Banyak orang yang tidak bisa memahami bagaimana mungkin seorang pebisnis peduli terhadap pengentasan kemiskinan, bagaimana mungkin seorang pebisnis juga memperjuangkan ekonomi kerakyatan. Kelihatannya paradoks. Bahkan tidak jarang pebisnis yang peduli pada masalah kemiskinan malah dicurigai.
Padahal pebisnis adalah juga manusia biasa yang mempunyai perasaan, ia tidak hanya homo economicus tetapi juga homo socius Harus dibedakan antara individu manusia dengan institusi bisnis. Institusi bisnis jelas tidak mungkin menjadi homo socius, tetapi individu seharusnya bisa. Sikap curiga pada pebisnis yang peduli pengentasan kemiskinan menurut hemat saya akibat dari pengaruh praktek Kekristenan Eropa sebelum munculnya etika Protestan. Dalam praktek Kekristenan Eropa memang ada sikap kurang ramah pada profesi pebisnis, yang dianggap sebagai tukang nyari laba. Karena anggapan seperti itu maka profesi pebisnis dipariakan. Kemudian terjadi keterasingan antara orang-orang yang berprofesi sebagai pekerja sosial dan pebisnis bahkan terjadi pertentangan kelas. Komunisme lahir dari kondisi sosiologis seperti itu.
Kalau pengentasan kemiskinan hanya diperjuangkan dan diteriakkan oleh aktivis sosial dan aktivis politik alangkah seram dan mengerikan. Kondisi seperti itu bisa-bisa hanya akan mengulang kegagalan Eropa (Barat dan Timur) termasuk mengulang sejarah kelamnya yang ternoda oleh kekerasan dan pertentangan antar kelas serta tidak menemukan jalan ketiga yang damai dan terang benderang. Karena itulah saya menawarkan suatu perjuangan damai yang menginklusi pelaku bisnis untuk ikut mengentaskan kemiskinan. Kalau ada pebisnis yang secara sadar, tulus, dan sepenuh hati mau ikut mengentaskan kemiskinan maka harus disambut dan disyukuri karena hal itu akan mencairkan ketegangan antar kelas dan suatu tindakan otokritik yang baik.
Selain gerakan konsumen sosial yang menuntut daur ulang kekayaan seperti saya singgung dalam refleksi 64 tahun Indonesia merdeka dalam postingan lalu, gerakan damai bisa juga dilakukan dengan menumbuhkan tanggung jawab dan sikap sosial di kalangan pebisnis sendiri. Saya menamakan pebisnis yang secara sadar mencari laba bukan untuk dirinya dan keturunannya, serta secara sadar mendaur ulang (menghibahkan) kekayaan pribadinya seperti diharapkan teori makro biososioekonomi sebagai para ksatria utama atau ksatria luhur.
Berikut ini saya kutipkan sebagian tulisan saya yang berjudul "Untukmu Indonesiaku" yang saya tulis tanggal 15 Oktober 2002 dalam kumpulan naskah buku:"Wahyu untuk Rakyat".
Sebenarnya saya tidak menginginkan terpilih menjadi Satrio Piningit, saya lebih senang menjadi apa yang saya namakan ksatria utama atau ksatria luhur. Istilah ksatria tidak menunjuk pada arti pejabat pemerintah, tentara atau kasta ksatria seperti yang dipikirkan hampir semua orang. Istilah ksatria itu berarti atlet. Ksatria luhur adalah mereka yang mencari uang (pebisnis) secara halal yang kemudian mendaur ulang kekayaannya pada saat meninggal bukan mewariskan kepada keturunannya. Sementara Satrio Piningit adalah orang yang pertama kali mengetahui konsep daur ulang kekayaan dan harus menjelaskannya kepada orang lain. Menjadi ksatria luhur lebih tenang tanpa hingar-bingar publikasi. Ketika pada tahun 1995 pertama kali saya memperoleh pencerahan bahwa kekayaan mestinya didaur ulang, saya diam memendamnya di dalam hati. Semula saya berharap daur ulang itu diterapkan pada saya terlebih dahulu baru saya akan bicara. Karena saya bukan anak orang kaya maka hal itu baru akan terjadi setelah 30 atau 40 tahun yang akan datang setelah saya mengumpulkan kekayaan. Tetapi karena penderitaan masyarakat maka saya terpaksa harus memaparkan dan menampilkan diri seperti ini.
