasnamakan demokrasi. Keinginan subyektif seharusnya tidak menggunakan fasilitas demokrasi. Kejadian serupa bisa juga terjadi di belahan dunia lain seperti Indonesia.

Di dalam buku saya "Herucakra Society Jalan Ketiga Ekonomi Dunia" (http://www.satriopiningitasli.com/2011/12/krisis-global-baca-dulu-baru-kritik.html) saya menempatkan bab yang membahas bioekonomi (biososioekonomi) di bagian awal sebelum membahas teori tentang negara. Artinya saya menempatkan kebenaran obyektif_yang sesuai kaidah akuntansi_ di tempat tertinggi agar tidak terjadi kekeliruan. Oleh karena itu saya berpendapat kalau secara akuntansi/biososioekonomi, kekayaan daur ulang harus diredistribusikan ke seluruh dunia tanpa sekat negara maka teori politik (filsafat politik) harus mengikuti kebenaran obyektif tersebut. Inilah salah satu hal yang revolusioner dari buku saya.

Saya bukan anggota ISEI (Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia) akan tetapi saya melihat bahwa ilmu ekonomi ini seharusnya bisa menjadi ilmu yang tidak saja berwibawa tetapi juga bermanfaat bagi rakyat kebanyakan dan publik. Hal ini bisa terjadi kalau ilmu ekonomi itu back to basics yaitu akuntansi sebagaimana dilakukan oleh teori ekonomi makro biososioekonomi. Gambaran ekonomi makro sebagai pabrik raksasa seperti dipaparkan textbook ekonomi konvensional itu salah karena tidak sesuai kaidah akuntansi. Oleh karena itu dengan segala kemampuan saya, saya berjuang agar ilmu ekonomi ini selain bermanfaat bagi publik dan rakyat kebanyakan juga bisa menjadi ilmu yang berwibawa bukan dalam arti eksklusif atau sombong tetapi menjadi pedoman atau pelita yang obyektif bagi ilmu lain seperti ilmu politik dan pemerintahan. Semoga mereka yang mendalami ilmu ekonomi secara formal mengikuti jejak saya demi kebenaran dan demi hajat hidup orang banyak.

Artikel Terkait

http://www.satriopiningitasli.com/2012/11/tunduk-pada-akuntansi-sebuah-refleksi.html?m=1

http://www.satriopiningitasli.com/2011/08/yesus-dan-amerika-serikat.html?m=1

http://www.satriopiningitasli.com/2011/08/krisis-global-jangan-menyerah-pada.html?m=1

http://www.satriopiningitasli.com/2010/11/surat-terbuka-untuk-presiden-obama-dan.html?m=1

http://www.satriopiningitasli.com/2008/11/catatan-atas-fenomena-obama-pergantian_16.html