Kamis, 27 Oktober 2011
Refleksi Sumpah Pemuda. Persatuan Bangsa dan Kesejahteraan Umum
Kamis, 20 Oktober 2011
Memperingatkan Sebagai Hamba Sembari Bekerja Sebagai Penggarap
Kamis, 13 Oktober 2011
Maka Murkalah Raja Itu
Menurut teori ekonomi makro biososioekonomi, krisis didefinisikan sebagai ketidakmampuan sistem membayar satu atau beberapa kewajibannya (laba, bunga, gaji, jaminan sosial seperti pendidikan, kesehatan, food stamps, dan pensiun). Jatuhnya laba sudah sering terjadi dalam sejarah, demikian juga pengangguran. Adanya pengangguran mengindikasikan bahwa sistem ekonomi yang sedang berjalan tidak mampu membayar gaji. Adanya orang yang hidup di bawah batas kebutuhan hidup layak (khl) mengindikasikan bahwa sistem ekonomi yang sedang berjalan tidak mampu membayar laba. Demikian juga kalau bunga tabungan menjadi nol atau minus bila dikoreksi dengan inflasi, berarti sistem tidak mampu membayar bunga. Kejadian-kejadian seperti itu sudah sering terjadi dan masih terjadi sampai saat ini.
Selama rekening T publik menunjukkan bahwa liabilitas publik lebih tinggi dari asetnya atau aset individu lebih tinggi dari aset publik maka krisis tetap terjadi dan akan berlanjut. Sistem ekonomi akan mampu membayar semua kewajiban tersebut di atas bila aset publik sama dengan liabilitsanya. Sistem ekonomi kapitalistik dalam hal ini kapitalisme agregat tidak menjamin bahwa sistem itu mampu membayar semua kewajibannya di atas. Biososioekonomi sebagai ekonomi jalan tengah atau jalan ketiga menawarkan solusi mendasar atas krisis.
Kearifan lokal bangsa Indonesia meramalkan akan datangnya jaman keemasan, jaman yang penuh dengan keadilan dan kemakmuran. Menurut hemat saya jaman keemasan itu bisa diperumpamakan seperti pesta atau perjamuan perkawinan di mana semua orang diundang, bahagia, dan tidak kelaparan. Perumpamaan itu sudah ditulis dalam Kitab Suci (Mat 22:1-14). Namun seperti halnya yang ditulis dalam
Kitab Suci demikian juga realitas hidup kita bahwa pesta perjamuan nikah itu ada yang menghalangi. Biososioekonomi pun ada yang menghalangi, ada orang yang acuh tak acuh pura-pura tidak tahu, ada yang sibuk dengan pikiran atau paradigmanya sendiri. Bahkan ada yang berusaha menindas atau menenggelamkan biososioekonomi.
Kita semua dituntut untuk berpartisipasi dalam hajatan besar untuk semua penduduk bumi ini dengan cara-cara damai non kekerasan. Jangan berkecil hati bila ditolak atau dihalang-halangi sampai suatu saat Tuhan Raja Semesta Alam menurunkan tentara surga-Nya untuk membantu kita mewujudkan pesta atau jaman keemasan ini (bdk Mat 22:7 Maka murkalah raja itu, lalu menyuruh pasukannya ke sana untuk membinasakan pembunuh-pembunuh itu dan membakar kota mereka).
Apa yang ingin disampaikan dalam postingan ini adalah kita semua diundang untuk berpartisipasi mewujudkan jaman keemasan ini melalui jalan damai non kekerasan. Tuhan sendiri yang akan menyempurnakan usaha kita. Dengan menyebarluaskan teori ekonomi makro biososioekonomi melalui sms, messenger, atau internet, Anda juga sudah ikut berpartisipasi. Tentu yang mampu berpartisipasi lebih dari itu juga dituntut lebih banyak. Semoga Tuhan meluputkan Anda dan keluarga Anda dari tulah dan hukuman TUHAN yang akan dijatuhkan ke bumi demi terwujudnya jaman keemasan.
Kamis, 06 Oktober 2011
Publik vs Pemilik Modal
Negara Gagal
Ambil contoh misalnya istilah negara gagal, istilah ini sering dipakai. Menurut hemat saya istilah ini adalah istilah yang mengambil sudut pandang pemilik modal global. Seorang pemilik modal global atau manager investasinya akan berpikir ke mana mau menginvestasikan modalnya. Dia akan mempertimbangkan beberapa negara dan akan menilai apakah suatu negara termasuk kategori negara gagal atau tidak. Dia tidak akan menunggu pemerintahan baru untuk memperbaiki negara tersebut kalau kebutuhan untuk berinvestasinya adalah hari ini. Bagi kita yang peduli kepentingan publik dan tidak sedang memposisikan diri sebagai pemodal global lebih baik kalau menggunakan istilah pemerintahan gagal bukan negara gagal, karena kalau pemerintahan gagal bisa diganti sesuai konstitusi.
Peringkat Utang
Istilah ini juga sering dipakai. Menurut hemat saya istilah atau ukuran ini sering dipakai oleh pemilik modal global sebagai pedoman pembelian surat utang suatu negara. Seseorang yang bertanggung jawab pada perekonomian negara atau publik sebaiknya fokus pada upaya-upaya meningkatkan pendapatan publik melalui pajak, derma, dan daur ulang kekayaan pribadi.
Pertumbuhan Ekonomi
Demikian juga dengan istilah pertumbuhan ekonomi atau pertumbuhan PDB. Bagi pemodal global besarnya pertumbuhan PDB suatu negara menjadi salah satu bahan pertimbangan untuk berinvestasi di negara tersebut. Pihak yang paling diuntungkan dengan besarnya pertumbuhan PDB adalah pemilik modal bukan rakyat kebanyakan. Kelemahan konsep PDB dan pertumbuhan PDB sudah saya ulas di blog ini. Penjumlahan pendapatan individual menjadi PDB tidak membuat PDB otomatis menjadi pendapatan publik. PDB tidak identik dengan pendapatan publik sementara ukuran yang berkaitan langsung dengan kesejahteraan publik atau makro adalah aset dan pendapatan publik.
Demikian beberapa istilah yang dipakai pemilik modal global sebagai bahan pertimbangan berinvestasi di suatu negara. Ekonomi berkaitan dengan kepentingan, jadi sebelum secara njlimet mengutip atau mengakomodasi teks book (yang sudah usang) sebaiknya seseorang secara jelas dan tegas menyatakan mewakili kepentingan siapa, publik atau pemilik modal? Pemasukan bagi publik adalah pengeluaran bagi pemilik modal. Jadi yang pertama-tama harus jelas adalah sudut pandang kepentingannya, publik atau pemilik modal.
Bagi yang baru pertama kali mengunjungi blog ini mungkin akan bertanya-tanya lantas apa yang harus dilakukan pemangku kepentingan publik. Yang harus dilakukan adalah meningkatkan pendapatan publik melalui derma, pajak, dan daur ulang kekayaan pribadi sesuai dengan ruang lingkup wewenangnya apakah di ranah state atau society agar aset publik sama dengan liabilitasnya.
Memang kepastian hukum diperlukan demikian juga infrastruktur dan keamanan yang baik. Namun hal ini bukan semata-mata untuk menarik investor. Kalau infrastruktur, keamanan, dan kepastian hukum baik rakyat juga akan menikmatinya.