Selasa, 31 Agustus 2010

Membedakan Negara dan Pejabat Pemerintah


Kita mungkin perlu hati-hati dalam menggunakan istilah karena hal itu boleh jadi akan berdampak besar di kemudian hari. Istilah "negara gagal" memang pernah muncul ke permukaan dipopulerkan oleh media massa. Istilah itu berasal dari sebuah buku karya cendekiawan asing.

Kita perlu lebih arif dan jangan naif menggunakan istilah "negara gagal". Istilah yang kelihatan ilmiah itu belum tentu tepat digunakan kepada Indonesia. Janganlah sok intelek atau sok seminaris dengan istilah yang kelihatan ilmiah atau kelihatan mentereng tetapi berbahaya bagi negara. Menurut hemat saya penggunaan istilah "negara gagal" itu secara naif justru menguntungkan kelompok radikal yang ingin mengganti sistem, mengganti NKRI dengan sistem lain. Sangat berbahaya kalau kemudian kelompok radikal itu menjejalkan pengaruhnya ke benak orang lebih dari sekali seminggu di rumah-rumah ibadah.

Selain itu, menurut hemat saya, penggunaan istilah "negara gagal" juga secara naif menguntungkan politisi (pejabat pemerintah) yang busuk yang sebenarnya gagal menegakkan kepentingan publik di Republik ini. Suatu kritik atau penilaian terhadap pejabat pemerintah seharusnya memang ditujukan kepada pejabat tersebut. Jangan sampai karena takut menilai atau takut mengatakan pejabat tertentu gagal maka dipakailah istilah "negara gagal." Kita harus mencegah agar politisi busuk tidak diuntungkan. Kita perlu memahami psikologi massa. Kalau tidak maka saya khawatir bahwa penggunaan istilah "negara gagal" akan menguntungkan politisi busuk yang berprinsip: "kalau saya terpental dari jabatan saya maka Indonesia harus hancur."

Indonesia harus jalan terus walau ada pejabat pemerintah yang harus diganti. Pergantian pejabat pemerintah adalah hal yang biasa dalam Republik asalkan sesuai konstitusi dan untuk kepentingan publik. Memang idealnya kita perlu melakukan evaluasi ulang atau training ulang bagi pejabat pemerintah dari berbagai lapisan agar kita memiliki pejabat pemerintah yang benar-benar berani membela dan menegakkan kepentingan publik. Pejabat pemerintah yang hanya mengurusi kepentingan sendiri dan kelompok tidak layak menjadi pejabat publik.

Saya prihatin dengan kenaifan beberapa pihak yang kata-kata atau tindakannya justru menguntungkan kelompok radikal atau politisi busuk. Penindasan, sengaja atau tidak sengaja, sering berlindung pada hal-hal yang kelihatannya ilmiah tapi naif. Sekali lagi kita perlu memahami psikologi massa. Kalau yang gagal pejabat pemerintah katakanlah pejabat tersebut gagal. Jangan katakan negara gagal.

Semoga postingan sederhana dalam suasana perayaan ulang tahun kemerdekaan RI ini dipahami. Merdeka!!!

Tidak ada komentar:

Poskan Komentar