Selasa, 25 Desember 2012

Selamat Hari Raya Natal 25 Desember 2012

Kasih TUHAN telah dilimpahkan kepada kita semua agar terjadi damai sejahtera di bumi. Selamat Hari Raya Natal 25 Desember 2012.

Senin, 17 Desember 2012

Kelemahan Mendasar Perekonomian Kita yang Mengancam Hidup Rakyat

Oleh Hani Putranto

Setiap menjelang akhir tahun di media cetak sering dipaparkan prediksi dan target pertumbuhan PDB tahun berikutnya. Sering pertumbuhan PDB itu dianggap yang paling penting sehingga mengabaikan hal-hal mendasar suatu perekonomian makro (dalam artian ekonomi publik). Hal itu menyebabkan berbagai kelemahan mendasar ekonomi publik tidak mendapat perhatian apalagi perbaikan. Banyak pihak telah puas dengan pertumbuhan PDB Indonesia yang masih  akan mencapai 6,3% tahun depan. Bahkan pencapaian itu dianggap sebagai kebanggaan bagi pejabat pemerintah di tengah krisis ekonomi yang masih melanda berbagai kawasan.
Namun bagi yang telah memahami konsep PDB dan pertumbuhan PDB pasti setuju bahwa besaran PDB dan pertumbuhannya tidak mencerminkan ekonomi publik dan sering tidak relevan dengan kesejahteraan rakyat. Di balik pertumbuhan PDB Indonesia yang masih di atas 6% sebenarnya terkandung kelemahan mendasar perekonomian kita.

Tax Ratio

Saya mengamati ada beberapa kelemahan mendasar perekonomian kita yang menuntut perhatian dan perbaikan. Pertama adalah tax ratio kita, dengan tax ratio kita yang hanya sekitar 12% kita jangan berharap mengatasi berbagai kesulitan dengan mulus. Mengapa besaran tax ratio itu perlu diperhatikan bahkan lebih penting dari besaran pertumbuhan  PDB? Secara deduktif-logis dapat dikatakan bahwa kelebihan harta atau pendapatan individu yang tidak dibayarkan sebagai pajak (atau derma) akan menjadi liabilitas publik sesuai kaidah akuntansi. Semakin besar tax ratio, semakin besar pula kemampuannya mengatasi liabilitas publik, mengatasi berbagai persoalan, dan memenuhi tuntutan rakyat akan kesejahteraan mereka. Tentu dengan catatan bahwa pajak yang diperoleh itu harus pro demokrasi ekonomi, bukan pajak yang ditarik dari rakyat kecil.

Dengan tax ratio sekitar 12% itu kita kedodoran menghadapi tuntutan rakyat untuk tidak menaikkan harga BBM. Defisit anggaran 2012 menjadi Rp 197 triliun (harian Kontan, 21/9/2012, hlm 1), sebagai perbandingan APBN perubahan 2012 mematok defisit sekitar Rp 190,1 triliun.
Selain itu utang pemerintah menjadi Rp 1.950 triliun ( http://m.detik.com/finance/read/2012/08/22/120729/1996191/4/ ). Dengan utang sebesar itu pendapatan negara yang seharusnya dipakai untuk memberi jamaninan sosial seperti beasiswa dan kesehatan bagi semua rakyat justru dipakai untuk membayar cicilan utang.
Perluasan
dan pendalaman jaminan sosial baik yang dilakukan dalam paradigma konvensional seperti kartu pintar ala Joko Widodo atau pun dalam paradigma biososioekonomi sangatlah penting. Bukan hanya bagi kesejahteraan rakyat tapi juga bagi kelangsungan gairah ekonomi kita karena perluasan dan pendalaman jaminan sosial yang dibiayai dengan pajak atau income publik lain itu bisa mempertahankan daya beli rakyat dan tingkat konsumsi agregat. Pada saat krisis 2008 kita diselamatkan oleh tingkat konsumsi agregat. Namun kemujuran tahun 2008 bisa saja tidak terulang kalau kita tidak mempertahankan daya beli rakyat dengan memperdalam dan memperluas jaminan sosial secara besar-besaran yang dibiayai dari income publik seperti pajak.
Dengan utang yang besar itu,  tak banyak hal yang bisa kita lakukan kalau tax ratio kita rendah dan kedermawanan sosial atau kegotongroyongan kita juga rendah.

Pajak Individu

Kelemahan mendasar kedua adalah sumber pajak yang masih didominasi pajak perusahaan dari pada pajak individu. Sebagaimana diberitakan Harian Kontan, 25 Oktober 2012, hlm 1, komposisi pajak kita masih didominasi pajak perusahaan dari pada pajak individu (lihat gambar). Padahal kemampuan perusahaan membayar pajak itu terbatas, berbeda dibandingkan dengan individu yang selain homo economicus juga homo socius. Perusahaan meskipun pendapatannya besar tetapi pengeluarannya juga besar, capital expenditure juga besar. Perusahaan adalah institusi bisnis yang tidak bisa berubah menjadi institusi sosial. Sementara itu pengeluaran individu seharusnya tidak besar. Pengamat perpajakan UI, Darussalam, di Harian yang sama 25/10/12 di halaman 1, mengingatkan perlunya pajak individu lebih besar dari pada pajak perusahaan seperti di negara-negara Eropa.
Karena potensinya yang besar itulah biososioekonomi menyederhanakan perekonomian sebagai penjumlahan aktivitas individu (manusia) dari lahir sampai
mati. Penjumlahan aktivitas individu dalam melakukan konsumsi,  memperoleh penghasilan, melakukan investasi, membayar pajak, derma, dan pelepasan hak atas kekayaan (daur ulang). Dengan penyederhanaan itu perekonomian makro/publik lebih mudah dianalisis dan dipahami.
Rendahnya kontribusi pajak individu akan menyebabkan kelebihan harta atau penghasilan yang tidak dibayarkan sebagai derma atau pajak menjadi liabilitas publik sesuai kaidah akuntansi sebagaimana dijelaskan oleh teori ekonomi makro biososioekonomi.
Melonjaknya harga properti bisa menjadi tanda peningkatan liabilitas publik sebagai akibat rendahnya kontribusi pajak individu. Kalau kita amati memang ada kecenderungan pelonjakan harga properti (bdk http://mobile.kontan.co.id/news/bi-pasar-properti-jabar-rawan-terjadi-bubble/2012/12/07 atau  http://m.mediaindonesia.com/index.php/read/2012/11/15/363218/4/2/Harga_Properti_Residensial_di_Jakarta_terus_Melonjak). 
Melonjaknya liabilitas publik juga tercermin dari melonjaknya dana pihak ketiga (DPK) perbankan per Agustus 2012 dari Agustus  2011. DPK itu melonjak 21,88% menjadi Rp 3.037 triliun dari Agustus tahun sebelumnya yang sebesar Rp 2.492 triliun. Peningkatan ini berarti lebih dari tiga kali lipat pertumbuhan PDB yang sekitar 6%. Kalau dibandingkan Juli 2012 pertumbuhan DPK adalah 0,86% (month to month/mtm). Pertumbuhan tertinggi terjadi pada nasabah pemilik simpanan Rp 1 miliar sampai dengan Rp 2miliar yang meningkat 2,09% (mtm). Sementara itu untuk kelompok nasabah dengan simpanan di atas Rp 5 miliar justru menyusut 1,15% (mtm), jumlah rekening juga menyusut 15% (Sumber Harian Kontan 29/10/12 hlm. 1). Anggota Dewan Penasihat Wealth Manager Association Michael Sajangbati menduga turunnya simpanan nominal Rp 5 miliar ke atas antara lain karena alokasi ke aset lain seperti dollar, emas, dan properti. Maka menurut hemat saya peningkatan drastis harga properti adalah konsekuensi dari peningkatan liabilitas publik akibat rendahnya pajak individu.
Pelonjakan harga properti bisa menjadi bubble yang kemudian pecah menjadi krisis bergejolak. Selain itu sebelum bubble itu pecah telah membuat harga rumah tidak terjangkau rakyat kebanyakan. Melonjaknya harga properti akan diperparah dengan rencana pemerintah memperbolehkan asing memiliki properti di Indonesia (http://m.detik.com/finance/read/2012/12/05/170354/2110352/1016/) . Baik krisis bergejolak maupun peningkatan harga rumah akan menyengsarakan rakyat.
Melonjaknya DPK perbankan diiringi dengan menurunnya bunga simpanan. Bunga simpanan turun 60-150 basis poin (Harian Kontan, 17/12/12, hlm 1). Dari sumber yang sama diperoleh informasi bahwa inflasi per Oktober mencapai 4,61% bandingkan dengan bunga tabungan yang berkisar 1,55%-3,76%. Bunga deposito berkisar dari 3,25%-6%. Hal ini menyebabkan rakyat kecil tidak bisa memperoleh hasil investasi.

Infrastruktur dan Aset Bank Sentral

Kelemahan Ketiga adalah infrastruktur yang kurang memadai khususnya angkutan massal. Dengan tidak tersedianya angkutan cepat massal pemerintah kewalahan mengendalikan konsumsi energi. Angkutan pribadi banyak mengkonsumsi premium bersubsidi.
Dengan sumber daya energi dan pertambangan yang banyak seharusnya Indonesia bisa menyediakan infrastruktur yang baik termasuk angkutan cepat massal kalau seandainya mendapatkan bagi hasil yang memadai dari kontrak karya pertambangan serta tidak adanya korupsi, kebocoran, atau pun tidak adanya konflik kepentingan dalam kebijakan transportasi.

Kelemahan Keempat, sebagaimana kelemahan yang dialami perekonomian konvensional di mana pun adalah kualitas aset bank sentral. Pencetakan uang memang tidak dijamin dengan emas. Namun sebenarnya bukan hanya emas yang bisa memperbaiki kualitas aset bank sentral. Sebenarnya secara teoritis deduktif sesuai kaidah akuntansi sebagaimana dijelaskan oleh teori ekonomi makro biososioekonomi, uang kertas pun bisa memperbaiki aset bank sentral. Tentu saja yang dimaksud bukanlah uang kertas hasil pencetakan baru tapi uang kertas yang dihibahkan kepada bank sentral dari individu anggota masyarakat atau yang dibayarkan sebagai pajak kepada negara kemudian dihibahkan ke bank sentral.
Buruknya kualitas aset bank sentral akan menyebabkan nilai uang terdepresiasi secara permanen. Hal ini melemahkan daya beli rakyat kecil. Kecilnya suku bunga tabungan bila dikoreksi dengan besaran inflasi inti menjadi tanda adanya depresiasi permanen rupiah.
Dari uraian di atas jelaslah bahwa dibalik pertumbuhan PDB yang masih di atas 6% terdapat kelemahan mendasar perekonomian kita yang mengancam hidup rakyat. Kelemahan mendasar itu seharusnya diatasi. Seorang pemimpin seharusnya supel untuk bisa menggerakkan kegotongroyongan dan meningkatkan income serta aset publik.

Kamis, 22 November 2012

Bank, Riba, dan Biososioekonomi

Oleh Hani Putranto

Setelah minggu lalu saya memposting tulisan yang berkaitan dengan perbankan (http://www.satriopiningitasli.com/2012/11/biososioekonomi-dan-era-baru-usaha.html?m=1) maka minggu ini saya masih memposting tulisan yang berkaitan dengan perbankan.

Sebenarnya urusan riba lebih terkait dengan moral meski tidak bisa lepas dari sisi kesejahteraan umum. Sementara mengenai moral, kekudusan, dan imamat adalah tugas-tugas di luar bidang tugas saya. Tugas saya adalah di bidang kesejahteraan umum. Hal itu sudah sering saya tegaskan dalam blog ini.

Kalau saya memberanikan diri memposting tulisan yang berkaitan dengan riba itu tentu ada hal mendasar yang menjadi alasannya yaitu, pertama, sebagai perumus teori ekonomi makro biososioekonomi saya harus mengantisipasi kalau kelak suatu saat ketika teori ekonomi makro biososioekonomi sudah diterapkan, tidak ada orang yang bisa menjawab suatu pertanyaan usil seperti ini:"Kok bunga tabungan/deposito bank tinggi banget ya, apakah ini bukan riba?"

