Kamis, 01 Maret 2012

Kenaikan Harga BBM. Mengubah Paradigma, Meringankan Beban Rakyat

Rencana pemerintah menaikkan harga BBM mendapat kritikan dari berbagai kalangan. Kenaikan harga BBM itu akan meningkatkan beban rakyat karena akan diikuti kenaikan harga aneka produk dan jasa khususnya jasa transportasi. Bagi mereka yang pendapatannya pas-pasan atau kurang pasti akan terpukul.

Menurut persepsi orang kebanyakan, korupsi menyebabkan pemerintah mengalami kesulitan keuangan dan terpaksa menaikkan harga BBM. Hal itu tidak terlalu salah. Bagi kita yang memahami ekonomi publik kerakyatan, kenaikan harga BBM karena pemerintah belum mengubah paradigma neolibnya yang pro pemilik modal menjadi pro publik-rakyat.

Dampak dari paradigma neolib itu muncul dalam kenyataan berikut.

(1) Masuknya modal asing atau modal privat tidak hanya di industri hulu atau eksplorasi minyak bumi tapi juga di hilir yaitu usaha eceran BBM sehingga usaha pompa bensin asing juga masuk ke Indonesia yang menyebabkan pemerintah harus menyesuaikan harga BBM dengan harga keekonomian. Padahal harga keekonomian tidak selalu mencerminkan harga riil, bisa juga adanya unsur spekulasi sehingga menjadi bubble seperti dulu pernah terjadi,  baca artikel saya "Misteri Laba dan Kesengsaraan Rakyat" http://www.satriopiningitasli.com/2008/10/misteri-laba-dan-kesengsaraan-rakyat.html

(2)Tax ratio kita tetap rendah atau menurun yang menyebabkan kemampuan keuangan pemerintah relatif terbatas. Sebagai contoh pada tahun 2002 tax ratio kita 13,0% sementara sekarang (tahun 2011) turun menjadi 12,3%. Angka 13% itu pun tergolong rendah karena pada tahun tersebut tax ratio negara tetangga bisa mencapai 17%. Benar secara nominal PDB dan penerimaan pajak kita meningkat akan tetapi kalau tax ratio turun maka kemampuan pemerintah untuk mengatasi liabilitas publik juga menurun.

Hanya dengan mengubah paradigma neolib dan diikuti tindakan nyata yang pro rakyat/publik dan pro biososioekonomi (demokrasi ekonomi) yang akan meringankan beban rakyat. Secara matematika sederhana dapat dikatakan bahwa laba (dan kekayaan) berasal dari konsumen dan harus dikembalikan kepada konsumen (semua orang). Rendahnya daya beli rakyat terjadi karena hanya sebagian kecil saja laba yang dikembalikan kepada publik. Kalau semua laba SUDAH dikembalikan kepada semua orang (publik) sesuai prinsip biososioekonomi maka daya beli rakyat tetap terjaga meski mungkin secara nominal harga BBM naik. Persoalannya adalah bahwa belum semua laba dikembalikan kepada publik seperti prinsip biososioekonomi atau demokrasi ekonomi yang benar. Pemerintah perlu bekerja sama dengan pusat pengaruh dalam civil society baik lokal maupun global untuk mendemokrasikan ekonomi, mengembalikan laba kepada publik. Sementara itu tindakan jangka pendek yang bisa dilakukan pemerintah adalah melakukan penghematan, meningkatkan tax ratio, dan memberantas korupsi.

Semoga tulisan sederhana ini dipahami.


Artikel Terkait

http://www.satriopiningitasli.com/2012/02/semoga-semakin-banyak-orang-kaya.html

http://www.satriopiningitasli.com/2010/06/demokrasi-ekonomi-biososioekonomi-lebih.html

http://www.satriopiningitasli.com/2011/11/pajak-pajak-yang-anti-demokrasi-ekonomi.html

http://www.satriopiningitasli.com/2009/04/krisis-multidimensi-harus-diatasi.html

http://www.satriopiningitasli.com/2008/10/misteri-laba-dan-kesengsaraan-rakyat.html

Tidak ada komentar:

Poskan Komentar