Krisis Global. Jangan Menyerah pada Pemilik Modal Apalagi yang Termasuk Kategori Triple Six

Harian Kompas 5 Agustus, melalui rubrik Fokus memuat tulisan mengenai hutang AS dan kemungkinan dampaknya bagi perekonomian global. Dalam tulisan itu dilaporkan bahwa akhirnya kongres AS sepakat menaikkan hutang Amerika Serikat sebesar 1,2 triliun dollar AS di atas pagu lama 14,3 triliun dollar AS. Kesepakatan itu juga menuntut pengurangan pengeluaran pemerintah sebesar 2,4 triliun dollar AS dalam 10 tahun ke depan. Kesepakatan itu memang menghindarkan AS untuk sementara dari status default atau gagal bayar namun tidak akan membuat perkenomian AS sehat dan membaik. Sebagai informasi empat tahun lagi rasio hutang AS akan menjadi 108% PDB dari 93% di tahun 2011.

Tuntutan pengurangan pengeluaran pemerintah itu adalah tuntutan Tea Party suatu kelompok radikal di Partai Republik. Sementara itu Partai Republik sendiri memang cenderung anti pajak. Bagi kita yang memahami teori ekonomi makro biososioekonomi kita bisa menilai bahwa cara AS mengatasi masalah hutang dan perekonomiannya tidaklah tepat. Peningkatan hutang akan berdampak buruk di masa depan, sementara pemotongan pengeluaran pemerintah akan berdampak pada lesunya perekonomian.

Ekonom AS sendiri mengkritik cara AS mengatasi krisis hutang dan masalah perekomiannya. Joseph Stiglitz mengingatkan bahwa pajak adalah sumber penerimaan Pemerintah AS tanpa harus berkutat melulu pada peran hutang. Data yang diperlihatkan Stiglitz menunjukkan bahwa dalam 10 tahun terakhir warga terkaya AS mengalami peningkatan pendapatan 18%. Dalam bagian terakhir rulisan di halaman 45 Kompas tersebut di atas, Simon Saragih menulis: "Pembahasan yang mencuat soal utang AS adalah potensi dampak negatif dari gejolak kurs dollar AS, pasar uang, dan pasar modal. Disimpulkan, volatilitas ekonomi global akan muncul, lambat atau cepat"

Kasus AS adalah contoh bagaimana kepentingan publik dikalahkan pemilik modal. Bagi kita yang memahami teori ekonomi makro biososioekonomi, kita mengetahui bahwa penerimaan publik berasal dari tiga sumber yaitu pajak, derma, dan daur ulang kekayaan pribadi. Ketika penerimaan pajak berkurang, hutang akan bertambah. Persoalannya memang di dalam kehidupan bersama (publik) masih ada orang-orang yang anti pajak. Dalam kasus AS orang-orang yang anti pajak itu masuk dalam partai dan mempengaruhi kebijakan pemerintah.

Pesan mendasar yang ingin saya sampaikan di postingan ini adalah bahwa kita yang bekerja di ladang TUHAN (di divisi kesejahteraan umum) baik di ranah civil society maupun di ranah negara (state) baik di dalam negeri maupun di luar negri, tidak boleh menyerah pada pemilik modal apalagi yang termasuk kategori triple six. Teori ekonomi makro biososioekonomi menjadi pedoman bagi kita untuk meningkatkan pendapatan publik yang pada gilirannya akan membuat aset publik setara dengan liabilitasnya.

"Janganlah takut, hai kamu kawanan kecil! Karena Bapamu telah berkenan memberikan kamu Kerajaan itu. Juallah segala milikmu dan berikanlah sedekah! Buatlah bagimu pundi-pundi yang tidak dapat menjadi tua, suatu harta di sorga yang tidak akan habis, yang tidak dapat didekati pencuri dan yang tidak dirusakkan ngengat." (Lukas 12:32-33). TUHAN tidak akan mempercayakan ladang-Nya kepada orang-orang yang kalah yang berprinsip bahwa derma 1 atau 10% saja sudah cukup. Kita hidup di abad Masehi bukan di jaman Abraham.

TUHAN akan menyempurnakan usaha kita yang kita tekuni melalui jalan damai.

Artikel Terkait
Kepemimpinan Opini di Divisi Kesejahteraan Umum
Mencoba Memenuhi Panggilan
Prinsip-prinsip Biososioekonomi untuk Pejabat Pemerintah (1)
Surat Terbuka untuk Presiden Obama (dan Amerika)
Fundamental Makro dan Krisis Ekonomi
Krisis Ekonomi: Ketika Sistem Tidak Mampu Membayar
Catatan atas Fenomena Obama: Pergantian Presiden Saja Tidak Cukup