Kamis, 06 Agustus 2009

Apa Pun Namanya Cara Nge-Mix-nya Harus Jelas!!!

Mau diberi nama ekonomi Pancasila, ekonomi jalan tengah, atau ekonomi kerakyatan yang penting cara nge-mix-nya harus jelas. Banyak yang mempercayai bahwa perekonomian yang ekstrim kiri maupun kanan tidak memberi kebaikan pada publik (rakyat kebanyakan). Namun demikian ekonomi jalan tengah pun belum tentu menjadi solusi kalau jalan tengah yang dimaksud sekedar kehendak angin-anginan kadang-kadang negara melakukan intervensi terhadap pasar kadang-kadang tidak. Jalan tengah bukan sekedar antara intervensi atau tidak. Juga bukan berarti hanya mengandalkan kekuasaan negara, karena kekuasaan negara terbatas di negara itu, sementara pasar atau bisnis sudah mengglobal.

Ada tiga pilar keadaban publik yang perlu diketahui dan dipertimbangkan yaitu pasar, negara (pemerintah), dan masyarakat (civil society). Pemerintahan tidak bisa berjalan global karena pasti terjadi benturan antara negara yang satu dengan negara lain baik karena latar belakang sejarahnya atau pertentangan kepentingan. Hanya ada dua yang bisa mengglobal yaitu bisnis dan masyarakat dengan catatan komponen masyarakat yang mengglobal tidak membawa kepentingan negara asalnya. Civil society bukan subordinat pemerintah. Jalan tengah yang menjadi solusi seharusnya tidak mengabaikan peran civil society untuk mengimbangi pasar. Pemerintah dituntut bekerja sama dengan civil society sebagai mitra yang setara.

Menanggapi hasil Kongres Ke-17 Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia (ISEI) yang mengusulkan kembali ke Ekonomi Pancasila (Koran Kompas 2/08/2009, hlm 2:"Darmin Ketua Umum ISEI") postingan ini mengingatkan kepada semua pihak akan perlunya suatu kejelasan dan kelugasan ekonomi jalan tengah atau ekonomi jalan ketiga. Kongres ISEI bukanlah kampanye pilpres dimana dalam kampanye pilpres sebagian kandidat berbicara normatif. Berbicara lugas dianggap kasar dan tidak mendapat simpati rakyat. Dalam forum seperti kongres ISEI itu sarjana atau ilmuwan dituntut berbicara lugas.

Dalam kampanye pilpres ada kandidat yang memakai ekonomi jalan tengah sebagai jargon. Seolah-olah ekonomi jalan tengah adalah bentuk tengah antara ekonomi kerakyatan dan neolib. Padahal jalan tengah antara ekonomi kerakyatan dan neolib tetap neolib. Istilah ekonomi Pancasila memang kurang terdengar beberapa tahun terakhir. Sepanjang yang saya tahu hal itu terjadi bukan karena Prof Dr Mubyarto sudah wafat atau karena ekonomi Pancasila sudah ditinggalkan orang, tetapi karena Pusat Studi Ekonomi Pancasila (PUSTEP) UGM berganti nama menjadi Pusat Studi Ekonomi Kerakyatan. Saya tidak yakin yang dimaksud ekonomi kerakyatan sama dengan ekonomi sosialis atau komunis.

Tetapi apa pun namanya jalan tengah atau ekonomi campuran itu harus jelas. Ketidakjelasan akan dianggap sebagai sekedar suatu penghalusan istilah atau suatu upaya mengaburkan permasalahan untuk tetap dianggap santun. Biososioekonomi sebagaimana saya rumuskan adalah ekonomi campuran atau ekonomi jalan ketiga, tetapi cara nge-mix-nya benar-benar jelas dan lugas. Saya menggunakan suatu model seperti yin-yang untuk membantu menjelaskan biososioekonomi (Herucakra Society Jalan Ketiga Ekonomi Dunia, hlm 16-17 ). Biososioekonomi bukan suatu sistem yang tidak jelas. Mengambil kekayaan orang kaya berusia 35 tahun untuk diberikan kepada orang miskin berusia 37 tahun bukan cara yang disetujui biososioekonomi.

Kejelasan biososioekonomi karena kelugasannya menentang pewarisan kekayaan berlimpah di samping karena rumusan dasarnya ("kelahiran adalah hutang yang harus dibayar dengan kematian") serta neraca T (neraca herucakra society) yang disusunnya. Kekayaan individu yang tidak didermakan kepada publik akan membebani sistem ekonomi karena sistem ekonomi harus membayar bunga dan laba atas kekayaan seperti itu. Jatuhnya laba sudah sering terjadi dalam sejarah dan sudah diramalkan Marx. Sementara jatuhnya bunga (dimana suku bunga riil bila dipotong tingkat inflasi adalah nol atau minus) juga bagian dari jatuhnya "laba" bagi penabung. Kedua kejadian itu merupakan indikator nyata bahwa sistem ekonomi menanggung beban berat dan tidak mampu lagi membayar bunga dan laba itu. Ujung-ujungnya pengangguran meluas, defisit anggaran pemerintah membengkak, hutang pemerintah meningkat, atau anggaran untuk jaminan sosial terpangkas atau kombinasi dari beberapa akibat tadi. Dengan biososioekonomi persoalan ekonomi publik atau hajat hidup orang banyak menjadi gamblang, dan terang benderang.

Memang karena kelugasan itu biososioekonomi dituduh radikal oleh sebagian orang. Padahal biososioekonomi tidak radikal dalam pengertian tidak anti bisnis privat, tidak anti akumulasi kekayaan pribadi selama diperoleh dengan cara-cara bermoral, legal, dan fair. Memperoleh kekayaan berlimpah karena warisan termasuk yang dianggap tidak fair oleh biososioekonomi. Saya tidak mengusulkan hukum positif negara untuk melarang pewarisan kekayaan berlimpah (kategori triple six) sebagaimana saya jelaskan dalam buku saya Herucakra Society Jalan Ketiga Ekonomi Dunia. Pemerintah perlu bekerja sama dengan civil society yang bisa mengglobal mengimbangi pasar.

Usulan konggres ISEI untuk kembali ke ekonomi Pancasila perlu disambut baik kalau benar-benar berasal dari itikad baik untuk mewujudkan kesejahteraan publik (hajat hidup orang banyak). Tetapi harus ditolak kalau itu merupakan penghalusan istilah untuk mengaburkan persoalan. Yang penting cara nge-mix-nya harus jelas dan lugas. Godaan ekonomi jalan tengah adalah kaburnya persoalan. Tanpa kejelasan dan kelugasan, tidak akan banyak bermanfaat bagi rakyat kebanyakan.

Tidak ada komentar:

Poskan Komentar