Anti Demokrasi(Ekonomi) dalam Penyelenggaraan Pendidikan

Demokrasi ekonomi dalam paradigma barunya yang mengakomodasi teori ekonomi makro baru biososioekonomi memiliki prinsip yang jelas dan accountable yaitu bahwa laba (dan akumulasinya) berasal dari konsumen dan harus dikembalikan kepada konsumen (semua orang). Dengan cara seperti itu akan diperoleh keseimbangan (baik keseimbangan alam maupun keseimbangan aset publik-privat), efisiensi ekologis, dan keadilan sosial. Sayangnya prinsip semacam itu belum dikenal luas dan diimplementasikan. Sebagai contoh adalah penyelenggaraan dan pembiayaan pendidikan.

Memasuki tahun ajaran baru seperti sekarang ini membuat banyak (maha)siswa ataupun orang tuanya cemas khawatir tidak bisa melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi karena ekonomi. Kecemasaan itu masuk akal karena banyak sekolah dan perguruan tinggi masih membebankan biaya penyelenggaraan pendidikannya kepada konsumen dalam hal ini adalah (maha)siswa atau orang tuanya. Bahkan penyelenggara pendidikan juga tidak transparan dalam mengelola keuangan sebagaimana diberitakan harian Kompas 13 Juli 2011 ("Sekolah Tertutup Soal Keuangan"). Selain tidak transparan, pungutan biaya pendidikan dari konsumen pendidikan itu juga cenderung anti demokrasi (umum) juga anti demokrasi ekonomi meskipun dengan dalih atau alasan subsidi silang sekalipun. Inilah salah satu bentuk otoriterianisme yang harus diwaspadai di era reformasi ini.

Salah satu indikasi tidak demokratisnya penyelenggaraan pendidikan adalah posisi komite sekolah. "Komite sekolah yang mestinya menjadi pengontrol keuangan sekolah justru berada di bawah subordinasi kepala sekolah untuk mengesahkan pengelolaan keuangan di sekolah" demikian saya kutip dari pemberitaan Kompas di atas. Dan karena khawatir anaknya mendapat intimidasi, banyak orangtua yang tidak meminta pertanggungjawaban lebih dalam mengenai penggunaan dana dari orangtua siswa.

Tidak demokratisnya penyelenggaraan pendidikan tidak hanya karena posisi komite sekolah tapi juga karena pungutan yang dibebankan kepada konsumen pendidikan itu. Salah satu cacat dalam kehidupan manusia adalah tidak bisa memilih orangtua yang harus melahirkannya. Dilahirkan sebagai anak orang miskin tentu bukan suatu pilihan. Setiap orang yang berkehendak baik harus ikut mengeliminir cacat itu. Subsidi silang antar siswa bukanlah solusi, subsidi silang itu juga bertentangan dengan demokrasi ekonomi dalam paradigma barunya, mengapa? Karena yang dipakai sebagai sumber dana untuk memberi subsidi berasal dari konsumen pendidikan yang dalam pada itu berada pada posisi terjepit khawatir tidak diterima kalau sumbangannya sedikit. Selain itu perbedaan ekonomi orangtua (maha)siswa relatif tidak besar sehingga tetap membebani konsumen. Orang yang sangat kaya boleh jadi anaknya sudah lulus kuliah atau kuliah di luar negeri, oleh karena itu subsidi silang semacam itu tidak jauh dari aroma penindasan. Orang yang sangat kaya itu kekayaannya berasal dari akumulasi laba yang belum dikembalikan kepada konsumen sesuai prinsip biososioekonomi-demokrasi ekonomi. Kalau mau subsidi harus dicarikan dana di luar konsumen pendidikan. Itulah yang diupayakan biososioekonomi.

Dalam paradigma biososioekonomi baik penyumbang maupun yang disumbang adalah sama-sama konsumen sosial. Penyumbang memiliki kebebasan, kepada lembaga apa dia akan menyumbang. Ini adalah masalah kepercayaan seperti halnya nasabah bank yang hanya memilih bank yang ia percayai untuk menjadi tempat menyimpan dananya. Sementara itu dalam kasus subsidi silang pendidikan, penyumbang tidak memiliki kebebasan semacam itu.

Cara pembiayaan pendidikan yang konvensional itu seharusnya diakhiri karena tidak sesuai dengan demokrasi umum maupun demokrasi ekonomi. Biososioekonomi menawarkan pembiayaan pendidikan yang berkeadilan sosial dan sesuai dengan prinsip demokrasi ekonomi. Dalam paradigma biosoioekonomi, semua anak baik pintar atau bodoh, kaya atau miskin seharusnya mendapat paket beasiswa sampai dengan S1. Kalau kemampuan intelektualnya hanya sampai SMP atau SMA ia bisa mengambil sisa paket beasiswanya sebagai tunjungan pensiun nantinya.

Kita membutuhkan organisasi konsumen sosial yang menuntut daur ulang kekayaan pribadi, menuntut dikembalikannya laba atau berjuang mendemokrasikan ekonomi sehingga pembiayaan pendidikan menjadi lebih demokratis dan berkeadilan sosial. Kita membutuhkan banyak pekerja di ladang Tuhan khususnya di divisi kesejahteraan umum ini. Semoga Tuhan menyempurnakan usaha kita yang kita tekuni melalui jalan damai.

Artikel Terkait
Revolusi Memang Belum Selesai, Revolusi Damai Dimungkinkan!
Demokrasi Ekonomi (Biososioekonomi) Lebih dari Sekedar Politik Etis Belanda