Yang kedua, berdasarkan pengamatan saya, pembahasan mengenai riba tidak memuaskan saya. Sebagai contoh adalah tulisan F. Rahardi di majalah Hidup 4 Oktober 2009 halaman 10-11.

Kalau kita memasukkan kata riba pada mesin pencari di Alkitab digital akan muncul banyak ayat baik yang berkaitan dengan riba atau be-riba-dah. Dari semua ayat yang paling atas atau paling awal berkaitan dengan riba adalah Imamat 25:35-37. Hal yang sama juga ditulis dalam majalah Hidup edisi di atas yang terletak di halaman 11. Boleh jadi memang ayat itulah yang paling tua yang berkaitan dengan riba. Bahkan mungkin bukan hanya yang paling tua tetapi juga memberi penjelasan konteks riba. Ayat setelahnya seperti Nehemia 5:7, Mazmur 15:5, dan Yehezkiel 22:12 tidak memberi penjelasan bagaimana konteks riba itu.

Di dalam Imamat 25:35-37 ditulis: "Apabila saudaramu jatuh miskin, sehingga tidak sanggup bertahan di antaramu, maka engkau harus menyokong dia sebagai orang asing dan pendatang, supaya ia dapat hidup di antaramu. Janganlah engkau mengambil bunga uang atau riba dari padanya, melainkan engkau harus takut akan Allahmu, supaya saudaramu dapat hidup di antaramu. Janganlah engkau memberi uangmu kepadanya dengan meminta bunga, juga makananmu janganlah kauberikan dengan meminta riba."

Kalau menurut opini pribadi saya berdasarkan Kitab Imamat di atas bunga atau riba yang dilarang TUHAN adalah bunga yang ditarik orang kaya dari orang miskin. Jadi suatu bunga bank dikatakan riba (yang dilarang) atau tidak itu tergantung situasi dan kondisi pemilik dananya. Riba yang dilarang mengandung unsur penghisapan oleh orang kaya, dalam hal ini bunga mengalir dari orang miskin masuk ke kantong orang kaya.

Sebagai contoh seorang nasabah bernama, misalnya Adi, ia memiliki deposito di bank sebesar Rp 5.000.000.0000,- dari warisan. Sementara Adi sendiri bekerja sebagai manager swasta dengan gaji Rp 15.000.0000 per bulan. Bank tempat Adi menyimpan dananya menyalurkan kredit ke bermacam nasabah baik kredit konsumsi dan kredit usaha. Sebagian debitur adalah nasabah yang lebih miskin dari Adi ada yang membeli rumah seharga Rp 300 juta s/d Rp 700 juta melalui KPR ada juga nasabah usaha kecil dengan laba usaha bersih antara Rp 3 juta s/d Rp 7 juta per bulan. Dalam kondisi dan situasi seperti itu jelas bunga yang diterima Adi adalah riba yang dilarang. Pada prinsipnya menurut pendapat saya semakin kaya seseorang apalagi kekayaannya berasal dari warisan semakin banyak ia memakan riba yang dilarang TUHAN kalau ia memperlakukan hartanya seperti Adi di atas.

Menurut hemat saya kalau sebaliknya yang terjadi yaitu bunga mengalir dari orang kaya kepada yang miskin atau lemah tidak bisa dikatakan riba yang dilarang TUHAN. Bunga yang dibayar orang kaya kepada orang yang lebih miskin bisa disebut sebagai profit sharing atau redistribusi aset.

Di dalam biososioekonomi, sebagian bunga tabungan yang diterima penabung kecil memang berasal dari kekayaan daur ulang pribadi yang memang berasal dari orang kaya. Selain dipakai untuk membayar jaminan sosial dan dihibahkan kepada bank sentral untuk memperkuat aset bank sentral dan mencegah depresiasi permanen mata uang atau mencegah inflasi inti, kekayaan daur ulang juga didistribusikan sebagai bunga tabungan kepada penabung kecil perorangan bukan perusahaan. Dalam situasi seperti itu bunga tabungan secara riil bisa jauh lebih tinggi dari inflasi. Meski bunga tabungan tinggi hal itu tidak bisa disebut sebagai riba yang dilarang TUHAN karena bunga itu mengalir dari orang kaya yang mendaur ulang hartanya.

Persoalan ekonomi dan keuangan sebenarnya bukan sekedar masalah bunga bank atau riba tetapi redistribusi aset sebagaimana dijelaskan panjang lebar oleh teori ekonomi makro biososioekonomi. Di dalam Alkitab Perjanjian Baru pun banyak seruan untuk berbagi harta misalnya (Luk 12:33) sayang hal itu tidak menjadi isu penting tulisan F. Rahardi di atas.

Semoga penjelasan ini dipahami. Bagi yang baru pertama kali mengunjungi blog ini silakan baca artikel lain sampai memperoleh gambaran dan pemahaman yang lengkap.

Jumat, 16 November 2012

Selamat Tahun Baru 1 Suro 1946 Saka Jawa

Selamat Tahun Baru 1 Suro 1946 Saka Jawa (1 Muharram 1434H). Rahayu. Ya TUHAN, berilah kiranya keselamatan! Ya TUHAN, berilah kiranya kemujuran!

Rabu, 14 November 2012

Biososioekonomi dan Era Baru Usaha Perbankan

Pada kuartal III 2012, meski kredit hanya tumbuh 14% dan pendapatan bunga cuma naik 8%, tapi laba operasional Bank CIMB Niaga tumbuh menjadi 33,5%. Demikian berita yang saya baca dari harian Kontan Sabtu tanggal 3 November 2012 halaman 11.
Menurut berita itu, melonjaknya laba operasional terjadi karena CIMB Niaga mengembangkan bisnis payment bank.

Payment bank merupakan salah satu sumber pendapatan berbasis komisi (fee based income). Pada umumnya bank memperoleh income dari bunga kredit yang disalurkannya. Oleh karena itu usaha perbankan rentan terhadap pelemahan pertumbuhan PDB. Ketika kredit investasi dan kredit usaha mengalami kejenuhan berbagai upaya dilakukan oleh bank untuk meningkatkan pendapatan bunga dengan menggenjot kredit konsumsi, usaha kartu kredit, dan kredit tanpa agunan demi menyiasati pelemahan pertumbuhan PDB dan membludaknya dana pihak ketiga di perbankan.

Adanya income berbasis bukan bunga tetapi komisi bukan sesuatu yang mustahil. Selain dari usaha yang sudah dikenal seperti disebutkan dalam berita di atas, di masa mendatang income berbasis komisi bisa berasal dari diterapkannya teori ekonomi makro baru, biososioekonomi. Kekayaan daur ulang perlu didistribusikan, selain didistribusikan sebagai beasiswa juga didistribusikan sebagai bunga tabungan/deposito bagi individu penabung kecil. Karena jasanya itu perbankan bisa memperoleh fee. Tentu saja bank yang dipilih untuk mendistribusikan kekayaan daur ulang ini haruslah bank yang pemegang sahamnya bebas triple six (kekayaan besar dari warisan), paling tidak kandungan triple six-nya minimal. Kalau pengetrapan teori ekonomi makro biososioekonomi sudah sangat meluas dan mendalam, tentu dana daur ulang yang didistribusikan perbankan sangat besar sehingga bisa menjadi sumber income berbasis komisi yang layak diperhitungkan.

Income berbasis komisi sangat diperlukan oleh perbankan untuk bisa survive mengingat tidak selamanya pertumbuhan PDB besar. Secara empiris sudah terbukti bahwa pertumbuhan PDB negara-negara maju (developed countries) lebih kecil rendah dari pada negara-negara yang sedang membangun (developing countries). Suatu saat memang pertumbuhan PDB akan jenuh, melambat dan kecil mendekati nol. Menurut teori ekonomi makro biososioekonomi kalau pertumbuhan penduduk nol persen, pertumbuhan PDB tidak diperlukan. Dalam kondisi pertumbuhan PDB mendekati nol persen itu income berbasis komisi sangat membantu usaha perbankan untuk survive.

Di masa mendatang porsi income berbasis komisi yang diperoleh perbankan akan meningkat terutama bila teori ekonomi makro biososioekonomi sudah diterapkan secara meluas dan mendalam. Itulah era baru usaha perbankan.

Artikel Terkait
Dampak Biososioekonomi pada Sektor Moneter Perbankan http://www.satriopiningitasli.com/2009/04/dampak-biosoioekonomi-pada-sektor.html?m=1

Selasa, 06 November 2012

Tunduk pada Akuntansi. Sebuah Refleksi Sewindu Seminar Perdana Biososioekonomi

Oleh Hani Putranto
Krisis dan gejolak keuangan yang melanda AS 2008 kemudian diikuti krisis utang di zona euro dipercaya sebagian orang sebagai tanda-tanda krisis kapitalisme-neoliberalisme. Momentum krisis itu dimanfaatkan isme-isme lain untuk menawarkan diri atau melakukan propaganda dengan tujuan mengganti kapitalisme-neoliberalisme. Ada marxisme/komunisme, etatisme, kalifahisme dll.

Pertentangan antara kapitalisme dengan komunisme bukan hal baru. Ambruknya Uni Soviet tahun 1990-an dan diadopsinya kapitalisme dalam perekonomian RRC ternyata bukan akhir marxisme/komunisme. Demo buruh yang menentang out sourcing dan menuntut kenaikan UMR (upah minimum regional) merupakan tanda dipakainya ideologi Marx itu di kalangan buruh di Indonesia akhir-akhir ini.

Kita tidak bisa menganggap remeh pertentangan berbagai ideologi maupun upaya penggantian kapitalisme dengan ideologi yang tidak bisa dipertanggungjawabkan. Pertentangan itu bisa berbahaya bagi perdamaian apalagi kalau masing-masing pihak menutup diri terhadap koreksi dan tidak tunduk pada ilmu pengetahuan yang obyektif.

Saya mengamati baik kapitalisme (dalam hal ini kapitalisme agregat) maupun marxisme/komunisme sama-sama memiliki kekeliruan. Keduanya tidak bisa dipertanggungjawabkan dari sudut pandang akuntansi. Kapitalisme misalnya mensyaratkan pertumbuhan PDB dan terbelenggu pada pengejaran pertumbuhan PDB itu serta kurang peduli pada peningkatan income dan aset publik. Dari sudut pandang akuntansi pengejaran pertumbuhan PDB akan meningkatkan liabilitas publik. Salah satu buktinya adalah munculnya 10 negara yang utangnya mencapai 100% PDB atau lebih (http://www.satriopiningitasli.com/2012/08/utang-besar-karena-income-kurang.html?m=1).

Ideologi marxisme-komunisme pun juga memiliki kekeliruan. Pandangan Marx bahwa laba adalah nilai surplus yang diambil pemilik modal (kapitalis) secara akuntansi juga tidak bisa dibenarkan. Menurut hemat saya secara akuntansi dapat dikatakan bahwa laba terjadi karena konsumen membayar lebih tinggi. Gerakan dan tekanan buruh yang mengadopsi pandangan Marx bisa berpotensi membuat harga-harga naik dan membebani konsumen (semua orang).

Pertentangan berbagai macam ideologi seperti itu harus diakhiri dengan ketundukan pada akal sehat, ilmu pengetahuan yang obyektif, dan tak lupa hati nurani dan kejujuran. Sebenarnya ada ilmu yang obyektif yang bisa dipakai untuk membedah dan menganalisis apakah suatu perekonomian sehat atau tidak. Ilmu itu adalah akuntansi. Dengan akuntansi kita tinggal mendefinisikan unit ekonomi yang akan dikelola berdasarkan sudut pandang kepentingannya, dalam hal ini sudut pandang kepentingannya adalah publik. Begitu unit ekonom ini, yaitu publik, terdefinisi maka apa yang seharusnya disebut income dan aset publik juga bisa didefinisikan dengan jelas kemudian dibuat rekening T publik yang menggambarkan aset dan liabilitas publik. Rekening T publik ini ada dua macam yaitu yang pertama menyangkut state (pemerintah) dan yang kedua menyangkut society (masyarakat).