Demikianlah kutipan saya. Jadi, yang banyak dibutuhkan adalah ksatria luhur. Selain perjuangan melalui organisasi konsumen sosial (yang menuntut daur ulang kekayaan pribadi), menjadi ksatria luhur adalah alternatif perjuangan damai untuk kesejahteraan publik dan demokrasi ekonomi. Perlu juga saya tambahkan bahwa seorang ksatria harus tahu diri dan rendah hati bahwa meskipun ia mendermakan 100% kekayaannya, apa yang dilakukan itu bukanlah yang paling luhur dan paling mulia. Seorang ksatria masih kalah mulia dengan pendeta (rohaniwan) yang menjalani asketisme lebih berat.
Jaman dahulu, pada masa Jawa Kuno, tidak ada tradisi pendeta menyembah raja. Raja Kertajaya (1190-1205M) ditolak permintaannya oleh para pendeta yang diminta untuk menyembahnya. Kasta ksatria bukan kasta tertinggi. Budhisme meskipun tidak mengenal kasta-kasta tetap menempatkan pendeta atau bhiku pada posisi terhormat. Kisah Pangeran Sidharta, yang meninggalkan istana untuk menjalani asketisme, telah dikenal masyarakat Jawa saat Borobudur dibangun. Kalau kemudian raja Jawa bergelar panatagama, itu karena kecelakaan sejarah.
Melalui postingan ini saya mengucapkan banyak terima kasih kepada semua yang telah membantu menyebarluaskan blog ini sehingga keberadaan teori ekonomi makro biososioekonomi, maupun cara-cara damai memperjuangkan kesejahteraan umum dikenal banyak orang. Namun patut disayangkan bahwa ada yang meng-copy paste tulisan di blog ini tanpa menyebutkan sumbernya. Saya berharap plagiator seperti itu segera sadar akan kesalahannya.
Keberadaan ksatria luhur akan mencairkan ketegangan antar kelas dan akan menjadi teladan perjuangan damai dan teladan kesabaran menjalani proses. Hal ini pernah saya alami, ketika semuanya kelihatan buntu toh saya masih bisa sabar karena komitmen awal saya adalah kelak apabila saya kaya-raya maka saya akan mendaur ulang kekayaan pribadi saya. Jadi, ketika saya merasa gagal memperkenalkan biososioekonomi kepada publik, saya masih memiliki kegiatan yang bermanfaat. Mencari kekayaan bukan untuk diri sendiri atau anak cucu saya. Hal seperti itu saya jalani sebagai dharma ksatria. Dan karena penderitaan rakyat maka saya harus menjelaskan semuanya ini sekarang bukan nanti 30 tahun lagi dengan tujuan agar penderitaan rakyat segera teratasi bukan bermaksud pamer. Menjelaskan semua itu di sini juga termasuk dharma ksatria.
Padahal pebisnis adalah juga manusia biasa yang mempunyai perasaan, ia tidak hanya homo economicus tetapi juga homo socius Harus dibedakan antara individu manusia dengan institusi bisnis. Institusi bisnis jelas tidak mungkin menjadi homo socius, tetapi individu seharusnya bisa. Sikap curiga pada pebisnis yang peduli pengentasan kemiskinan menurut hemat saya akibat dari pengaruh praktek Kekristenan Eropa sebelum munculnya etika Protestan. Dalam praktek Kekristenan Eropa memang ada sikap kurang ramah pada profesi pebisnis, yang dianggap sebagai tukang nyari laba. Karena anggapan seperti itu maka profesi pebisnis dipariakan. Kemudian terjadi keterasingan antara orang-orang yang berprofesi sebagai pekerja sosial dan pebisnis bahkan terjadi pertentangan kelas. Komunisme lahir dari kondisi sosiologis seperti itu.
Kalau pengentasan kemiskinan hanya diperjuangkan dan diteriakkan oleh aktivis sosial dan aktivis politik alangkah seram dan mengerikan. Kondisi seperti itu bisa-bisa hanya akan mengulang kegagalan Eropa (Barat dan Timur) termasuk mengulang sejarah kelamnya yang ternoda oleh kekerasan dan pertentangan antar kelas serta tidak menemukan jalan ketiga yang damai dan terang benderang. Karena itulah saya menawarkan suatu perjuangan damai yang menginklusi pelaku bisnis untuk ikut mengentaskan kemiskinan. Kalau ada pebisnis yang secara sadar, tulus, dan sepenuh hati mau ikut mengentaskan kemiskinan maka harus disambut dan disyukuri karena hal itu akan mencairkan ketegangan antar kelas dan suatu tindakan otokritik yang baik.
Selain gerakan konsumen sosial yang menuntut daur ulang kekayaan seperti saya singgung dalam refleksi 64 tahun Indonesia merdeka dalam postingan lalu, gerakan damai bisa juga dilakukan dengan menumbuhkan tanggung jawab dan sikap sosial di kalangan pebisnis sendiri. Saya menamakan pebisnis yang secara sadar mencari laba bukan untuk dirinya dan keturunannya, serta secara sadar mendaur ulang (menghibahkan) kekayaan pribadinya seperti diharapkan teori makro biososioekonomi sebagai para ksatria utama atau ksatria luhur.
