Senin, 29 April 2013

Kenaikan Harga BBM. Tidak Bekerja Maksimal

Bukan hanya sekali ini saya menulis artikel mengenai kenaikan harga BBM. Kalau Anda mengetikkan kata BBM di search engine blog ini akan keluar semua artikel yang berkaitan dengan BBM.

Tulisan saya kali ini bukan sekedar rangkuman dari semua artikel yang berkaitan dengan kenaikan harga BBM. Saya mengamati dan menilai bahwa rencana pemerintah menaikkan menaikkan harga BBM (bahan bakar minyak) adalah tanda bahwa pemerintah tidak bekerja maksimal untuk rakyat dan publik.

Penilaian saya ini didasarkan atas fakta sebagai berikut:

1. Nisbah pajak (tax ratio) kita masih rendah, hanya berkutat di sekitar 12%. Kalau nisbah pajak di atas 17% seharusnya tidak perlu mengurangi subsidi BBM. Pada saat menjelang pilpres 2009 saya sudah menyinggung perlunya menanyakan nisbah pajak yang ingin dicapai capres silakan baca artikel saya di link ini http://www.satriopiningitasli.com/2009/06/chatib-basri-tetap-neolib-tidak.html?m=1 Beberapa tulisan saya setahun lalu juga sudah mengingatkan lagi antara lain http://www.satriopiningitasli.com/2012/03/terget-kerja-pemerintah-yang-harus-kita.html?m=1 dan
http://www.satriopiningitasli.com/2012/03/kenaikan-harga-bbm-mengubah-paradigma.html

2. Tak tersedianya transportasi massal yang bisa dipakai menghemat dan menekan konsumsi BBM. Pemerintah menekan konsumsi BBM dengan cara menekan suplai BBM bersubsidi, sesuatu yang tidak bisa dibenarkan secara akal sehat. Seharusnya mensuplai transportasi massal yang hemat BBM atau mensuplai bahan bakar alternatif. Pemerintah bukan baru setahun bekerja. Selama ini apa yang dilakukan terhadap penyediaan transportasi massal? Moda transportasi yang menggunakan kendaraan pribadi itu hanya menghasilkan kemacetan dan pemborosan BBM. Banyak orang telah mengingatkan pemerintah, saya juga pernah menyinggungnya dalam tulisan berikut http://www.satriopiningitasli.com/2009/04/krisis-multidimensi-harus-diatasi.html?m=1

Apakah pemerintah mendapat tekanan untuk menaikkan harga BBM sesuai harga keekonomian agar sesuai iklim bisnis pom bensin asing? Kalau iya seharusnya pemerintah tidak tunduk pada tekanan seperti itu. Harga keekonomian hanya bisa diterima publik/rakyat bila demokrasi ekonomi sudah terwujud dalam artian akumulasi laba sudah dikembalikan kepada publik sesuai prinsip biososioekonomi. Pemilik modal seharusnya tidak menuntut harga keekonomian bila mereka sendiri tidak pro demokrasi ekonomi/biososioekonomi, lihat juga tulisan saya di link berikut http://www.satriopiningitasli.com/2012/03/harga-bbm-konsumen-dan-warga-negara.html

Bahkan kalau pun pemerintah memberikan kompensasi seperti BLT(bantuan langsung tunai) tak akan banyak membantu selama nisbah pajak tidak naik secara signifikan. Tentu yang saya maksud adalah peningkatan dari pajak progresif atau pajak yang pro demokrasi ekonomi.Bagi yang memahami akuntansi dan matematika seharusnya tahu http://www.satriopiningitasli.com/2012/12/kelemahan-mendasar-perekonomian-kita.html?m=1

Saya rasa penilaian saya ini cukup obyektif, tidak bekerja maksimal untuk rakyat dan publik. Mengubah paradigma neolib bisa membuatnya lebih maksimal.

Artikel Terkait

http://www.satriopiningitasli.com/2012/12/kelemahan-mendasar-perekonomian-kita.html?m=1

http://www.satriopiningitasli.com/2012/03/tidak-tepat-waktu.html?m=1

Tidak ada komentar:

Poskan Komentar