Begitulah seharusnya perekonomian makro (yang seharusnya dimaknai sebagai perekonomian publik) dikelola dengan rasional bukan dengan isme-isme yang tidak mau tunduk pada akuntansi.

Dengan merumuskan "kelahiran adalah hutang yang harus dibayar dengan kematian" maka teori ekonomi makro biososioekonomi tunduk pada akuntansi. Demikian pada hari Selasa minggu pertama tahun 2004 yang bertepatan dengan tanggal 2 November 2004, sewindu yang lalu, untuk pertama kalinya teori ekonomi makro biososioekonomi diseminarkan dalam seminar bulanan Pusat Studi Ekonomi Pancasila Universitas Gadjah Mada (PUSTEP UGM). Rekening T society bisa dilihat di buku saya atau makalah saya (Bioekonomi, Ekonomi Masyarakat, dan Kependudukan http://www.ekonomikerakyatan.ugm.ac.id/My%20Web/sembul22.htm)

Tulisan ini merupakan refleksi sewindu seminar perdana biososioekonomi (bioekonomi) di tengah situasi yang mungkin akan meningkatkan ketegangan atau bahkan pertikaian antar isme atau antar ideologi. Demo-demo buruh yang marak akhir-akhir ini merupakan tanda yang tidak bisa diabaikan.

Harapan saya dengan tulisan ini adalah bahwa mereka yang telah mempelajari akuntansi secara formal harus berani tampil ke depan. Tampil ke depan untuk mengkritik atau mengoreksi biososioekonomi bila keliru ikut mengembangkannya bila benar dan yang tidak kalah penting adalah memberi pencerahan kepada masyarakat umum untuk menggunakan akal sehat dan ilmu yang obyektif (akuntasi) agar terhindar dari pertikaian ideologi atau pertikaian antar isme yang akan meningkat.

Di Indonesia Jurusan Studi Pembangunan kebanyakan ada di perguruan tinggi negeri. Hanya sedikit perguruan tinggi swasta yang Fakultas Ekonominya memiliki Jurusan Studi Pembangunan. Akan tetapi Jurusan Akuntansi dimiliki oleh hampir semua Fakultas Ekonomi baik perguruan tinggi negeri maupun swasta. Hal ini adalah kesempatan bagi perguruan tinggi swasta untuk berpartisipasi. Saya mengamati bahwa mereka yang memahami dan telah mempelajari akuntansi secara formal lebih mudah belajar biososioekonomi. Sementara itu kebanyakan ekonom konvensional terbelenggu gambaran keliru ekonomi makro sebagai pabrik raksasa yang notabene tidak tunduk pada akuntansi. Oleh karena itu Jurusan Akuntansi harus ikut mengembangkan biososioekonomi.

Ini adalah kesempatan bagi perguruan tinggi swasta. Saya prihatin bahwa suatu perguruan tinggi swasta yang di belakangnya menyandang nama besar Katolik tetapi pandangan dan aktivitas makronya neolib yang kurang berpihak kepada rakyat miskin. Komentar pejabat Gereja atau pengelola lembaga pendidikan Katolik mengenai mahalnya sekolah-sekolah Katolik menunjukkan bahwa pejabat Gereja atau pengelola yayasan yang bersangkutan berpandangan neolib yang tidak tunduk pada akuntansi dan kurang berpihak pada rakyat miskin.

Semoga tulisan ini membuka mata semua orang khususnya yang telah belajar akuntansi secara formal agar turut serta mengembangkan biososioekonomi agar bisa berperan menyejahterakan rakyat dan mencegah pertikaian antar isme yang nampak makin nyata seiring dengan kemungkinan akan munculnya gejolak ekonomi keuangan seperti tahun 2008 atau 1998. Marilah berpartisipasi menyejahterakan rakyat dan menciptakan perdamaian. TUHAN akan menyempurnakan usaha kita.


Artikel Terkait

Refleksi Akhir Tahun. Subyektif atau Obyektif ( http://www.satriopiningitasli.com/2011/12/refleksi-akhir-tahun-subyektif-atau.html?m=1)

Tiga Aladan Mengapa Biososioekonomi adalah Ekonomi Jalan Ketiga (http://www.satriopiningitasli.com/2010/11/tiga-alasan-mengapa-biososioekonomi.html)

Misteri Laba dan Kesengsaraan Rakyat ( http://www.satriopiningitasli.com/2008/10/misteri-laba-dan-kesengsaraan-rakyat.html)

Minggu, 28 Oktober 2012

Kaum Muda, Pembaharuan, dan Persatuan

Postingan hari ini bertepatan dengan peringatan Sumpah Pemuda 28 Oktober 1928. Oleh karena itu tulisan kali ini dikhususkan untuk refleksi Sumpah Pemuda.

Indonesia merdeka tak bisa dilepaskan dari peran kaum muda yang menyelenggarakan konggres pemuda dan menghasilkan Sumpah Pemuda. Bahasa Indonesia dipakai sebagai bahasa persatuan dan kini termasuk salah satu bahasa yang banyak dipakai di blog Wordpress. Itulah karya generasi muda cerdas angkatan 1928 yang patut dilanjutkan dengan prestasi kaum muda sekarang sesuai situasi dan kondisi saat ini.

Kini kaum muda dihadapkan pada situasi bayang-bayang krisis ekonomi global dan krisis ideologi kapitalisme. Sementara itu meski PDB Indonesia tumbuh, bukan berarti ekonomi Indonesia sudah aman. Rasio Gini Indonesia menembus angka 0,41 yang menunjukkan melebarnya kesenjangan pendapatan penduduk Indonesia. Sementara itu kebanyakan ekonom masih terbelenggu textbook ekonomi konvensional yang mengejar pertumbuhan PDB namun melupakan keseimbangan dan akuntansi. Ekonomi publik dikelola dengan mengabaikan prinsip-prinsip akuntansi yang sehat dan pruden. Pengejaran pertumbuhan PDB jelas bertentangan prinsip keseimbangan. Sebagai analoginya peningkatan pertumbuhan populasi penduduk akan mengancam keseimbangan ekologis. Kalau mau seimbang seharusnya peningkatan populasi penduduk adalah 0% dan peningkatan PDB 0% atau mendekati 0%. Nol adalah angka yang netral, lebih dari nol akan mengganggu keseimbangan.

Sementara itu di dalam negeri masih ada orang-orang yang mengkhianati Sumpah Pemuda dengan melontarkan isu kesukuan untuk memecah belah bangsa. Satu bangsa, bangsa Indonesia, dan satu tanah tumpah darah Indonesia adalah dua hal hasil Sumpah Pemuda yang tidak boleh dilupakan, tidak boleh dikhianati.

Sebagaimana generasi muda cerdas angkatan 1928 yang telah menghasilkan karya luar biasa seharusnyalah generasi muda sekarang bisa menghasilkan karya yang bisa memajukan dan menjaga persatuan Indonesia bukan malah mundur ke belakang ke era sebelum 28 Oktober 1928.

Memang kita dihadapkan pada situasi dan praktek birokrasi yang tidak sehat. Kaum muda dengan kecerdasan, semangat, dan jiwa mudanya dituntut untuk ikut serta berpartisipasi memperbaiki keadaan dengan melakukan pembaharuan paradigma ekonomi dan budaya birokrasi yang berorientasi melayani. Di tengah berbagai masalah itu tentu kita tetap optimis adanya secercah cahaya dan harapan di masa datang untuk situasi yang lebih baik.

Munculnya pejabat baru seperti Joko Widodo dan Basuki Tjahaja Purnama sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta yang baru yang notabene masih berusia relatif muda adalah salah satu contoh munculnya orang-orang yang membersitkan secercah harapan. Meski prestasinya untuk kemajuan DKI belum terbukti tetapi prestasinya di jabatan lama cukup bagus dan teruji. Kaum muda harus bisa ikut menjaga persatuan Indonesia sembari berperan memperbaharui hal-hal yang tidak baik menjadi lebih baik.

Dengan segala kekurangan dan kelebihan saya, saya telah memberanikan diri merumuskan teori ekonomi makro baru suatu teori ekonomi jalan tengah atau jalan ketiga yang pro rakyat dan publik guna memperbaiki ekonomi publik dan rakyat. Perumusan itu bukan tanpa tantangan dan sinisme, namun demi publik dan rakyat kita tidak boleh mundur dari komentar miring dan sinis. Di situlah pentingnya peran jiwa dan semangat muda yang pantang menyerah menghadapi rintangan.

Ke depannya kita tetap menjaga persatuan Indonesia. Tanah tumpah darah kita adalah Indonesia, kita harus ingat dan camkan itu. Jangan terjebak agitasi orang-orang yang tidak bertanggung jawab yang merasa tanah airnya bukan Indonesia. Dalam usia sangat muda yaitu 35 tahun, satrio piningit (sp) harus menyatakan ketegasannya. Akan tetapi sp tetap mempertahankan Indonesia tanah airnya meskipun ia berasal dari kerajaan besar di Nusantara di masa lalu yang jaya, kaya, dan dermawan (penuh kegotongroyongan). Sp merasa berhutang budi terhadap NKRI (Mengapa Saya Menerima NKRI dan Pancasila http://www.satriopiningitasli.com/2011/05/mengapa-saya-menerima-nkri-dan.html?m=1) Oleh karena itu persatuan Indonesia harus dipertahankan sampai kapan pun. Satu tanah air, Indonesia.

Momentum peringatan Sumpah Pemuda ini harus kita jadikan saat yang tepat untuk mawas diri apakah kita sudah menjaga persatuan serta berpartisipasi pada kemajuan Indonesia? Marilah menjadi negarawan dan warga negara yang baik yang tidak melupakan Sumpah Pemuda 28 Oktober. Semoga tulisan ini bermanfaat.

Artikel Terkait

http://www.satriopiningitasli.com/2011/10/refleksi-sumpah-pemuda-persatuan-bangsa.html?m=1

http://www.satriopiningitasli.com/2010/10/harapan-bangsa.html?m=1

http://www.satriopiningitasli.com/2009/10/di-mana-posisi-kaum-muda-dalam.html?m=1

Minggu, 21 Oktober 2012

Internet dan Demokrasi dalam Pengalaman Saya

Banyak yang mengakui bahwa internet atau media internet telah berperan dalam kehidupan demokrasi, baik demokrasi politik maupun demokrasi ekonomi. Dalam tulisan saya kali ini saya hanya ingin sharing pengalaman pribadi saya.

Dalam hidup pribadi saya, media internet telah membantu dan memperlancar usaha saya sehingga saya tidak hanya bisa survive tetapi tetapi juga memiliki penghasilan yang memadai. Iklan melalui internet jauh lebih murah dari media cetak, tentu hal semacam ini sesuai dengan salah satu prinsip demokrasi ekonomi, bisa diakses mudah dan murah bagi pelaku usaha kecil.

Tentu demokrasi ekonomi tidak hanya kebebasan berusaha dan akses murah kepada calon pelanggan tetapi juga penentangan terhadap pewarisan kekayaan berlimpah secara damai. Dalam hal yang terakhir ini pun media internet juga telah banyak berperan dan membantu saya menyebarluaskan teori ekonomi makro baru biososioekonomi yang otomatis juga demokrasi ekonomi. Empat tahun lalu saya mulai aktif menulis di blog ini. Melalui blog ini, fb (haniputranto) dan twitter (haniputranto) inilah gagasan biososioekonomi dan demokrasi ekonomi tersebar.

