Apakah Birokrasi Mengalami Defisit Fiskal?

Bulan Agustus adalah bulan kemerdekaan di mana pada tanggal 17 Agustus kita memperingati dan merayakan ulang tahun kemerdekaan negara kita tercinta Republik Indonesia. Postingan selama sebulan ke depan akan saya isi dengan kemerdekaan dan keindonesiaan. Namun sebelum itu saya memposting suatu tema tentang ekonomi dan sejarah.

Postingan ini mungkin agak bersifat subyektif namun demikian saya akan berusaha untuk seobyektif mungkin. Memang sebenarnya tema seperti ini adalah tugasnya arkeolog atau sejarawan profesional. Postingan ini tidak dimaksud memberi jawaban pasti atau hipotesis yang serius (formal) tetapi sekedar marangsang proses berpikir bagi siapa saja untuk lebih aktif mencari kebenaran.

Seperti kita ketahui pada masa Pu Sindok pusat pemerintahan berpindah dari Jawa Tengah ke Jawa Timur. Penyebab perpindahan itu belum diketahui dengan pasti Berikut ini saya kutipkan pendapat Supratikno Rahardjo dalam bukunya Peradaban Jawa hlm 58-59: "Mengenai sebab-sebab perpindahan pusat pemerintahan, juga masih belum ada jawaban yang memuaskan. Boechari telah menunjukkan bahwa hipotesis Schrieke tidak meyakinkan karena tidak adanya bukti bahwa rakyat Mataram sebenarnya tertindas karena dibebani oleh penguasa untuk mendirikan banyak bangunan monumental dalam waktu yang relatif pendek. Namun, hipotesis tandingan yang dikemukakannya, bahwa sebab keruntuhan itu adalah letusan Gunung Merapi, juga tidak memuaskan mengingat bahwa bencana alam gunung meletus merupakan pengalaman yang biasa mereka hadapi. Bukti-bukti prasasti mengesankan bahwa perpindahan itu tidak berlangsung tiba-tiba, tetapi dalam jangka yang relatif lama"

Sementara menurut Ninie Susanti dalam bukunya "Airlangga, Biografi Raja Pembaru Jawa Abad XI" terbitan Komunitas Bambu 2010, kemungkinan besar perpindahan itu karena faktor ekonomi (hlm 125). "Perpindahan pusat pemerintahan yang jelas terjadi telah direncanakan dengan matang. Namun demikian, apabila terjadi letusan gunung berapi yang merusak, ini hanya suatu pemicu dari perpindahan tersebut" demikian ditulis Ninie di halaman 125.

Boleh jadi alasan perpindahan itu tidak tunggal, selain ekonomi mungkin juga untuk menghindari serangan musuh, juga dipicu letusan gunung berapi. Mengnenai faktor ekonomi perlu dicari lebih dalam selain yang sudah dikemukakan para ahli. Menurut hemat saya boleh jadi birokrasi Kerajaan Mataram Kuno mengalami defisit fiskal atau paling tidak tekanan hebat akibat obral pemberian status sima (perdikan) pada masa Rakai Kayuwangi (855-885M) di satu sisi dan pembengkakan birokrasi kerajaan di sisi lain akibat perkembangan jaman termasuk juga untuk meningkatkan pertahanan mengantisipasi serangan luar. Di antara raja-raja Jawa Kuno, memang Rakai Kayuwangi yang paling banyak meberikan status sima diikuti Pu Sindok (929-948M) diurutan kedua (Peradaban Jawa hlm 161). Pemberian status sima dan pembukaan sawah baru memang sangat menonjol pada masa Kayuwangi. Hal itu digunakan untuk pemeliharaan bangunan peribadatan bukan untuk membangun bangunan peribadatan baru (Peradaban Jawa, hlm 417). Bangunan peribadatan yang monumental yaitu Borobudur dan Candi Larajonggrang memang didirikan sebelum Rakai Kayuwangi, yaitu jaman Samaratungga dan Pramodhawardhani-Pikatan. Dengan penetapan status sima maka pendapatan (birokrasi) kerajaan berkurang dua pertiganya ("Airlangga, Biografi Raja Pembaru Jawa Abad XI, hlm 57").

Mungkin karena itu pula pada masa Jawa Timur baik pada masa Mataram kuno atau kerajaan sesudahnya pendirian bangunan peribadatan monumental dan pemberian status sima berkurang intensitasnya karena khawatir menyebabkan tekanan atau defisit fiskal.
Perpindahan pusat pemerintah ke Jawa Timur mungkin dimaksud untuk lebih aktif dan serius mengelola pemasukan pajak dari sektor perdagangan antar pulau atau antar benua yang sudah mulai ramai. Pada masa Jawa Kuno usaha perdagangan juga dikenai pajak ("Airlangga, Biografi Raja Pembaru Jawa Abad XI, hlm "). Rencana pemindahan itu boleh jadi merupakan keputusan matang yang direncanakan dengan baik meskipun mungkin pernah menimbulkan pertentangan pendapat di kalangan birokrasi kerajaan. Memang masa setelah Kayuwangi sampai dengan Pu Sindok selama kurang lebih 45 tahun terdapat 9 orang raja memerintah, 2 di antaranya bahkan memerintah kurang dari setahun yaitu Dyah Tagwas dan Rakai Gurunwangi (Peradaban Jawa hlm 65).

Kalau benar bahwa salah satu sebab pemindahan pusat pemerintahan karena tekanan atau defisit fiskal, maka raja yang memutuskan memindahkan pusat pemerintahan patut dihargai keputusannya karena ia menyelamatkan pemasukan pajak di satu sisi tanpa harus mencabut status sima yang telah diputuskan raja sebelumnya. Tanpa berkonflik dengan tanah sima.

Meskipun birokrasi mengalami tekanan atau defisit fiskal bukan berarti masa Jawa Tengah adalah masa di mana rakyat hidup dalam kemiskinan. Kekayaan terdistribusi kepada penduduk sima. Dilihat dari jumlah emas yang ditemukan, masa Jawa Tengah adalah puncak perdaban sebagaimana dikemukakan Supratikno Rahardjo dalam bukunya Peradaban Jawa hlm 146.

Pengalaman masa Mataram Kuno dalam mengelola pajaknya dapat dijadikan pelajaran bagi kita saat ini. Pembiayaan pemerintahan dan pembangunan dengan hutang tidaklah bijaksana. Demokrasi ekonomi dalam paradigma barunya yang berdasarkan teori ekonomi makro biososioekonomi adalah keniscayaan untuk keluar dari jerat hutang dan untuk menyejahterakan rakyat secara keseluruhan.