Krisis utang masih melanda beberapa negara terutama Zona Euro. Sementara perlambatan pertumbuhan PDB, mulai melanda berbagai negara lain sebagai dampak krisis utang Zona Euro. Sebelumnya krisis keuangan melanda AS tahun 2008.
Sementara itu dalam tulisannya yang berjudul "Ongkos Globalisasi" di Harian Kompas 12 September 2012 halaman 6, Ahmad Erani Yustika menulis:"Celakanya, tiap krisis menerpa, kebijakan pemerintah malah menyuburkan dukungan terhadap sedikit pelaku ekonomi di sektor keuangan. Pola itu bukan hanya terjadi di negara berkembang, melainkan juga negara maju seperti AS." Baik kebijakan bail out, stimulus, BLBI (Bantuan Likuiditas Bank Indonesia), pelonggaran moneter (quantitative easing) hanya dinikmati 1 persen penduduk dan 99 persen lainnya tidak mendapat faedah, demikian menurut Stiglitz seperti dikutip Ahmad Erani Yustika. Ada juga berita yang mengatakan krisis AS 2008 malah memperkaya bank-bank AS (http://m.rimanews.com/read/20120118/52005/krisis-ekonomi-justru-perkaya-bank-kenapa?utm_source=dlvr.it&utm_medium=twitter).
Dalam menangani atau mengantisipasi berbagai krisis tersebut saya mengamati ada dua hal penting yang perlu saya sampaikan di sini. Pertama, penanganan krisis tidak pro rakyat, oleh karena itu cenderung merugikan rakyat. Kedua, penanganan krisis sekedar bertujuan meningkatkan pertumbuhan PDB. Kedua hal tersebut bersumber dari satu sumber yang sama yaitu kekeliruan paradigmatis ekonomi konvensional (baik neo klasik maupun keynesian) yang banyak diadopsi ekonom.
Bagi kita yang memahami teori ekonomi makro biososioekonomi akar permasalahannya sebenarnya jelas. Terlepas bahwa teori ekonomi makro biososioekonomi belum banyak dikenal orang sebenarnya kalau kita mau back to basics, seorang ekonom seharusnya memahami bagaimana mengatasi krisis. Persoalannya kebanyakan ekonom tidak mau back to basics tetapi tetap terbelenggu pada analogi keliru ekonomi makro sebagai pabrik raksasa yang mengejar pertumbuhan PDB tapi tidak mengajarkan keseimbangan. PDB adalah penjumlahan income private bukan income publik. Dalam paradigma konvensional yang dicatat adalah PDB dan pertumbuhannya. Sementara akumulasi laba atau kelebihan income private tidak semuanya dicatat, yang dicatat oleh ekonomi konvensional hanya deposito private yang dicatat sebagai liabilitas bank sentral. Sementara aset private lain seperti tanah, bangunan, saham, reksadana, obligasi tidak dicatat. Padahal secara mendasar semua aset private adalah liabilitas bagi publik. Kalau liabilitas publik lebih tinggi dari asetnya pastilah unit ekonomi yang bersangkutan mengalami krisis. Analogi ekonomi makro sebagai pabrik raksasa tidak pernah mengajarkan keseimbangan seperti ini.
Oleh karena itu secara akuntansi, krisis makro (publik) seharusnya diatasi dengan meningkatkan income dan aset publik (pajak, derma, dan daur ulang kekayaan pribadi). Kebanyakan solusi atau antisipasi krisis yang diajukan ekonom tidak sampai hal-hal yang mendasar seperti itu, perhatikan salah satu contohnya di link berikut (http://mobile.kontan.co.id/news/stimulus-agresif-bisa-memukul-ekonomi-china/2012/09/13).
Kalau pun toh kebanyakan ekonom (konvensional) tidak memahami akuntansi seharusnya ada akuntan atau mereka yang sudah belajar akuntansi secara formal dan tertarik pada persoalan ekonomi makro.
Bagi eksekutif pemerintahan, parlemen, partai politik, pejabat bank sentral, rohaniwan, dan siapa pun juga yang peduli rakyat dan kepentingan publik seharusnya terbuka pikirannya bahwa alat bedah terbaik persoalan ekonomi adalah akuntansi. Jangan percaya pada ekonom yang tidak mau memakai akuntansi sebagai pisau bedah analisis.
Bagi yang baru pertama kali mengunjungi blog ini silakan baca dulu semua artikel yang berlabel biososioekonomi dan ekonomi sebelum berkomentar. Semoga tulisan ini bermanfaat.
Tulisan Terkait
Tidak ada komentar:
Posting Komentar