Tentu media internet juga berperan dalam demokrasi politik. Tulisan sederhana saya kali ini sekedar sharing untuk merayakan 4 tahun usia blog ini. Saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada siapa saja yang telah ikut menyebarluaskan blog ini. Marilah kita menggunakan media internet secara bijaksana untuk kebenaran, perdamaian, demokrasi, dan kesejahteraan umum.

Minggu, 14 Oktober 2012

Ekonomi Jalan Tengah ala Warren Buffet

Beberapa tahun lalu menjelaskan ekonomi jalan tengah atau ekonomi jalan ketiga tidaklah mudah. Bukan saja karena tidak semua orang adalah cerdas atau memiliki intelektualitas memadai tetapi juga karena pengaruh media konvensional (cetak dan tv) yang turut menyebarkan kesinisan terhadap ekonomi jalan tengah tersebut sebagai ekonomi setengah-setengah yang bukan ini atau bukan itu.
Menurut mereka yang sinis itu ekonomi jalan tengah yang setengah-setengah itu tidak ada ukurannya, jadi tidak bisa dipakai pedoman. Tidak mudahnya menjelaskan ekonomi jalan tengah itu juga diakui rekan-rekan yang bekerja di PUSTEP UGM waktu itu.

Akan tetapi seiring bergulirnya waktu dan tersedianya internet sebagai media alternatif dan dengan adanya berbagai macam peristiwa maka ekonomi jalan tengah menjadi lebih mudah dijelaskan.

Apa yang terjadi dengan Warren Edward Buffet bisa saya pakai untuk menjelaskan ekonomi jalan tengah. Mengenai Warren Buffet pernah saya singgung di Blog ini. Warren Buffet adalah orang yang kaya dari investasi di pasar saham. Namun kekayaannya yang akan ia bagikan kepada orang lain jauh lebih besar dari yang ia berikan kepada anak cucunya. Dalam hal ini ekonomi jalan tengah tidak anti bisnis privat termasuk investasi di bursa saham. Tetapi juga menuntut income publik yang tinggi dari derma, pajak, dan daur ulang kekayaan pribadi. Dengan tidak mewariskan sebagian besar hartanya kepada anak-cucunya sendiri, Warren Buffet sebenarnya telah memenuhi tuntutan teori ekonomi makro biososioekonomi, ekonomi jalan tengah. Ekonomi jalan tengah bukanlah ekonomi berkerangka dasar neolib dengan memberi gincu CSR sebesar 2,5% dari laba. Harta yang disumbankan Buffet jauh lebih besar dari sekedar 2,5%. Dari penjelasan ini jelas ekonomi jalan tengah itu bukan ekonomi
yang setengah-setengah dan yang tidak tegas. Secara matematika sederehana dapat dikatakan kalau laba yang diambil individu sebesar 100 maka yang dikembalikan juga 100 bukan 2,5 seperti yang dilakukan CSR. Apa yang dilakukan Buffet bisa mendekati 100% karena Buffet adalah orang bukan perusahaan di mana orang juga bersifat homo socius tapi perusahaan tidak bisa berubah menjadi lembaga sosial.

Tentu kekayaan hibah dari Buffet seharusnya dikelola sesuai kaidah biososioekonomi bukan dikelola secara konvensional.

Semoga penjelasan sederhana ini bisa dimengerti. Semoga semakin banyak orang kaya berbagi harta dengan persentase yang lebih besar dari Buffet, ingatlah Anda yang kaya bahwa Anda adalah orang bukan perusahaan. Orang seharusnya lebih dermawan dari pada perusahaan.

Artikel Terkait
e
Cara Gampang Gandakaen Uang ala Warren Buffet. http://bisniskeuangan.kompas.com/read/2012/10/07/22074789/Cara.Gampang.Gandakan.Uang.Ala.Warren.Buffett

Semoga Semakin Banyak Orang Kaya Berbagi Harta. http://www.satriopiningitasli.com/2012/02/semoga-semakin-banyak-orang-kaya.html

Ekonomi Jalan Ketiga Dalam Bahasa Sederhana. http://www.satriopiningitasli.com/2011/11/ekonomi-jalan-ketiga-dalam-bahasa.html?m=1

Tiga Alasan Mengapa Biososioekonomi adalah Ekonomi Jalan Ketiga. http://www.satriopiningitasli.com/2010/11/tiga-alasan-mengapa-biososioekonomi.html

Minggu, 30 September 2012

Investasi

Dalam blog ini saya sangat jarang menulis artikel yang berkaitan dengan bisnis, investasi, atau kewiraswastaan. Demokrasi ekonomi dalam artian mengingatkan yang kaya untuk berbagi sesuai biososioekonomi merupakan tema yang paling banyak saya tulis. Namun bukan berarti biososioekonomi sendiri anti bisnis privat. Kalau saya jarang menulis artikel  mengenai investasi, kewiraswastaan, atau bisnis karena tema semacam itu sudah banyak ditulis orang. Peningkatan aset atau pendapatan orang miskin atau orang yang baru memasuki dunia kerja tidak boleh dihambat. Biososioekonomi tidak menekan rakyat kecil untuk berbagi atau membayar pajak. Bila biososioekonomi sudah berjalan mapan, sumber pendapatan rakyat kecil bukan hanya dari gaji atau laba usaha saja tetapi juga dari bunga tabungan yang cukup memadai jauh lebih baik dari bunga tabungan yang diberikan ekonomi konvensional, selain itu tentunya ada berbagai jaminan sosial seperti beasiswa dan kesehatan. Itu masih ditambah terjangkaunya harga rumah bagi semua orang. Namun ketika biososioekonomi belum diaplikasikan, banyak rakyat kecil harus berjuang lebih keras untuk mewujudkan kesejahteraan pribadinya. Investasi atau usaha rumah tangga sampingan sering dipakai untuk menambah pendapatan rumah tangga. Di Indonesia kini banyak tersedia instrumen investasi seperti reksadana, dana pensiun, obligasi korporasi,  saham, franchise, emas dan lain-lain dengan investasi awal lebih terjangkau. Ada satu hal yang saya anggap positif dengan adanya berbagai instrumen investasi di atas adalah hasil yang bisa diperoleh bagi pemodal kecil. Menurut pendapat saya pribadi adanya instrumen investasi seperti itu bisa membuat seseorang yang gajinya biasa-biasa (meski di atas UMP) tetapi kalau ia tekun berinvestasi secara cerdas bisa mengalahkan orang yang gajinya lebih tinggi tapi banyak utang dan bergaya hidup boros. Positifnya adalah kebanyakan orang tidak akan lagi pindah-pindah kerja atau mengejar jabatan struktural hanya untuk gaji lebih besar. Mungkin juga dengan investasi membuat kegilaan sebagian  orang Indonesia untuk berkuasa atau menduduki jabatan struktural di pemerintahan juga berkurang. Dengan berbagi harta kita juga bisa bermanfaat bagi sesama. Berinvestasi dan berbagi harta adalah dua hal yang akan menjadi bagian hidup kita sehari-hari baik ketika biososioekonomi sudah mapan diterapkan maupun ketika kita berada pada lingkungan ekonomi konvensional. Tidak semua orang bisa menjadi manager, direktur, gubernur, menteri, atau presiden. Tetapi banyak orang bisa berinvestasi. Itulah sisi positif investasi. Dengan berinvestasi kita justru mempekerjakan uang bukan mengejar uang. Investasi membuat uang bekerja untuk kita. Banyak panduan investasi bagi pemula yang harus kita pelajari.  Mulai hari ini saya akan menambah artikel berlabel Investasi,  bukan untuk  menyaingi tulisan orang lain tetapi sekadar berbagi suka duka berinvestasi agar kita bisa maju bersama. Tentu tema utama blog ini tidak akan ditinggalkan yaitu biososioekonomi dan demokrasi ekonomi, juga tentang sejarah dan satrio piningit tentunya.  Semoga bermanfaat.

Senin, 24 September 2012

Refleksi Satu Dasawarsa Biososioekonomi. Menghibur Yang Miskin, Mengingatkan yang Kaya

Istilah biososioekonomi saya ciptakan sepuluh tahun lalu, 20 September 2002. Sepuluh tahun lalu, biososioekonomi tak dikenal orang. Meski telah diseminarkan tanggal 2 November 2004, tetap belum banyak yang mengenalnya. Baru setelah saya aktif di blog ini sejak Oktober 2008, biososioekonomi mulai banyak dikenal di dunia maya.  Kini kita berada pada dunia yang sedang menghadapi ancaman krisis ekonomi global setelah krisis utang di zona Euro. Selain itu Rasio Gini Indonesia meningkat menjadi 0,41 yang berarti ketimpangan pendapatan meningkat. Dan bagi Indonesia ini adalah yang terburuk. Semua itu akibat diabaikannya prinsip-prinsip pengelolaan ekonomi publik yang pruden dan akuntable berdasarkan akuntansi. Teori ekonomi makro biososioekonomi telah disusun dengan memperhatikan prinsip-prinsip akuntansi (keseimbangan) dan kelangkaan. Dengan begitu teori ekonomi makro biososioekonomi yang saya rumuskan tidak hanya menawarkan pengetahuan yang obyektif tetapi juga akuntable. Namun saya melihat begitu susah bagi ekonom konvensional untuk meninggalkan gambaran keliru ekonomi makro sebagai pabrik raksasa yang tidak mengajarkan keseimbangan. Yang ada hanyalah pengejaran pertumbuhan PDB dan PDB. Mengingat hal-hal seperti ini mungkin tidak terlalu salah bila biososioekonomi menjadi bagian (sub jurusan) atau program studi di bawah Jurusan Akuntansi bukan di bawah Jurusan Studi Pembangunan. Mereka yang memahami akuntansi dan mempelajari akuntansi akan lebih mudah mempelajari biososioekonomi. Kini sudah saatnya bagi mereka yang mempelajari akuntansi secara formal menggunakan kemampuannya untuk membedah dan mengelola ekonomi publik dengan dasar-dasar akuntansi serta meninggalkan gambaran keliru ekonomi publik sebagai pabrik raksasa. Jutaan rakyat yang lapar dan miskin menantikan kiprah ekonom-ekonom baru yang memahami akuntansi untuk membela mereka.   Kita harus berani berjuang mengingatkan yang kaya serta menghibur yang miskin, memperingan beban rakyat. Berjuang dengan cara damai. Tuhan menyempurnakan usaha kita.

Minggu, 16 September 2012

Krisis Global, Pertumbuhan PDB, dan Akuntansi

Krisis utang masih melanda beberapa negara terutama Zona Euro. Sementara perlambatan pertumbuhan PDB, mulai melanda berbagai negara lain sebagai dampak krisis utang Zona Euro. Sebelumnya krisis keuangan melanda AS tahun 2008. 

Sementara itu dalam tulisannya yang berjudul "Ongkos Globalisasi" di Harian Kompas 12 September 2012 halaman 6,  Ahmad Erani Yustika menulis:"Celakanya, tiap krisis menerpa, kebijakan pemerintah malah menyuburkan dukungan terhadap sedikit pelaku ekonomi di sektor keuangan. Pola itu bukan hanya terjadi di negara berkembang, melainkan juga negara maju seperti AS." Baik kebijakan bail out, stimulus, BLBI (Bantuan Likuiditas Bank Indonesia), pelonggaran moneter (quantitative easing) hanya dinikmati 1 persen penduduk dan 99 persen lainnya tidak mendapat faedah, demikian menurut Stiglitz seperti dikutip Ahmad Erani Yustika. Ada juga berita yang mengatakan krisis AS 2008 malah memperkaya bank-bank AS (http://m.rimanews.com/read/20120118/52005/krisis-ekonomi-justru-perkaya-bank-kenapa?utm_source=dlvr.it&utm_medium=twitter).
 
Dalam menangani atau mengantisipasi berbagai krisis tersebut saya mengamati ada dua hal penting yang perlu saya sampaikan di sini. Pertama, penanganan krisis tidak pro rakyat, oleh karena itu cenderung merugikan rakyat. Kedua, penanganan krisis sekedar bertujuan meningkatkan pertumbuhan PDB. Kedua hal tersebut bersumber dari satu sumber yang sama yaitu kekeliruan paradigmatis ekonomi konvensional (baik neo klasik maupun keynesian) yang banyak diadopsi ekonom.