Berikut ini saya kutipkan sebagian tulisan saya yang berjudul "Untukmu Indonesiaku" yang saya tulis tanggal 15 Oktober 2002 dalam kumpulan naskah buku:"Wahyu untuk Rakyat".
Sebenarnya saya tidak menginginkan terpilih menjadi Satrio Piningit, saya lebih senang menjadi apa yang saya namakan ksatria utama atau ksatria luhur. Istilah ksatria tidak menunjuk pada arti pejabat pemerintah, tentara atau kasta ksatria seperti yang dipikirkan hampir semua orang. Istilah ksatria itu berarti atlet. Ksatria luhur adalah mereka yang mencari uang (pebisnis) secara halal yang kemudian mendaur ulang kekayaannya pada saat meninggal bukan mewariskan kepada keturunannya. Sementara Satrio Piningit adalah orang yang pertama kali mengetahui konsep daur ulang kekayaan dan harus menjelaskannya kepada orang lain. Menjadi ksatria luhur lebih tenang tanpa hingar-bingar publikasi. Ketika pada tahun 1995 pertama kali saya memperoleh pencerahan bahwa kekayaan mestinya didaur ulang, saya diam memendamnya di dalam hati. Semula saya berharap daur ulang itu diterapkan pada saya terlebih dahulu baru saya akan bicara. Karena saya bukan anak orang kaya maka hal itu baru akan terjadi setelah 30 atau 40 tahun yang akan datang setelah saya mengumpulkan kekayaan. Tetapi karena penderitaan masyarakat maka saya terpaksa harus memaparkan dan menampilkan diri seperti ini.
Demikianlah kutipan saya. Jadi, yang banyak dibutuhkan adalah ksatria luhur. Selain perjuangan melalui organisasi konsumen sosial (yang menuntut daur ulang kekayaan pribadi), menjadi ksatria luhur adalah alternatif perjuangan damai untuk kesejahteraan publik dan demokrasi ekonomi. Perlu juga saya tambahkan bahwa seorang ksatria harus tahu diri dan rendah hati bahwa meskipun ia mendermakan 100% kekayaannya, apa yang dilakukan itu bukanlah yang paling luhur dan paling mulia. Seorang ksatria masih kalah mulia dengan pendeta (rohaniwan) yang menjalani asketisme lebih berat.
Jaman dahulu, pada masa Jawa Kuno, tidak ada tradisi pendeta menyembah raja. Raja Kertajaya (1190-1205M) ditolak permintaannya oleh para pendeta yang diminta untuk menyembahnya. Kasta ksatria bukan kasta tertinggi. Budhisme meskipun tidak mengenal kasta-kasta tetap menempatkan pendeta atau bhiku pada posisi terhormat. Kisah Pangeran Sidharta, yang meninggalkan istana untuk menjalani asketisme, telah dikenal masyarakat Jawa saat Borobudur dibangun. Kalau kemudian raja Jawa bergelar panatagama, itu karena kecelakaan sejarah.
Melalui postingan ini saya mengucapkan banyak terima kasih kepada semua yang telah membantu menyebarluaskan blog ini sehingga keberadaan teori ekonomi makro biososioekonomi, maupun cara-cara damai memperjuangkan kesejahteraan umum dikenal banyak orang. Namun patut disayangkan bahwa ada yang meng-copy paste tulisan di blog ini tanpa menyebutkan sumbernya. Saya berharap plagiator seperti itu segera sadar akan kesalahannya.
Keberadaan ksatria luhur akan mencairkan ketegangan antar kelas dan akan menjadi teladan perjuangan damai dan teladan kesabaran menjalani proses. Hal ini pernah saya alami, ketika semuanya kelihatan buntu toh saya masih bisa sabar karena komitmen awal saya adalah kelak apabila saya kaya-raya maka saya akan mendaur ulang kekayaan pribadi saya. Jadi, ketika saya merasa gagal memperkenalkan biososioekonomi kepada publik, saya masih memiliki kegiatan yang bermanfaat. Mencari kekayaan bukan untuk diri sendiri atau anak cucu saya. Hal seperti itu saya jalani sebagai dharma ksatria. Dan karena penderitaan rakyat maka saya harus menjelaskan semuanya ini sekarang bukan nanti 30 tahun lagi dengan tujuan agar penderitaan rakyat segera teratasi bukan bermaksud pamer. Menjelaskan semua itu di sini juga termasuk dharma ksatria.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar