Selasa, 15 Maret 2011

Mengapa Himbauan untuk Berbagi Lebih Mengena daripada Larangan Berbisinis?

Sebenarnya sudah cukup lama saya ingin memposting tulisan seperti ini, namun saya perlu mencari momentum yang tepat. Saya rasa saat ini adalah saat yang tepat terutama setelah Keuskupan Agung Jakarta menjadikan "Mari Berbagi" sebagai tema retret agung Prapaskah 2011.

Berbeda dengan pertama kali ketika saya memperjuangkan biososioekonomi dan daur ulang kekekayaan di awal tahun 2000-an, saat ini himbauan untuk berbagi sudah mulai menggema. Suatu perkembangan yang cukup menggembirakan.

Postingan ini tidak mengambil sudut pandang keagamaan (kerohanian) tetapi sudut pandang matematika dan statistika mengapa himbauan untuk berbagi dalam mewujudkan kesejahteraan publik dan mengentaskan kemiskinan lebih mengena dari pada larangan berbisnis.

Di lingkungan keagamaan tertentu pada suatu masa memang ada pandangan miring terhadap profesi bisnis. Sebagian rohaniwan terlihat kurang ramah terhadap orang-orang yang berprofesi ini, bahkan ada rohaniwan yang tidak suka kalau ada orang yang mengajari rakyat kecil berdagang untuk menyelamatkan ekonomi rumah tangga mereka. Untunglah paling tidak ada satu kongregasi rohaniwan yang tetap ramah dengan orang-orang yang berprofesi bisnis dan tidak berniat melenyapkan profesi bisnis.

Bagi orang yang memahami matematika dan statisika akan mudah memahami mengapa himbauan untuk berbagi lebih mengena daripada larangan berbisnis. Larangan berbisnis sering hanya ditaati rakyat kecil penurut yang tidak hanya terbatas penghasilannya tetapi juga intelektualitasnya. Rakyat kecil sering takut berdosa karena kekayaannya meningkat 100% dibanding kekayaannya tahun lalu. Peningkatan kekayaan 100% memang dianggap sangat kapitalistik, tetapi jangan salah meskipun secara persentase kekayaannya meningkat drastis, secara nominal paling-paling hanya meningkat Rp 5.000.000,- sehingga total kekayaannya menjadi sepuluh juta rupiah. Peningkatan kekayaan sebasar itu tidak cukup untuk membeli rumah.

Di lain pihak kalaupun toh himbauan larangan berbisnis ditaati orang kaya (biasanya tidak ditaati) sehingga kekayaannya hanya meningkat 7% misalnya janganlah gembira dulu dan memuja orang kaya itu sebagai orang baik dalam arti bukan kapitalis karena peningkatan kekayaan yang cuma sebesar 7% itu secara nominal bisa berarti 7 milyar rupiah kalau aset awalnya Rp 100 Milyar. Dan uang sebesar 7 milyar rupiah itu bisa dipakai membeli sepuluh rumah seharga 700 juta rupiah atau seratus rumah seharga 70 juta rupiah.

Bahkan baru-baru ini ketahuan ada seorang penguasa yang lama menjabat yang dituntut mundur rakyatnya, kekayaannya mencapai lebih dari Rp 600 triliun. Kalau kekayaannya bertambah 1% saja setelah diputar dalam berbagai instrumen investasi berarti secara nominal kekayaannya bertambah Rp 6 triliun, suatu jumlah yang bukan sedikit tentunya.

Larangan berbisnis dalam kondisi seperti itu hanya akan membuat yang kaya semakin kaya atau paling tidak, tetap kaya sementara yang miskin tetap miskin, tidak bisa membeli rumah, tidak bisa makan tiga kali sehari dengan gizi yang memadai.

Berbeda dengan larangan berbisnis, himbauan berbagi akan meningkatkan income publik yang akan berpengaruh langsung dengan kesejahteraan publik dan pengentasan kemiskinan. Tentu saja yang dimaksud berbagi di sini tidak sebatas 3% atau 10% dari kekayaaan (apalagi kalau persentasenya didasarkan pendapatan, yang tentu nominalnya akan lebih kecil lagi). Batasan berbagi adalah sepanjang sisa harta yang tidak dibagikan cukup untuk hidup normal, hidup yang layak. Artinya bagi rakyat kecil membagikan penghasilannya sebesar 1% pun mungkin akan terasa berat sementara bagi orang kaya membagikan 99,9% hartanya tidak akan membuatnya mati kelaparan.

Tentu saja kalau persentase kekayaan yang dibagi itu begitu besar mendekati 100% kekayaan sesorang akan berdampak besar pula pada ekonomi dan moneter sehingga perlu bantuan ilmu pengetahuan untuk mengelolanya. Di sinilah diperlukan teori biososioekonomi beserta ilmu pendukungnya seperti akuntansi dan aktuaria. Paling tidak perlu diketahui oleh semua pihak bahwa kekayaan besar dari derma atau daur ulang itu tidak boleh dibagi-bagikan atau didistribusikan dalam sekejap atau decomposition time-nya nol menurut istilah biososioekonomi, karena kalau dibagi-bagikan dalam sekejap akan membuat aset publik merosot drastis menjadi nol rupiah. Percuma berbagi kalau tidak menghasilkan aset publik. Tujuan berbagi tidak hanya pemarataan tetapi membuat aset publik sama dengan liabilitasnya (dengan catatan pertumbuhan penduduk nol persen).

Dengan mempertahankan aset publik sama dengan liabilitasnya (untuk pertumbuhan penduduk nol persen) maka kondisi seperti ini akan nyaman buat rakyat kecil karena kondisi seperti ini menjamin sistem ekonomi mampu membayar kewajibannya yaitu: gaji, bunga, laba dan jaminan sosial yang meliputi pendidikan, kesehatan dan food stamps atau ketahanan pangan.

Pengangguran adalah indikasi bahwa sistem ekonomi yang sedang berjalan tidak mampu membayar gaji. Kemiskinan adalah indikasi bahwa sistem ekonomi yang sedang berjalan tidak mampu membayar laba sehingga banyak orang yang pendapatannya di bawah nilai KHL (kebutuhan hidup layak). Terkoreksinya bunga deposito menjadi nol atau minus bila dikoreksi dengan inflasi adalah indikasi bahwa sistem ekonomi yang sedang berjalan tidak mampu membayar bunga. Banyaknya anak usia sekolah putus sekolah dengan alasan ekonomi adalah indikasi bahwa sistem ekonomi yang sedang berjalan tidak mampu membayar jaminan sosial. Secara deduktif-logis (deduktif-matematis) itu semua terjadi karena liabilitas publik lebih tinggi dari asetnya seperti saat ini. Dengan berbagi harta kita bisa membuat aset publik seimbang dengan liabilitasnya.

Tentu saja himbauan larangan berbisnis masih relevan kalau itu ditujukan pada pejabat pemerintah atau pejabat publik agar tidak terjadi konflik kepentingan. Semoga penjelasan sederhana dari sudut pandang matematika, statistika, dan akutansi ini bisa dipahami.

Tidak ada komentar:

Poskan Komentar