Bagi kita yang memahami teori ekonomi makro biososioekonomi akar permasalahannya sebenarnya jelas. Terlepas bahwa teori ekonomi makro biososioekonomi belum banyak dikenal orang sebenarnya kalau kita mau back to  basics, seorang ekonom seharusnya memahami bagaimana mengatasi krisis. Persoalannya kebanyakan ekonom tidak mau back to basics tetapi tetap terbelenggu pada analogi keliru ekonomi makro sebagai pabrik raksasa yang mengejar pertumbuhan PDB  tapi tidak mengajarkan keseimbangan. PDB adalah penjumlahan income private bukan income publik. Dalam paradigma konvensional yang dicatat adalah PDB dan pertumbuhannya. Sementara akumulasi laba atau kelebihan income  private tidak semuanya dicatat, yang dicatat oleh ekonomi konvensional hanya deposito private yang dicatat sebagai liabilitas bank sentral. Sementara aset private lain seperti tanah, bangunan, saham, reksadana, obligasi tidak dicatat. Padahal secara mendasar semua aset private adalah liabilitas bagi publik. Kalau liabilitas publik lebih tinggi dari asetnya pastilah unit ekonomi yang bersangkutan mengalami krisis. Analogi ekonomi makro sebagai pabrik raksasa tidak pernah mengajarkan keseimbangan seperti ini.

Oleh karena itu secara akuntansi,  krisis makro (publik) seharusnya diatasi dengan meningkatkan income dan aset publik (pajak, derma, dan daur ulang kekayaan pribadi). Kebanyakan solusi atau antisipasi krisis yang diajukan ekonom tidak sampai hal-hal yang mendasar seperti itu, perhatikan salah satu contohnya di link berikut (http://mobile.kontan.co.id/news/stimulus-agresif-bisa-memukul-ekonomi-china/2012/09/13).

Kalau pun toh kebanyakan ekonom (konvensional) tidak memahami akuntansi seharusnya ada akuntan atau mereka yang sudah belajar akuntansi secara formal dan tertarik pada persoalan ekonomi makro.

Bagi eksekutif pemerintahan, parlemen, partai politik, pejabat bank sentral, rohaniwan, dan siapa pun juga yang peduli rakyat dan kepentingan publik seharusnya terbuka pikirannya bahwa alat bedah terbaik persoalan ekonomi adalah akuntansi. Jangan percaya pada ekonom yang tidak mau memakai akuntansi sebagai pisau bedah analisis.

Bagi yang baru pertama kali mengunjungi blog ini silakan baca dulu semua artikel yang berlabel biososioekonomi dan ekonomi sebelum berkomentar. Semoga tulisan ini bermanfaat.

Tulisan Terkait

Enak di Lu, Gak Enak di Kita!! ( Sebuah Pelajaran Kecerdasan Finansial untuk Publik) http://www.satriopiningitasli.com/2010/02/enak-di-lu-gak-enak-di-kita-sebuah.html?m=1

Minggu, 09 September 2012

TUHAN Mempunyai Kuasa

Hari ini saya membaca berita adanya  ledakan di sebuah rumah kontrakan di Depok, Jawa Barat. Korban meninggal diduga berkaitan dengan jaringan teroris.

Kita menyadari suatu fakta bahwa memang ada orang yang menganggap bahwa dengan membunuh orang lain ia akan masuk sorga. Sebuah anggapan atau ajaran yang tidak bisa dipertanggungjawabkan. Cobalah baca sabda berikut: 
Lukas 12:45-46 "Akan tetapi, jikalau hamba itu jahat dan berkata di dalam hatinya: Tuanku tidak datang-datang, lalu ia mulai memukul hamba-hamba laki-laki dan hamba-hamba perempuan, dan makan minum dan mabuk, maka tuan hamba itu akan datang pada hari yang tidak disangkakannya, dan pada saat yang tidak diketahuinya, dan akan membunuh dia dan membuat dia senasib dengan orang-orang yang tidak setia."

Kalau memukul saja bisa membuat TUHAN marah apalagi membunuh. Sering terjadi sebelum rakitan bom digunakan untuk membunuh orang lain, bom itu membunuh atau melukai diri dan orang-orang yang menyetujui perbuatannya. Oleh karena itu jangan sekali-kali menggunakan kekerasan dengan mengatasnamakan TUHAN. TUHAN mempunyai kuasa untuk datang sendiri langsung dan menghukum. Inilah ajaran yang benar.

Jumat, 31 Agustus 2012

Utang Besar Karena Income Kurang

Beberapa hari yang lalu saya membaca berita yang mengatakan ada 10 negara yang hutangnya sangat besar mencapai 100% lebih dari PDB masing-masing negara (http://m.detik.com/read/2012/08/24/095815/1997761/4/7565789/10-negara-banyak-utang-yang-terancam-bangkrut).

Seperti itulah hasil "karya" ekonom konvensional yang tidak mau menggunakan dasar-dasar akuntansi dalam mengelola ekonomi publik. Buku teks ekonomi konvensional menganggap ekonomi makro sebagai pabrik raksasa yang produksinya harus selalu tumbuh. Banyak ekonom konvensional yang tidak bisa keluar dari belenggu pengejaran pertumbuhan PDB dan hasilnya adalah utang besar yang menimpa 10 negara di atas.

Beberapa orang menuduh anggaran perang atau korupsi menjadi penyebab besarnya utang. Akan tetapi kalau hal seperti itu terjadi pada 10 negara, satu di antaranya adalah Singapura, maka tuduhan seperti itu harus dipertanyakan obyektivasnya. 

Menurut biososioekonomi besarnya utang berbagai negara adalah karena pandangan neolib yang dipakai negara-negara tersebut. Yang saya maksud pandangan neolib adalah pandangannya mengenai laba di mana menurut pandangan neolib itu laba adalah pengembalian yang sah atas modal, titik. Pandangan ini menyebabkan income publik menjadi kurang. Utang besar karena income publik kurang. PDB bukanlah income publik tetapi penjumlahan income privat. Bagi yang memahami akuntansi seharusnya bisa membedakan income privat dengan income publik.

Secara matematis sederhana dapat dikatakan bahwa kalau laba yang diambil privat adalah 100 maka yang dikembalikan kepada publik juga harus 100 kalau kurang dari itu berarti income publik yang akan didapat tidak memadai alias kurang. Hal seperti ini telah dijelaskan panjang lebar oleh teori ekonomi makro biososioekonomi. Dan menurut pendapat saya biososioekonomi memberi gambaran yang obyektif dan benar. Jadi utang berbagai negara meningkat menjadi besar karena secara obyektif memang income-nya kurang.

Maksud tulisan sederhana ini adalah agar semua pihak baik pejabat pemerintah, politisi, rohaniwan, akademisi, dll tidak mempercayai begitu saja pada pandangan ekonomi konvensional. Bagi yang baru pertama kali mengunjungi blog ini silakan baca artikel-artikel yang berlabel biososioekonomi, ekonomi, dan herucakra society di blog ini. Semoga bermanfaat.

Minggu, 19 Agustus 2012

Selamat Idul Fitri 1433 H

Secara pribadi saya mengucapkan Selamat Idul Fitri 1 Syawal 1433 H bagi yang merayakan. Mohon maaf lahir dan batin.

Kamis, 16 Agustus 2012

Refleksi Kemerdekaan. Tidak Boleh Gagal Mendidik Diri Sendiri

Perayaan Hari Ulang Tahun Kemerdekaan RI kali ini, 17 Agustus 2012, diwarnai dengan peningkatan Rasio Gini menjadi 0,4 tahun 2011. Pada tahun 2002 Rasio Gini masih 0,32. Rasio Gini adalah ukuran konvensional yang biasa dipakai untuk mengukur kesenjangan pendapatan. Semakin tinggi Rasio Gini, semakin tinggi kesenjangan pendapatan.

Angka Rasio Gini sebesar 0,4 adalah yang tertinggi dalam sejarah Indonesia. Cita-cita bapa bangsa dan harapan rakyat untuk kehidupan yang lebih adil dan sejahtera dibayangi peningkatan kesenjangan sosial. Demikian kondisi sosial ekonomi dengan menggunakan ukuran konvensional seperti Rasio Gini. 

Namun kalau kita menggunakan teori ekonomi biososioekonomi masih banyak masalah yang harus dihadapi rakyat. Tidak sekadar peningkatan kesenjangan sosial tapi juga masih tingginya liabilitas publik bila dibanding asetnya. Atau dengan kata lain aset privat masih lebih tinggi dari aset publik. Dalam kondisi seperti itu banyak masalah dan resiko yang dihadapi rakyat. Kemerosotan daya beli, tertutupnya akses pada layanan pendidikan, kesehatan, kurangnya jaminan pensiun, dan resiko jatuh miskin atau kehilangan pendapatan akibat krisis ekonomi bergejolak.

Paradigma neoliberal telah membiarkan ketidakseimbangan aset-liabilitas publik yang tidak hanya berbahaya bagi rakyat tapi juga bagi fundamental makro ekonomi. Keterbelengguan ekonomi konvensional pada pengejaran pertumbuhan PDB akan membuat ekonomi tidak seimbang dan tidak stabil. 

Sementara itu biososioekonomi tidak terpaku pada pengejaran pertumbuhan PDB tapi mengupayakan keseimbangan aset-liabilitas publik, selain menekan pertumbuhan populasi penduduk mendekati 0%. Meski menurut opini saya benar, sebagai teori ilmiah biososioekonomi tetap terbuka terhadap kritik. Silakan dikoreksi kalau teori ekonomi makro biososioekonomi salah. Namun kalau benar, marilah kita berupaya mewujudkan kondisi makro ekonomi sebagaimana diharapkan teori ekonomi makro biososioekonomi yang sekaligus merupakan demokrasi ekonomi dalam paradigma baru, juga sekaligus sebagai ekonomi Pancasila atau ekonomi jalan tengah.

Kemerdekaan politik yang diperoleh 67 tahun lalu hendaknya membuat kita lebih bebas menentukan ideologi ekonomi demi terwujudnya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Bangsa yang arif dan cerdas seharusnya bisa menentukan dan memilih yang terbaik bagi rakyat. Bukankah mencerdaskan kehidupan bangsa juga merupakan tujuan Indonesia merdeka sebagaimana tercantum dalam Pembukaan UUD 1945? 

Setelah kita merdeka secara politik 67 tahun lalu, kita tidak boleh gagal mendidik diri sendiri untuk lebih baik dan lebih cerdas dalam mewujudkan keadilan sosial dan kesejahteraan bagi seluruh rakyat. Tidak boleh ada pembodohan, tidak boleh ada akal-akalan untuk kepentingan privat dan kelompok. Tidak boleh mundur ke era sebelum Sumpah Pemuda 28 Oktober 1928. Kita beraneka ragam dalam persatuan. Persatuan untuk hidup lebih adil dan sejahtera dalam kedamaian. Semoga refleksi sederhana ini bermanfaat. Marilah kita menjadi warga negara dan anggota masyarakat yang baik. Dirgahayu Republik Indonesia ke-67. Semoga jaya dan sejahtera.

Kamis, 09 Agustus 2012

Mencerdaskan Kehidupan Bangsa

Salah satu tujuan Indonesia merdeka sebagaimana tercantum dalam pembukaan UUD 1945 adalah mencerdaskan kehidupan bangsa. Tak sepenuhnya tujuan ini tercapai, bukan hanya karena pendidikan formal tidak mudah diakses rakyat tetapi juga karena perilaku sebagian pejabat dan politisi yang tidak mendidik serta tidak memberi pencerahan.

