Kamis, 06 Oktober 2011

Publik vs Pemilik Modal

Sering kita membaca tulisan di surat kabar konvensional baik berupa berita atau opini mengenai perekonomian makro tetapi sudut pandang yang diambilnya bukan kepentingan publik tetapi pemilik modal. Bagi kita yang memahami teori ekonomi makro biososioekonomi memang bisa mengenali sudut pandang yang diambilnya. Yang memprihatinkan kita tentu adalah bahwa tulisan-tulisan seperti itu tidak benar-benar membela kepentingan publik. Mungkin hal itu disengaja mungkin juga tidak karena ketidaktahuannya, tetapi yang jelas kepentingan publik tidak benar-benar ditegakkan atau diperjuangkan.

Negara Gagal
Ambil contoh misalnya istilah negara gagal, istilah ini sering dipakai. Menurut hemat saya istilah ini adalah istilah yang mengambil sudut pandang pemilik modal global. Seorang pemilik modal global atau manager investasinya akan berpikir ke mana mau menginvestasikan modalnya. Dia akan mempertimbangkan beberapa negara dan akan menilai apakah suatu negara termasuk kategori negara gagal atau tidak. Dia tidak akan menunggu pemerintahan baru untuk memperbaiki negara tersebut kalau kebutuhan untuk berinvestasinya adalah hari ini. Bagi kita yang peduli kepentingan publik dan tidak sedang memposisikan diri sebagai pemodal global lebih baik kalau menggunakan istilah pemerintahan gagal bukan negara gagal, karena kalau pemerintahan gagal bisa diganti sesuai konstitusi.

Peringkat Utang
Istilah ini juga sering dipakai. Menurut hemat saya istilah atau ukuran ini sering dipakai oleh pemilik modal global sebagai pedoman pembelian surat utang suatu negara. Seseorang yang bertanggung jawab pada perekonomian negara atau publik sebaiknya fokus pada upaya-upaya meningkatkan pendapatan publik melalui pajak, derma, dan daur ulang kekayaan pribadi.

Pertumbuhan Ekonomi
Demikian juga dengan istilah pertumbuhan ekonomi atau pertumbuhan PDB. Bagi pemodal global besarnya pertumbuhan PDB suatu negara menjadi salah satu bahan pertimbangan untuk berinvestasi di negara tersebut. Pihak yang paling diuntungkan dengan besarnya pertumbuhan PDB adalah pemilik modal bukan rakyat kebanyakan. Kelemahan konsep PDB dan pertumbuhan PDB sudah saya ulas di blog ini. Penjumlahan pendapatan individual menjadi PDB tidak membuat PDB otomatis menjadi pendapatan publik. PDB tidak identik dengan pendapatan publik sementara ukuran yang berkaitan langsung dengan kesejahteraan publik atau makro adalah aset dan pendapatan publik.

Demikian beberapa istilah yang dipakai pemilik modal global sebagai bahan pertimbangan berinvestasi di suatu negara. Ekonomi berkaitan dengan kepentingan, jadi sebelum secara njlimet mengutip atau mengakomodasi teks book (yang sudah usang) sebaiknya seseorang secara jelas dan tegas menyatakan mewakili kepentingan siapa, publik atau pemilik modal? Pemasukan bagi publik adalah pengeluaran bagi pemilik modal. Jadi yang pertama-tama harus jelas adalah sudut pandang kepentingannya, publik atau pemilik modal.

Bagi yang baru pertama kali mengunjungi blog ini mungkin akan bertanya-tanya lantas apa yang harus dilakukan pemangku kepentingan publik. Yang harus dilakukan adalah meningkatkan pendapatan publik melalui derma, pajak, dan daur ulang kekayaan pribadi sesuai dengan ruang lingkup wewenangnya apakah di ranah state atau society agar aset publik sama dengan liabilitasnya.

Memang kepastian hukum diperlukan demikian juga infrastruktur dan keamanan yang baik. Namun hal ini bukan semata-mata untuk menarik investor. Kalau infrastruktur, keamanan, dan kepastian hukum baik rakyat juga akan menikmatinya.

Tidak ada komentar:

Poskan Komentar