Mengawal Kepentingan Publik dan Jalannya Pemerintahan

Patut disayangkan bahwa rapat atau dialog antara pemerintah dengan tokoh-tokoh lintas agama Senin malam (17/1/2011) tidak (belum) menghasilkan sesuatu yang konkret (http://m.kompas.com/news/read/data/2011.01.18.03483538). Sebelumnya tokoh-tokoh lintas agama dan perwakilan pemuda menyampaikan kritik kepada pemerintah dengan bahasa yang lugas. Terminologi yang digunakan adalah sembilan kebohongan lama dan sembilan kebohongan baru. Beberapa pihak menyayangkan reaksi negatif pemerintah atas kritik tersebut. Kemudian digelar rapat atau dialog dengan tokoh-tokoh lintas agama itu selama lima jam.

Kita prihatin dengan kondisi sosial masyarakat, kondisi berbangsa-bernegara, dan cara-cara pemerintah menanganinya. Keprihatinan itu pula yang disuarakan para tokoh-tokoh lintas agama. Dalam hal kesejahteraan rakyat atau kesejahteraan publik, pemerintah masih saja menggunakan paradigma lama yang neolib dan tidak pro rakyat (pro publik). Lebih memprihatinkan lagi kalau pemerintah bereaksi negatif terhadap kritik tokoh-tokoh lintas agama. Justru seharusnya pemerintah terbuka terhadap pusat pengaruh di dalam civil society.
Tokoh-tokoh lintas agama adalah salah satu pusat pengaruh dalam civil society yang bisa diajak bekerjasma meningkatakan pendapatan publik yang berupa derma dan daur ulang kekayaan individu. Seperti sering saya jelaskan di dalam blog ini
bahwa kesejahteraan rakyat dan publik yang memadai sangat tergantung langsung pada pendapatan publik (pajak, derma, daur ulang kekayaam individu) yang dikelola sedemikian rupa sehingga aset publik sama dengan liabilitasnya. Sayang kalau kesempatan dialog itu tidak dimanfaatkan secara optimal oleh pemerintah untuk bekerja sama dengan civil society. Besarnya tantangan yang dihadapi dalam mewujudkan kesejahteraan rakyat dan publik menuntut pemerintah untuk bekerja sama dengan civil society bukan bekerja sendiri, apalagi bekerja sendiri seadanya dengan lebih mengutamakan pencitraan dan pelanggengan kekuasaan.

Selepas rapat atau dialog itu kita semua tetap harus mengawal kepentingan publik dan jalannya pemerintahan dan mendesak pemerintah melakukan tindakan konkret. Jangan berhenti dan puas dengan janji-janji baru.