Namun di tengah kekelaman seperti itu tetap saja harus ada pencerahan dan pencerdasan. Bersyukurlah kita bisa menemukan orang-orang yang peduli pada nasib bangsa. Kita bisa menemukannya di  tengah masyarakat atau pun di pemerintahan

Seorang guru besar psikologi mengapresiasi dan memuji seorang pejabat pemerintah yang menggunakan akal sehatnya untuk menyejahterakan rakyat. Ia juga mengkritik perilaku pejabat lain yang tidak menggunakan akal sehat tetapi melakukan akal-akalan untuk kepentingan pribadi yang ujung-ujungnya membuat rakyat sengsara dan membuat sebagian orang menjadi bodoh tentunya.

Menurut hemat saya akal-akalan seperti itu sudah ada sejak rejim lama sebelum reformasi. Dulu akal-akalan dan rekayasa menjadi pemandangan sehari-hari yang bisa kita saksikan pada pejabat pemerintah. 

Postingan sederhana ini sekedar mengingatkan kita di bulan kemerdekaan ini. Merdeka berarti harus bekerja dengan giat mencerdaskan bangsa. Sekarang ada media alternatif di internet melalui blog atau media sosial lainnya yang bisa dipakai untuk memberi pencerahan.  Jangan biarkan media internet dikuasai oleh politisi busuk yang otaknya penuh rencana rekayasa dan akal-akalan untuk kepentingan pribadi dan kelompok.

Semoga postingan sederhana ini bermanfaat.

Kamis, 02 Agustus 2012

TUHAN dan Seruan Berbagi Harta

Tanpa mengubah paradigma ekonomi neolib dengan paradigma biososioekonomi tidak akan ada kesejahteraan publik (rakyat) dan stabilitas makro ekonomi secara berkesinambungan. Harus berubah. Demikian artikel saya minggu lalu.

Sekecil apa pun perubahan ke arah yang benar akan tetap bermakna karena TUHAN juga bekerja untuk mewujudkan kesejahteraan umum.  TUHAN juga bekerja menyempurnakan upaya kita yang kita tekuni melalui jalan damai. 

Berbagi harta adalah sesuatu yang memiliki dua dimensi baik dimensi rohani (surgawi) ataupun dimensi jasmani atau dimensi kesejahteraan umum di bumi. TUHAN memperhatikan kedua dimensi secara penuh karena memang Dia mampu dan Maha Sempurna. Sementara itu saya dan blog ini hanya membahas satu dimensi yaitu kesejahteraan umum, karena menyadari keterbatasan saya sebagai manusia yang harus sadar akan porsi saya dan tidak boleh tergoda mengambil porsi yang lebih besar (2 porsi sekaligus)  karena porsi yang lebih besar itu adalah porsi TUHAN. Namun bukan berarti bahwa saya menafikan dimensi lain dalam arti saya tetap menyadari adanya dimensi lain yang ditangani pihak (divisi) lain. 

Pada dasarnya secara matematis kalau jumlah laba yang diambil individu adalah 100 maka yang  dikembalikan kepada publik adalah juga harus 100. Kalau yang dikembalikan hanya 3% atau 50% tidak akan seimbang. Perhitungan matematis mendasar yang sederhana ini telah dijelaskan dengan panjang lebar oleh teori ekonomi makro biososioekonomi yang saya rumuskan.

TUHAN pun tahu matematika dan akuntansi seperti itu maka Dia bersabda:"Juallah hartamu, dan berilah sedekah" Dia tidak bersabda sumbangkanlah 5% hartamu.

Oleh karena itu kalau ada hambatan kelompok status quo dalam implementasi teori ekonomi makro biososioekonomi janganlah khawatir karena TUHAN di pihak kita. Dia menyempurnakan upaya kita yang kita tekuni melalui jalan damai. Tulisan saya yang berkaitan dengan campur tangan TUHAN bisa dibaca di blog ini khususnya yang berlabel spiritual, pengalaman spiritual, biososioekonomi-spiritual, spiritual-budaya, atau kebangsaan-spiritual.

Semoga tulisan sederhana ini dipahami.

Kamis, 26 Juli 2012

Harus Ada Perubahan

Krisis hutang yang melanda zona Euro maupun ancaman krisis ekonomi global mambuat kita harus berubah meninggalkan paradigma lama. 

Sebenarnya krisis bukan hanya terjadi ketika ada gejolak moneter atau keuangan. "Silent" crisis sebenarnya terjadi ketika bunga tabungan nyaris nol atau minus bila dikoreksi dengan inflasi. Namun karena krisis semacam ini hanya dirasakan rakyat, dianggap bukan krisis oleh pemerintah. Padahal kondisi seperti ini secara perlahan-lahan akan melemahkan daya beli rakyat. Dan membuat rakyat tetap miskin. Kondisi seperti ini tidak boleh dibiarkan terus-menerus.

Paradigma ekonomi lama yang neolib (maupun keynesian) harus ditinggalkan. Paradigma konvensional tersebut secara akuntansi tidak bisa dipertanggungjawabkan karena membiarkan liabilitas publik jauh di atas asetnya atau dengan kata lain membiarkan aset privat lebih tinggi dari aset publik. Akibat dari ketidakseimbangan itu adalah sistem tidak mampu membayar kewajibannya (gaji, bunga, laba, dan jaminan sosial). Jatuhnya suku bunga mendekati nol atau minus (bila dikoreksi dengan inflasi) mengindikasikan bahwa sistem yang berjalan tidak mampu membayar bunga.

Bagi kebanyakan ekonom konvensional perubahan paradigma itu ternyata tidak mudah. Otak mereka telah dikuasai texbook lama yang menganggap perekonomian makro seperti pabrik raksasa yang harus berproduksi meningkatkan PDB. Pengelolaan perekonomian makro (publik) yang didasarkan pada rekening T publik (baik state maupun society) belum menjadi kebiasaan bagi kebanyakan ekonom.

Keterbelengguan pada pertumbuhan PDB itulah yang menjadi ciri kapitalisme agregat sehingga kita bisa dengan mudah bisa membedakan seorang ekonom menganut paham neoliberalisme atau tidak. Selain itu juga bisa dibedakan dengan mengetahui sikap dan opininya ketika berhadapan dengan isu pembiayaan pendidikan dan infrastruktur. 

Neoliberalisme berpandangan bahwa biaya pendidikan harus ditanggung masing-masing konsumen pendidikan (orang tua siswa). Pandangan semacam ini berasal dari pandangan neolib bahwa kebebasan berusaha seharusnya membuat daya beli rakyat terjaga. Kaum neolib lupa bahwa di dalam sejarah sudah sering terjadi jatuhnya tingkat laba maupun pengangguran. Krisis yang terjadi hanyalah pengulangan data dan fakta bahwa neoliberalisme pada hakekatnya secara akuntansi memang tidak menjamin mampu membayar kewajiban sistem. Berbeda dengan pandangan neolib, menurut biososioekonomi laba (dan akumulasinya) berasal dari konsumen dan harus dikembalikan kepada konsumen (semua orang/publik). Oleh karena itu, menurut biososioekonomi pembiayaan pendidikan adalah bagian dari redistribusi aset privat secara besar-besaran yaitu bagian dari demokrasi ekonomi dalam paradigma baru yang seharusnya mengembalikan akumulasi laba kepada konsumen. Konsumen pendidikan adalah sasaran tepat pengembalian akumulasi laba di sektor riil.

Tidak mudahnya bagi ekonom konvensional untuk mengubah paradigmanya bisa dilihat dari opini kebanyakan ekonom yang tersebar di media massa konvensional (cetak). Selain itu juga dari kasus ekonom yang mencalonkan diri menjadi kepala daerah. Dari sikap dan responnya terhadap pembiayaan pendidikan dan pembiayaan infrastruktur terlihat bahwa ekonom itu belum mengubah paradigma neolibnya. Idenya untuk membiayai infrastruktur dengan dana investor juga menunjukkan bahwa ekonom tersebut belum berubah dari paradigma neolib. Memang membangun infrastruktur dengan dana investor tidak akan  membebani keuangan pemerintah tapi tetap saja membebani konsumen yang berarti tidak pro demokrasi ekonomi bahwa laba berasal dari konsumen dan harus dikembalikan kepada konsumen. Jaman Raja Airlangga (1021-1042M) membangun bendungan tidak memakai dana investor atau hutang. Kalau kita di jaman ini melakukan pembangunan infrastruktur dengan hutang atau dana investor berarti telah terjadi kemerosotan drastis dalam kehidupan publik, liabilitas publik jauh lebih tinggi dari asetnya. Itulah neolib.

Kondisi seperti ini tidak bisa dibiarkan. Kalau ekonom konvensional tidak mau memahami dasar-dasar dan prinsip-prinsip akuntansi atau tidak mau meninggalkan paradigma neolibnya akan lebih baik kalau sebagian dari mereka yang hari ini telah mempelajari akuntansi secara formal juga mempelajari teori ekonomi makro biososioekonomi. Mereka yang memahami akuntasi akan mudah mempelajari teori ekonomi makro biososioekononi. Selain itu kita juga menghimbau kepada para pemimpin agar tidak memakai lagi ekonom neolib. Kepada rakyat juga dihimbau untuk tidak memilih pemimpin neolib. Dan kepada media massa konvensional juga seharusnya memberi penerangan kepada publik. Harus ada perubahan. 

Semoga tulisan ini bermanfaat. Marilah menjadi negarawan yang baik, marilah menjadi anggota masyarakat yang baik yang peduli pada kepentingan publik.

Jumat, 20 Juli 2012

Selamat Menunaikan Ibadah Puasa 1433 H

Secara pribadi saya mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa bagi yang menjalaninya. 

Kamis, 19 Juli 2012

Percuma Memberi Pancing....(Perihal Beasiswa Neolib dan Redistribusi Aset)

Beberapa program CSR (corporate social responsibility) yang dijalankan suatu perusahaan sering memberi beasiswa kepada mahasiswa cerdas yang berasal dari keluarga kurang mampu. Tentu beasiswa semacam itu berbeda dengan paket beasiswa dalam paradigma teori ekonomi makro biososioekonomi. Perbedaannya jelas bahwa paket beasiswa biososioekonomi ditargetkan menjangkau semua anak usia sekolah sementara beasiswa ala CSR hanya dinikmati beberapa gelintir mahasiswa. Perbedaan lainnya kalau siswa/mahasiswa berhenti tidak menuntaskan pendidikannya maka pemberian dana beasiswa dihentikan, sementara paket beasiswa biososioekonomi masih bisa memberikan dana beasiswa yang tidak terpakai sebagai jaminan pensiun yang bisa diambil saat memasuki usia pensiun.

Beasiswa ala CSR di atas bisa disebut sebagai beasiswa ala neolib sementara paket beasiswa biososioekonomi adalah beasiswa yang sesuai demokrasi ekonomi karena merupakan bagian dari redistribusi aset pribadi besar-besaran. Mengapa beasiswa ala CSR atau kebanyakan beasiswa di luar paradigma biososioekonomi hanya menjangkau sebagian anak usia sekolah? Ada dua hal yang menjadi penyebabnya. Beasiswa di luar paradigma biososioekonomi biasa menggunakan kerangka berpikir neolib bahwa pembiayaan pendidikan seharusnya ditanggung masing-masing konsumen (orang tua). Kedua, secara matematis beasiswa di luar paradigma biososioekonomi terkendala terbatasnya dana. Suatu perusahaan paling-paling hanya mampu menyumbang 2,5% dari laba untuk kegiatan CSR. Dari persentase itu tidak semuanya untuk beasiswa.

Berbeda dengan paradigma neolib,  menurut paradigma biososioekonomi laba berasal dari konsumen dan harus dikembalikan kepada konsumen atau publik yang berarti menyangkut semua orang. Oleh karena itu wajar bagi biososioekonomi untuk memberi paket beasiswa sampai dengan S1 bagi semua anak karena hal itu merupakan bagian dari pengembalian laba kepada konsumen. Konsumen pendidikan, dalam hal ini anak usia sekolah, adalah sasaran tepat penerima pengembalian laba kepada konsumen. Menurut paradigma biososioekonomi yang dikembalikan itu harus mendekati 100% bukan hanya 2,5% laba sebagaimana praktek yang dilakukan CSR. Dalam paradigma biososioekonomi yang mengembalikan akumulasi laba itu adalah orang bukan perusahaan. Etos sosial perusahaan terbatas, persentase laba yang dikembalikan perusahaan tidak akan besar paling hanya 2,5%. Sementara etos sosial orang tidak terbatas karena orang tidak hanya bersifat homo economicus tapi juga homo socius.

