Jumat, 16 Maret 2012

Harga BBM, Konsumen, dan Warga Negara

Kalau kita bekerja di suatu perusahaan, maka istilah konsumen mengacu pada mereka yang mampu membeli produk kita. Kepada kelompok yang mampu membeli produk kita itulah segala aktivitas dan komunikasi pemasaran kita lakukan. Dalam kasus seperti itu kita tidak perlu memikirkan mereka yang tidak mampu membeli.

Lain halnya kalau kita sebagai aktivis sosial yang bekerja untuk mewujudkan kesejahteraan publik melalui demokrasi ekonomi yang berpedoman biososioekonomi. Dalam kasus terakhir kita mengenal semboyan: "Dari konsumen, oleh konsumen, untuk konsumen (semua orang)" yang artinya laba (dan kekayaan) berasal dari konsumen dan harus dikembalikan kepada konsumen (semua orang) di mana organisasi konsumen bisa ikut berperan mendistribusikannya. Dalam kasus yang terakhir ini tentu yang dimaksud konsumen adalah semua orang baik yang mampu maupun tidak mampu membeli. Mungkin istilah konsumen sosial lebih tegas. 

Berbeda dengan pandangan Marx yang mengatakan bahwa laba adalah hasil eksploitasi buruh, karena buruh dibayar lebih murah dari nilai barang, pandangan demokrasi ekonomi yang berpedoman biososioekonomi menyatakan bahwa laba ada karena konsumen membayar lebih tinggi. Akumulasi dari laba adalah aset atau kekayaan. Kesejahteraan umum tidak akan benar-benar terwujud kalau akumulasi dari laba tidak pernah dikembalikan kepada konsumen (semua orang). Pandangan neolib yang mengatakan bahwa laba adalah pengembalian yang sah atas modal, titik, tidak akan membawa kita pada kesejahteraan umum yang meringankan beban rakyat.

Pandangan demokrasi ekonomi/biososioekonomi ini secara matematis lebih rasional sehingga seharusnya bisa menjadi pedoman kerja yang obyektif bagi siapa pun baik yang bekerja di ranah civil society maupun state. Gerakan konsumen sosial tidak bertujuan melenyapkan laba, tidak melarang individu mengambil keuntungan dari kegiatan bisnis legalnya. Gerakan konsumen sosial secara damai hanya menuntut bahwa akumulasi laba dikembalikan kepada publik sesuai prinsip teori ekonomi makro biososioekonomi.  Kalau prinsip ini dipahami maka isu rencana pemerintah menaikkan harga BBM seharusnya disikapi secara bijak tanpa nuansa politisasi berlebihan. Baik pihak pemerintah maupun pengkritik harus bersikap wajar dalam arti bahwa masalah kesengsaraan rakyat pada hakekatnya bersumber pada tidak adanya demokrasi ekonomi, tidak dikembalikannya akumulasi laba pada konsumen/publik sesuai prinsip biososioekonomi.Faktanya akumulasi laba itu belum dikembalikan kepafa publik, tax ratio kita rendah, belum ada daur ulang kekayaan pribadi.

Pihak pemerintah seharusnya tidak menjadi budak pemilik modal. Pemerintah seharusnya bekerja sama dengan gerakan konsumen sosial. Dalam kasus kenaikan harga BBM ini organisasi politik (warga negara) bertemu dengan organisasi konsumen (sosial) untuk kepentingan yang sama yaitu mewujudkan kesejahteraan publik. Adanya gerakan konsumen sosial atau organisasi konsumen sosial membuat isu sensitif kenaikan harga BBM menjadi terkendali. Ditangani dengan kepala dingin dengan tetap pro rakyat, pro demokrasi ekonomi (biososioekonomi).

Tulisan sederhana ini sekedar mengingatkan apa hakekat demokrasi ekonomi dalam paradigma baru yang berpedoman biososioekonomi. Semoga bermanfaat.

Tidak ada komentar:

Poskan Komentar