Selasa, 10 Mei 2011

Mempertanyakan Reformasi

Bulan Mei adalah saat yang tepat untuk merenungkan, mempertanyakan dan mengevaluasi jalannya reformasi yang saat sudah menginjak usia 13 tahun. Dari 13 tahun reformasi, ada perbaikan yang terjadi, namun hal-hal yang menjadi lebih buruk juga terjadi.

Pada umumnya kondisi rakyat tetap susah. Tentu bukan salah reformasi. Reformasi telah dibajak sebagian elite untuk kepentingan pribadi dan kelompok termasuk untuk meninggalkan Pancasila. Sementara itu kita belum sepenuhnya menjadi masyarakat terbuka (open society) yaitu masyarakat yang percaya pada akal, persaudaraan, dan kebebasan. Demokrasi langsung membutuhkan open society di mana di dalam masyarakat seperti itu kebenaran dan potensi kebenaran tidak boleh ditenggelamkan, ketika kebenaran dan potensi kebenaran ditenggelamkan, rakyat bisa salah pilih. Dan kemudian yang memenangi pemilu atau pilpres adalah orang-orang yang sebenarnya tidak tepat untuk menjadi pejabat publik yang benar-benar negarawan.

Kondisi seperti menuntut kita semua memperbaiki keadaan. Tidak sedikitnya pejabat publik yang tidak bisa dipercaya membuat kita untuk selalu membuka mata lebar-lebar mengawasi dan mengoreksi sepak terjang elite baik yang duduk di eksekutif, legislatif, maupun yudikatif. Media alternatif baik blog maupun micro blog bisa berguna untuk menyampaikan kritik dan koreksi maupun saling berkomunikasi, berdiskusi, membangun jejaring sosial demi kepentingan dan kesejahteraan publik.

Jika kita cari substansinya, reformasi sebenarnya bertujuan mewujudkan kehidupan politik, sosial, dan ekonomi yang lebih baik. Terlalu sempit kalau reformasi sekedar dipahami sebagai pemberantasan korupsi. Benar, bahwa korupsi memang harus diberantas, tetapi perbaikan kesejahteraan rakyat memerlukan perubahan paradigma ekonomi neolib, sebuah paradigma yang selama reformasi sampai saat ini masih dipakai pejabat pemerintah. Pendemokrasian ekonomi dan penggantian paradigma neolib adalah sebuah keniscayaan. Hal ini penting mengingat selama reformasi justru orang-orang yang jelas-jelas anti demokrasi ekonomi seperti AB (yang kekayaannya dari warisan) bisa menduduki jabatan pemerintah dan menjadi ketua umum partai.

Kita akan selalu mengingatkan dan mengoreksi penyelewangan agar reformasi bisa bermanfaat bagi orang banyak. Jangan sampai reformasi dibajak oleh para bedebah yang anti HAM, anti Pancasila dan anti demokrasi ekonomi-biososioekonomi.

Tidak ada komentar:

Poskan Komentar