Pembiayaan pendidikan adalah bagian dari redistribusi aset pribadi ke sektor riil. Itulah paradigma biososioekonomi. Selain terdistribusi ke bidang pendidikan   kekayaan daur ulang juga terdistribusi kepada/melalui:

1. Sektor moneter dengan menjadi aset bank sentral sehingga memperkuat aset bank sentral dan mencegah inflasi atau mencegah depresiasi permanen mata uang.
2. Perbankan, yaitu terdistribusi sebagai bunga tabungan bagi penabung kecil (non triple six).
3. Publik/pemerintah, sehingga meningkatkan tax ratio, yang kemudian dipakai untuk menyediakan infrastruktur, layanan administrasi publik, hukum, keamanan dan penyelenggaraan negara pada umumnya.
4. Jaminan sosial lainnya: kesehatan, pensiun, dan food stamps/ketahanan pangan.

Selain itu, secara deduktif logis dapat dikatakan bahwa aplikasi biososioekonomi akan membuat harga rumah terjangkau rakyat kebanyakan. Properti tidak dijadikan ajang spekulasi karena secara makro, biososioekonomi menjamin mampu membayar laba sehingga tidak perlu menjadikan properti sebagai obyek spekulasi yang membuat harganya tak terjangkau rakyat.

Cara mendistribusikan kekayaan daur ulang di atas sudah saya pikirkan ketika saya merumuskan biososioekonomi sehingga tidak dituduh membuat orang malas atau hanya memberi ikan tidak memberi pancingnya. 

Dalam kondisi tertentu pun memberi pancing tidak banyak gunanya kalau memancing di kolam pemancingan di mana ikannya telah dibuat kenyang oleh pemilik kolam atau oleh mafia. Tidak akan mudah memancing ikan yang sudah kenyang. Dalam kondisi seperti itu percuma memberi pancing.

Biososioekonomi dengan nilai aset bersih rekening T publik nol atau aset publik sama dengan liabilitasnya (untuk pertumbuhan penduduk 0%) akan membuat rakyat mudah mencari rejeki, mudah "memancing" karena dalam kondisi makro seperti itu biososioekonomi menjamin mampu membayar kewajiban sistem: laba, bunga, gaji, dan jaminan sosial (pendidikan, kesehatan, food stamps/ketahanan pangan, dan pensiun).

Kapitalisme (agregat) atau neoliberalisme tidak menjamin mampu membayar kewajiban sistem. Neolib membiarkan liabilitas publik jauh di atas asetnya atau nilai aset bersih rekening T publik minus luar biasa. Itulah sebabnya sejarah kapitalisme (agregat) sering diwarnai jatuhnya laba,  kemiskinan, utang pemerintah yang besar, pengangguran, bunga tabungan yang nyaris 0% atau minus bila dipotong inflasi, dan putus sekolah karena faktor ekonomi. Sudah saatnya paradigma neolib itu ditinggalkan dan diganti. Secara akuntansi neolib itu tidak bisa dipertanggungjawabkan.

Semoga tulisan ini bermanfaat. Dengan biososioekonomi tak perlu ragu bicara redistribusi aset pribadi. Kerangka berpikirnya jelas, akuntansi.


Kamis, 12 Juli 2012

Kalau Semua Orang Lulus S1....

Ada perbedaan pandangan antara paradigma neolib dan biososioekonomi dalam hal pembiayaan pendidikan.  Paradigma neolib berpendapat bahwa biaya pendidikan harus ditanggung masing-masing konsumen. Sementara menurut pandangan teori ekonomi makro biososioekonomi pembiayaan pendidikan adalah salah satu sarana untuk meredistribusikan aset pribadi secara fair (adil) dan besar-besaran dari generasi sebelumnya kepada generasi mendatang, sehingga selain tercipta keadilan juga tercipta gairah ekonomi riil.

Karena dibiayai secara besar-besaran oleh pihak lain alias gratis maka secara finansial seharusnya semua anak bisa menjadi sarjana. Lantas timbul pertanyaan usil yang pernah saya baca dari account twitter seseorang:"Kalau semua orang menjadi sarjana, lantas siapa yang mau jadi sopir, petani padi dll?" Pemilik account twitter itu kemudian bersikap sinis dan menganggap goblok orang yang mempunyai obsesi agar pendidikan tinggi bisa diakses semua orang.

Kekhawatiran dan penolakan seperti itu sudah saya antisipasi ketika saya merumuskan teori ekonomi makro biososioekonomi. Bahkan dalam makalah yang diseminarkan dalam seminar bulanan ke-22 di PUSTEP-UGM 2 November 2004 hal itu sudah saya singgung. Secara teknis pemberian beasiswa dalam paradigma biososioekonomi berbeda dengan paradigma neolib.  Teknis pemberian beasiswa dalam paradigma biososioekonomi mengusulkan pembiayaan itu ke dalam suatu paket beasiswa sampai dengan lulus S1 kepada semua anak usia sekolah. Kalau ternyata kemampuan otak seorang anak hanya sampai SMP atau memang seorang anak ingin segera bekerja atau berwiraswasta selepas SMA/SMK  maka ia tetap tidak kehilangan hak atas sisa dana beasiswa yang bisa diambilnya saat memasuki usia pensiun kelak. Ini berbeda dengan pembiayaan pendidikan dalam paradigma neolib di mana kalau seorang anak berhenti sekolah ia tidak berhak lagi mendapat dana sisa beasiswa.

Dengan cara biososioekonomi di atas tidak perlu khawatir bahwa tidak ada lagi orang yang menjadi petani dan pekerjaan fisik sejenisnya.

Semoga tulisan sederhana ini mengingatkan kita perbedaan antara paradigma biososioekonomi dengan paradigma neolib.
  

Artikel Terkait

Bioekonomi, Ekonomi Masyarakat, dan Kependudukan. http://www.ekonomikerakyatan.ugm.ac.id/My%20Web/sembul22.htm

Rabu, 04 Juli 2012

Tidak Dipercayakan Kepada Orang-orang Kalah

Wahyu 2:17 Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat: Barangsiapa menang, kepadanya akan Kuberikan dari manna yang tersembunyi; dan Aku akan mengaruniakan kepadanya batu putih, yang di atasnya tertulis nama baru, yang tidak diketahui oleh siapapun, selain oleh yang menerimanya."

Sabda di atas tertulis dalam Kitab Wahyu, kitab terakhir Perjanjian Baru. Di dalam postingan kali ini saya sekedar men-share-kan pengalaman rohani saya. Apa yang saya share ini bukan tafsir atas ayat tersebut tapi sekedar share perasaan dan pikiran menghadapi suatu peristiwa atau suatu  pengalaman hidup yang nyata. 

Puncak pengalaman rohani saya itu tepat terjadi 10 tahun lalu yaitu 4 Juli 2002. Pada saat itu saya berhasil membaca nama saya yang tersandi dalam nama RA Parjinah. Nama itu muncul dari mimpi penduduk Bantul tahun 1993 dan menjadi berita koran lokal tahun 1993. Namun demikian tak seorang pun berhasil menemukan saya sebagai R Hani Japar sampai akhirnya saya sendiri yang berhasil membaca nama saya tersandi dalam mimpi penduduk Bantul di atas. Maka sabda "...kecuali oleh yang menerimanya" dari Kitab Wahyu begitu dekat dengan pengalaman saya dan begitu menyentuh hati saya. 

Selama bertahun-tahun saya merasakan sentuhan dan getaran kalau membaca sabda itu. Namun saya tetap bertanya-tanya apa yang dimaksud dengan kata-kata "Barang siapa menang,..." Pertanyaan itu terus berkecamuk di dalam hati selama bertahun-tahun bergulat dalam kehidupan sehari-hari.

Sampai akhirnya krisis keuangan melanda Amerika Serikat dan krisis hutang melanda negara zona Euro. Ketika banyak orang, pejabat, atau lembaga menyerah pada pandangan neolib (laba adalah pengembalian yang sah atas modal). Ketika orang mengajarkan bahwa bederma cukup 3 atau 10% saja, saya dengan teori ekonomi makro biososioekonomi tetap bertekun dengan suatu  pandangan bahwa laba berasal dari konsumen dan harus dikembalikan kepada konsumen (publik atau semua orang) sesuai prinsip biososioekonomi. Kalau laba yang dikembalikan hanya 3, 10, atau 50% maka segala perhitungan ekonomi tidak akan ketemu keseimbangannya. Aneka macam krisis ekonomi adalah karena adanya pandangan keliru mengenai laba itu bahwa bederma (termasuk membayar pajak) tidak perlu sampai 100%.

Ketika saya bertekun dengan prinsip saya (biososioekonomi) bahwa laba yang dikembalikan harus mendekati 100% maka bisa dikatakan bahwa saya menang, dalam artian saya tidak menyerah pada ajaran yang keliru. Tuhan sendiri menegaskan dalam ajaran-Nya (bdk  Lukas 12:33 Juallah segala milikmu dan berikanlah sedekah! Buatlah bagimu pundi-pundi yang tidak dapat menjadi tua,....)

Saya pribadi meyakini bahwa dengan segala pengalaman pribadi itu, TUHAN mengapresiasi segala komitmen, jerih payah, dan sikap saya yang sudah tekuni sebelum 2 Juli 2002 agar rakyat-Nya hidup dalam kedamaian dan kesejahteraan. 

Dari pengalaman rohani saya itu saya meyakini apa yang disebut sebagai Kingdom of Heaven (Kingdom of JHWH) dalam artian pemerintahan TUHAN tidak dipercayakan kepada orang-orang yang menyerah kalah pada ajaran keliru bahwa bederma (termasuk bayar pajak) tidak perlu sampai 100%. Saya pribadi meyakini bahwa saya dilibatkan dalam kerajaan-Nya khususnya di divisi kesejahteraan umum.

Semoga tulisan sederhana ini bisa menjadi bahan refleksi yang berguna. Bagi yang baru pertama berkunjung ke blog ini silakan baca dulu semua artikel kalau mau berkomentar. Banyak komentar tidak bermutu karena tidak membaca tulisan saya yang lain. Mengenai komentar, saya tetap pada kebijakan saya bahwa komentar pengunjung tidak mewakili opini saya. Saya tetap membiarkan komentar pengunjung yang bertentangan dengan sikap dan opini saya. Pengunjung dipersilakan menilai dan, memilah-milah sendiri komentar yang cerdas bermutu dan mana yang tidak bermutu.

Semoga TUHAN memberkati kita semua.


Beberapa Artikel Terkait

Harus Sampai Menjual Harta (2) http://www.satriopiningitasli.com/2012/05/harus-sampai-menjual-harta-2.html

Pemerintahan Tuhan http://www.satriopiningitasli.com/2010/08/pemerintahan-tuhan.html

Damarwulan, Lohgender, dan Realitas Hidup Kita http://www.satriopiningitasli.com/2010/06/damarwulan-lohgender-dan-realitas-hidup.html

Quo Vadis Teologi Pembebasan http://www.satriopiningitasli.com/2010/12/quo-vadis-teologi-pembebasan.html

Apakah Kejadian 2012 Siklus 1.000 tahunan? http://www.satriopiningitasli.com/2009/02/apakah-kejadian-2012-adalah-siklus-1000.html

Wahyu Keprabon http://www.satriopiningitasli.com/2008/10/wahyu-keprabon.html

Kamis, 28 Juni 2012

Aset Pribadi Kita Membebani Publik

Bagi mereka yang pernah belajar ilmu ekonomi makro (konvensional) sebenarnya mengetahui bahwa semua deposito pribadi kita adalah liabilitas bagi bank sentral. Penjelasan itu ada pada bagian yang memaparkan perihal bank sentral lengkap dengan rekening T bank sentral yang terdiri dari dua kolom yaitu kolom aset dan kolom liabilitas. Mengapa deposito pribadi kita dimasukkan ke kolom liabilitas bank sentral? Karena sistem harus membayar bunga bagi deposito itu. Karena bank sentral adalah institusi publik yang seharusnya ikut menjaga kesejahteraan publik   maka deposito kita adalah juga liabilitas publik.

