Rabu, 18 Mei 2011

Dari Kedaulatan Ekonomi Menuju Kedaulatan Konsumen Sosial.

Kedaulatan ekonomi masih menjadi topik yang dibicarakan orang. Paling tidak oleh The Habibie Center sebagaimana saya ketahui melalui account Twitter-nya. Istilah kedaulatan ekonomi berasal dari paradigma lama dalam mengelola perekonomian dimana perekonomian dikelola sesuai dengan wilayah politik dan geografis yang mengutamakan peran domestik dan menghindari modal asing (baik asing private atau BUMN asing).

Menurut hemat saya, paradigma lama pengelolaan perekonomian baik yang berjiwa neolib maupun yang kelihatannya berjiwa daulat ekonomi tidak akan mengubah perekonomian publik menjadi seimbang antara aset dan liabilitasnya. Di dalam paradigma biososioekonomi suatu modal domestik swasta adalah liabilitas bagi publik (makro). Modal privat itu adalah liabilitas bagi publik. Mengalir ke negara mana pun modal itu selama ia adalah aset privat ia akan tetap dihitung sebagai liabilitas. Dan apabila liabilitas publik lebih tinggi dari asetnya, maka makro ekonomi tetap tidak bisa dikatakan sehat. Dalam kondisi seperti ini rakyat juga tidak terjamin kesejahteraannnya karena sistem tidak mampu membayar kewajibannya yaitu membayar: laba, bunga, gaji, dan jaminan sosial (pendidikan, kesehatan, dan food stamps).

Aset publik yang seimbang dengan liabilitasnya akan tercapai manakala kedaulatan konsumen sosial ditegakkan sedemikian rupa sehingga pendapatan publik yang berupa pajak, derma, dan daur ulang aset pribadi bisa meningkat yang kemudian dikelola agar aset publik seimbang dengan liabilitasnya. Ketika kedaulatan konsumen sosial diabaikan maka perekonomian publik tidak bisa dikatakan sehat dan kesejahteraan rakyat tidak terjamin.

Apa yang saya maksud dengan konsumen sosial adalah semua orang baik yang sanggup membeli ataupun tidak. Istilah konsumen sosial saya pakai untuk membedakan dengan konsumen komersial (yaitu hanya yang sanggup membeli). Kedaulatan konsumen sosial lebih penting untuk diperhatikan karena laba beserta akumulasinya berasal dari konsumen Ketika laba dan akumulasinya tidak dikembalikan kepada konsumen (sosial) yaitu semua orang maka yang terjadi adalah ketidakseimbangan aset-liabilitas makro. Tentu yang diwajibkan mengembalikan laba beserta akumulasinya adalah orang (individu) bukan institusi bisnis karena individu selain bersifat homo econmicus juga homo socius sementara perusahaan tidak mungkin berubah menjadi institusi sosial.

Kedaulatan ekonomi mengandaikan kekayaan berasal dari negara, sementara kedaulatan konsumen sosial mengandaikan kekayaan (akumulasi laba) berasal dari konsumen. Menurut hemat saya pengandaian kedaulatan konsumen sosial lebih tepat dan lebih rasional sehingga seharusnya diterima. Laba terjadi karena konsumen membayar lebih tinggi dari biaya produksi, distribusi, dan pajak.

Reformasi atau revolusi damai tanpa pencerahan bisa tersesat dan hanya akan dimanfaatkan orang-orang yang haus kekuasaan. Teori ekonomi makro biososioakonomi menawarkan pencerahan bagi ekonomi publik yang seimbang baik seimbang dari segi ekonomi maupun ekologi. Sebagai bagian dari masyarakat terbuka (open society), biososioekonomi terbuka terhadap kritik. Silakan kritik biososioekonomi kalau salah, silakan sebar luaskan kalau benar.

Bagi saya kedaulatan konsumen sosial lebih penting dari kedaulatan ekonomi. Seharusnya reformasi atau revolusi damai menuju kepada kedaulatan konsumen sosial.

Tidak ada komentar:

Poskan Komentar