Refleksi Kebangkitan Nasional dan Reformasi

Reformasi yang digulirkan 14 tahun lalu telah membawa banyak perubahan. Selain perubahan positif seperti kebebasan berpendapat ada juga perubahan negatif seperti maraknya korupsi dan intoleransi yang merupakan efek tak dikehendaki oleh kaum reformis. Menurut pendapat saya hal-hal negatif tersebut bukan karena reformasi itu sendiri tetapi karena reformasi telah dibajak petualang politik atau politikus busuk yang bersekongkol dengan pemilik modal yang anti demokrasi ekonomi atau pemilik modal yang termasuk konglomerat hitam. Sudah begitu, diperparah dengan keterlibatan kaum fundamentalis radikal yang anti Pancasila. Selain adanya perubahan ada juga yang tidak berubah yaitu sikap feodal sebagian orang dan pejabat pemerintah yang sudah ada sejak jaman Orde Baru atau sebelumnya.

Kita tidak bisa memungkiri bahwa salah satu hal yang menyemangati bergulirnya reformasi adalah Kebangkitan Nasional yang kita rayakan setiap tanggal 20 Mei. Spirit Kebangkitan Nasional bergelora di dada para demonstran dan segenap elemen bangsa pro reformasi 14 tahun lalu di mana 1 hari setelah perayaan Kebangkitan Nasional, Presiden Soeharto mengundurkan diri. Kebangkitan Nasional itu tidak lepas dari munculnya kaum terpelajar pribumi yang berasal dari rakyat kebanyakan. Kebangkitan Nasional mendorong Sumpah Pemuda 28 Oktober 1928 dan kemudian Kemerdekaan Indonesia 17 Agustus 1945 dengan cita-cita memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa serta melindungi tanah tumpah darah Indonesia.

Hal-hal negatif yang terjadi di jaman reformasi tidak hanya bertentangan dengan cita-cita reformasi itu sendiri tetapi bertentangan dengan cita-cita Indonesia merdeka. Oleh karena itu harus menjadi perhatian kita bersama.

Kini situasi kita tidak hanya dihadapkan pada maraknya korupsi, intoleransi kaum fundamentalis agama, dan tetap bercokolnya feodalisme, tetapi situasi dunia di mana Uni Eropa dilanda krisis ekonomi sementara AS belum benar-benar pulih dari krisis 2008. Sebagian kaum intelektual sudah menyadari bahwa krisis moneter yang melanda Indonesia tahun 1998 juga menuntut kita mengubah paradigma ekonomi   neolib yang menjadi dasar kebijakan pemerintahan Orde Baru. Kini apa yang menjadi keprihatinan sebagian kaum intelektual itu mulai diikuti dan dipercayai banyak orang meski belum menjadi perhatian pejabat pemerintah. Perlu diingat bahwa krisis moneter 1998 itu dipicu gejolak properti di Thailand 1997. 

Pemberantasan KKN (korupsi, kolusi, dan nepotisme) seperti dituntut demonstran reformasi memang perlu akan tetapi mengubah paradigma ekonomi yang neolib juga sangat perlu. Krisis ekonomi yang melanda negara-negara kapitalis menuntut kita untuk segera bertindak secara bijak dan cerdas demi kesejahteraan umum/rakyat.

Kebangkitan Nasional tidak terlepas dari kaum terpelajar dan cendekiawan. Terpelajar tidak hanya karena pendidikan formalnya tinggi tetapi juga cerdas memahami duduk persoalan yang dihadapi dan memiliki budi pekerti luhur. Seorang ekonom, meski bergelar doktor, kadang  jauh dari sikap terpelajar karena bersikukuh pada teori yang tidak relevan dengan kesejahteraan rakyat.

Semangat Kebangkitan Nasional dan reformasi seharusnya mendorong kita memperbarui dan memperbaiki diri guna menghadapi tantangan dan ancaman ekonomi yang ada di depan mata. Krisis ekonomi yang disertai gejolak atau krisis ekonomi yang "silent" tetap menjadi ancaman dalam perekonomian yang berparadigma neolib. Semoga tulisan dipahami.