Namun teori ekonomi Makro konvensional itu hanya sampai di situ konsep dan pemahamannya terhadap ekonomi makro. Teori ekonomi makro biososioekonomi berkembang lebih jauh dengan memasukkan semua aset pribadi sebagai liabilitas publik. Tidak hanya deposito pribadi kita yang menjadi liabilitas publik tetapi juga saham, property, dan semua aset pribadi lain. Menjadi liabilitas publik berarti membebani publik karena sistem harus membayar laba atau bunga atas aset pribadi kita.

Postingan sederhana namun mendasar ini sengaja saya buat sebagai pengingat dan bahan refleksi pribadi agar kita tidak membebani publik. Pada saat kita memiliki penghasilan yang kurang mungkin kita harus sering meminjam uang tanpa bunga dari saudara atau teman kita hanya untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari seperti makan atau membayar kontrakan. Hal seperti itu tentu merepotkan saudara atau teman kita. Akan tetapi ketika kita mempunyai penghasilan banyak kita perlu menyadari bahwa kelebihan penghasilan yang menjadi aset pribadi kita itu adalah liabilitas publik. Membebani publik. Apalagi kalau aset besar itu berasal dari warisan. Idealnya kita memiliki penghasilan cukup  dari hasil kerja kita sendiri sehingga tidak merepotkan saudara atau teman dengan hutang tanpa bunga namun juga harus menghindari menerima warisan berlimpah agar tidak membebani publik.

Semoga postingan sederhana ini membawa kita pada refleksi positif untuk berkontribusi meringankan beban publik dan turut serta memajukan kesejahteraan umum itu sesuai dengan kapasitas dan jabatan kita masing-masing.


Rabu, 20 Juni 2012

Pancasila dan Krisis Ekonomi (2)


Terlepas belum dikenalnya teori ekonomi makro secara luas, cara-cara mengatasi krisis baik di negara Zona Euro maupun di AS sebenarnya tidak sesuai dengan logika akuntansi yang sehat dan pruden. Bagaimana pun juga cara yang tepat mengatasi krisis adalah meningkatkan income dan aset. Dalam hal ini tentunya income dan aset publik. 

Pemberian stimulus misalnya, hanya bertujuan meningkatkan PDB meningkatkan total income individual, bukan income publik. Income publik bisa ditingkatkan dengan meningkatkan pajak kekayaan pribadi. Aset pribadi seperti saham, atau properti dijual untuk dipakai membayar pajak atau didermakan kepada publik (society). Demikian juga menghibahkan surat utang negara kepada negara penerbitnya bisa meningkatkan income publik. Selama hal itu tidak dilakukan, krisis ekonomi sebenarnya tetap berlangsung. 

Saya mengamati bahwa tidak mudah bagi ekonom konvensional utk keluar dari pandangan lama bahwa perekonomian makro seperti pabrik raksasa dan oleh karena itu PDB harus selalu digenjot. Berganti paradigma menuju pengelolaan ekonomi publik yang berdasarkan rekening T publik (baik rekening T state maupun society) mungkin susah bagi kebanyakan ekonom konvensional. Dalam kondisi seperti ini, dalam arti kalau ekonom konvensional tidak mau belajar dasar-dasar akuntansi, kita berharap kepada mereka yang secara formal telah belajar akuntansi. Mereka yang memahami akuntansi akan mudah memahami dan mempelajari teori ekonomi makro biososioekonomi yang mengandung demokrasi ekonomi dan ekonomi Pancasila sekaligus. Mereka yang memahami akuntansi dan biososioekonomi harus mengingatkan semua pihak untuk mengelola perekonomian makro secara pruden demi kesejahteraan publik dan kesejahteraan rakyat kebanyakan.

Semoga tulisan sederhana ini dimengerti. 



Minggu, 10 Juni 2012

Pancasila dan Krisis Ekonomi

Sebenarnya tulisan ini hadir seminggu yang lalu untuk ikut merayakan Hari Kelahiran Pancasila. Namun karena beberapa alasan saya geser untuk ditampilkan minggu ini.

Ketika saya memberanikan diri merumuskan teori ekonomi baru, September 2002, saya tidak menamakan teori ekonomi itu sebagai teori ekonomi Pancasila. Tetapi menamakannya biososioekonomi atau dipendekkan menjadi bioekonomi. Sampai sekarang pun saya lebih senang menggunakan istilah itu atau dengan istilah yang lebih tegas teori ekonomi makro biososioekonomi untuk membedakan dengan istilah biososioekonomi yang ternyata dipakai dalam perikanan.

Maksud saya tidak menggunakan istilah ekonomi Pancasila bukan karena mau mengabaikan Pancasila tetapi karena biososioekonomi bersifat global universal sementara Pancasila adalah dasar suatu negara.Tentu saya tidak keberatan kalau dikatakan bahwa biososioekonomi adalah teori ekonomi makro yang pancadilais. Dan kalau benar biososioekonomi adalah ekonomi jalan tengah atau jalan ketiga maka otomatis sebenarnya biososioekonomi juga memuat ekonomi Pancasila. Bahwa biososioekonomi dikatakan sebagai ekonomi jalan ketiga atau jalan tengah sudah pernah saya bahas di blog ini.

Selain karena sifat global atau universal biosisioekonomi, keengganan saya menggunakan istilah ekonomi Pancasila adalah agar diskusi mengenai teori ekonomi baru yang saya rumuskan tidak terseret pada politik kekuasaan dengan logika kalah menang, populer atau tidak, punya massa atau tidak, tetapi tetap berada pada jalur ilmiah untuk menemukan kebenaran. 

Ternyata memang sepanjang yang saya amati kalau pejabat pemerintah bicara ekonomi Pancasila itu cenderung miring ke kanan atau cenderung neolib. Hal itu terjadi karena kebanyakan pejabat pemerintah takut untuk mengatakan kebenaran. Debat calon presiden yang berjalan normatif, tidak berani mengatakan kebenaran, menguatkan penilaian saya tersebut.

Untuk itulah saya tetap menggunakan istilah teori ekonomi makro biososioekonomi. Namun kalau kita bicara ekonomi jalan ketiga atau jalan tengah yang benar-benar jalan tengah hanya biososioekonomilah yang secara konkret benar-benar jalan tengah, tidak miring ke kiri atau ke kanan. Kalau ekonomi jalan tengah merupakan istilah umum dari ekonomi yang didambakan falsafah Pancasila maka kalau saya bicara teori ekonomi makro biososioekonomi itu berarti saya tetap berpegang pada Pancasila.

Saat ini krisis ekonomi sedang melanda beberapa negara zona Euro. Kebanyakan ekonom konvensional masih berpendapat bahwa krisis itu bisa diatasi dengan cara-cara konvensional seperti menerbitkan obligasi (yang berarti menambah hutang), penghematan anggaran dengan mengurangi jaminan sosial, memberi talangan, menggelontorkan stimulus dan cara konvensional yang lain. Namun kalau menurut teori ekonomi makro biososioekonomi solusinya tidak seperti itu. Solusinya adalah meningkatkan pendapatan dan aset publik sehingga aset publik sama dengan liabilitasnya atau milik publik sama jumlah dan nilainya dengan milik privat sehingga terjadi keseimbangan.

Saya berpendapat bahwa krisis ekonomi di zona Euro dan AS adalah suatu  krisis yang mengarah pada krisis kapitalisme dalam hal ini kapitalisme agregat yang berciri pengejaran pertumbuhan PDB atau GNP secara masif.  Secara akuntansi, kapitalisme agregat itu memang tidak bisa dipertanggungjawabkan karena membiarkan aset privat jauh melampaui aset publik yang berarti liabilitas publik jauh lebih tinggi dari asetnya.
 
Suatu jalan tengah ekonomi terjadi kalau aset publik sama dengan liabilitasnya sehingga menghasilkan nilai aset bersih rekening T publik nol secara kontinyu dalam jangka panjang (dengan catatan pertumbuhan penduduk adalah 0% per tahun). Oleh karena itu saya berpendapat bahwa di tengah krisis itu Pancasila dan teori ekonomi makro biososioekonomi punya peluang menghindari krisis. Saya berharap agar mereka yang saat ini telah mempelajari ilmu akuntansi secara formal mempersiapkan diri untuk ikut mengatasi ancaman krisis karena mereka yang memahami akuntansi adalah orang yang mudah mempelajari teori ekonomi makro biososioekonomi. 

Semoga tulisan ini bermanfaat.


Artikel Terkait

http://www.satriopiningitasli.com/2010/11/tiga-alasan-mengapa-biososioekonomi.html

http://www.satriopiningitasli.com/2009/04/krisis-multidimensi-harus-diatasi.html

Minggu, 03 Juni 2012

Catatan Opini Media atas Keadilan Sosial

Kita patut bersyukur bahwa perhatian media terhadap Pancasila akhir-akhir ini membaik di tengah praktek hidup berbangsa dan bernegara yang mencederai nilai-nilai Pancasila. Harian Kompas, misalnya, memuat berita peringatan pidato Bung Karno 1 Juni 1945 yang dihadiri mantan presiden dan wakil presiden di Gedung MPR/DPR/DPD. Perhatian itu ditunjukkan dengan memuatnya di halaman pertama di Kompas 2 Juni 2012 lengkap dengan gambar atau bagan yang menyebutkan nilai Pancasila yang terkoyak.

Bagan tersebut bisa anda lihat di postingan saya hari ini. Saya yakin cukup banyak yang membaca  bagan tersebut sehingga memengaruhi persepsi atau opini publik. 

Dalam postingan kali ini saya ingin memberi catatan terhadap bagan tersebut khususnya mengenai sila ke-5 Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dalam bagan tersebut masalah keadilan sosial hanya disebut sebagaiv masalah korupsi dan ketimpangan wilayah.

Akar ketidakadilan sosial sebenarnya bukan itu. Akar ketidakadilan sosial adalah akumulasi kekayaan pada sekelompok individu tanpa dikoreksi demokrasi ekonomi, tanpa dikoreksi biososioekonomi. Memang kelemahan media konvensional sering tidak terbuka terhadap akar ketidakadilan sosial seperti itu, tangannya terlalu lemah menulis kebenaran atau ketimpangan sebagaimana dikritik teori ekonomi makro biososioekonomi. 

Teori ekonomi makro biososioekonomi sendiri saya kemas dalam buku saya yang berjudul Herucakra Society Jalan Ketiga Ekonomi Dunia. Dalam buku itu saya tidak menuntut negara menggunakan hukum positif untuk menghentikan apa yang saya sebut sebagai linierisme individu atau pewarisan kekayaan berlimpah. Namun adanya akar ketidakadilan harus disebut secara lugas. Harapan kita negara bekerja sama dengan pusat-pusat pengaruh dalam civil society untuk mendemokrasikan ekonomi dan mencegah pewarisan kekayaan berlimpah. Sementara itu negara dalam kapasitas dan wewenangnya bisa meningkatkan nisbah pajak_yang saat ini masih sangat rendah yaitu 12,3%_ dengan menyasar golongan atas terutama melalui pajak kekayaan. Kalau nisbah pajak sudah tinggi, negara seharusnya menghapus pajak yang membebani rakyat kecil. Itulah catatan kecil yang menunjukkan adanya hal yang mengoyak nilai keadilan sosial Pancasila.

Semoga catatan kecil ini bermanfaat.