Selasa, 22 Februari 2011

Legitimasi Etis Sebuah Revolusi

Kesengsaraan rakyat dan kemiskinan yang terjadi di mana-mana telah mendorong beberapa pihak untuk melakukan revolusi. Dari beberapa gerakan revolusioner, sebagaimana saya amati melalui situs jejaring sosial, ada yang berada pada jalan damai namun ada juga yang tidak menutup kemungkinan menggunakan kekerasan. Berbagai gerakan revolusioner itu didasarkan pada ideologi atau paradigma yang bervariasi dari yang marxis-komunis sampai yang etatis.

Ketika kesengsaraan rakyat memuncak, memang perubahan besar-besaran yang cepat atau disebut revolusi sering tidak terelakkan. Namun demikian menurut saya revolusi damai dan konstitusionallah yang seharusnya diupayakan. Dalam situasi seperti ini ternyata ada suatu hal yang sering dilupakan yaitu ilmu pengetahuan atau pemikiran baru sebagai pencerah suatu revolusi. Revolusi atau reformasi kadang hanya menghasilkan pejabat baru dengan paradigma lama dan dengan kebiasaan lama yang buruk yang itu-itu juga. Hadirnya ilmu pengetahuan dan pemikiran baru adalah syarat mutlak suksesnya sebuah revolusi damai yang menghasilkan peradaban baru yang lebih adil, sejahtera, dan damai. Revolusi tanpa pencerahan akan sangat berbahaya.

Kemiskinan dan kesengsaraan rakyat adalah sebuah fenomena sosial-ekonomi dimana kita seharusnya terbuka pada paradigma ekonomi baru yang nonkonvensional. Terbuka pada pemikiran baru. Sebagian orang memang sudah terbuka terhadap paradigma baru. Namun sebagian lain masih menutup hati dan pikirannya.

Suatu perubahan damai-konstitusional yang terjadi secara cepat dan besar-besaran memerlukan dukungan yang sangat luas dari semua kalangan. Tepat seperti itulah, yaitu dukungan dari kalangan luas itu, yang menjadi titik lemah gerakan revolusioner yang mendasarkan gerakannya pada marxisme dan etatisme. Saya sering menjelaskan di blog ini bahwa tesis Marx mengenai laba yang mengatakan bahwa laba adalah nilai surplus yang diambil alih kapitalis dari buruh atau hasil eksploitasi kapitalis tidak bisa dipertahankan lagi. Secara matematis tidak ketemu atau tidak balance kalau dikatakan laba adalah hasil eksploitasi terhadap buruh yang diambil alih kapitalis. Seseorang yang cerdas, memahami matematika dengan baik, dan jujur akan menolak suatu pandangan bahwa laba berasal dari buruh atau karena buruh dibayar lebih rendah dari nilai keseluruhan produk. Dasar perjuangan Marx adalah mengembalikan apa yang diambil kapitalis kepada kaum buruh seperti ditulis oleh Marx dan dikutip Popper di dalam bukunya "Masyarakat Terbuka". Kutipan Popper saya kutip dalam buku saya "Herucakra Society Jalan Ketiga Ekonomi Dunia" halaman 62. Inilah sebagian kutipan Popper dari Marx, Marx menulis: ".... Kapitalisme telah hancur lebur. Masa kepemilikan pribadi kapitalis telah habis. Para pengambil alih akan diambil alih."

Secara empiris kelemahan tesis Marx sudah nampak di negara-negara yang mengakomodasi pemikiran Marx secara damai melalui partai sosial demokrat dengan tingginya biaya produksi aneka barang, juga tingginya biaya hidup di negara-negara itu. Peningkatan upah buruh sering kejar-kejaran dengan inflasi. Hal itu menunjukkan bahwa secara matematis tidaklah ketemu atau tidak balance kalau dikatakan bahwa laba adalah nilai surplus yang diambil alih kapitalis dari buruh. Perjuangan Marx terlalu eksklusif untuk kelompok buruh seperti dikatakannya dengan tesis "nilai surplus yang diambil alih". Oleh karena itu kalau ada yang merencanakan revolusi dengan memakai paradigma Marx baik secara damai apalagi dengan kekerasan, mohon maaf saya TIDAK akan ikut. Tesis Marx mengenai nilai surplus tidak bisa dipertahankan. Revolusi Marxis tidak akan mendapat dukungan luas karena mengekslusifkan kaum buruh. Tidak semua orang adalah buruh (karyawan). Ada pedagang kecil, pengusaha home industry, petani kecil, kelompok usia pensiun, kelompok usia sekolah dan lain-lain.

Demikian pula kalau ada yang merencanakan revolusi dengan paradigma etatisme, saya juga TIDAK akan ikut. Sebagaimana pandangan Marx, pandangan etatis ini juga secara matematis tidak ketemu atau tidak balance. Pandangan etatis itu menganggap kekayaan berasal dari negara. Pandangan ini selain tidak balance juga akan menimbulkan ketegangan dengan negara asing yang memiliki investasi di dalam negeri. Emas dan minyak yang ada di perut bumi menjadi barang berharga bukan karena negara tetapi karena ada yang menghargai dan membelinya sesuai dengan harga yang ditawarkan. Pihak yang menghargai itulah yang disebut konsumen. Tanpa ada yang menghargai, emas dan minyak bumi di perut bumi di wilayah hukum suatu negara tidak akan ada harganya.

Oleh karena itu menurut opini saya, revolusi damai-konstitusional-tercerahkan yang akan mendapat dukungan yang paling luas dan secara matematis balance adalah revolusi konsumen sosial yang menuntut pengembalian laba kepada konsumen (semua orang). Tidak semua orang adalah buruh, tetapi semua orang adalah konsumen karena tanpa melakukan kegiatan konsumis (makan) semua orang pasti mati. Secara matematis benar bahwa laba terjadi karena konsumen membayar lebih tinggi dari biaya produksi, distribusi, dan pajak. Pandangan terakhir ini juga dianut biososioekonomi.

Dalam pandangan biosioekonomi yang dituntut mengembalikan laba (dan kekayaan sebagai akumulasi laba) itu bukan perusahaan atau institusi bisnis tetapi individu baik melalui pajak, derma, dan terutama daur ulang kekayaan individu. Individu tidak hanya homo economicus tetapi juga homo socius sehingga kemampuannya membayar pajak, derma, dan daur ulang kekayaan jauh lebih tinggi dari institusi bisnis. Tepat seperti inilah kelemahan teori ekonomi konvensional (neo klasik maupun keynesian), yaitu mencampur adukkan antara individu dan institusi bisnis dimana kemampuan sosial keduanya berbeda seperti langit dan bumi. Seorang karyawan yang bukan pengusaha pun bisa dianggap pengusaha yang memperoleh laba kalau gajinya melampaui biaya KHL (Kebutuhan Hidup Layak).

Tidak hanya kaum Marx yang menentang pewarisan kekayaan berlimpah, bioekonomi/biosoioekonomi juga menentang pewarisan kekayaan berlimpah itu. Biososioekonomi memang tidak bisa berjalan sendiri dalam arti daur ulang kekayaan individu tidak akan terjadi secara otomatis tanpa suatu upaya. Upaya damai itu memang memungkinkan. Seperti halnya sering saya informasikan di blog ini khususnya dalam postingan berlabel Herucakra Society atau di dalam buku saya halman 73, empat cara damai agar kekayaan bisa didaur ulang adalah: (1)kesadaran diri masing-masing individu (2)tekanan institusi agama terhadap individu umatnya masing-masing (3)norma atau etika sosial (4)kontrol kekayaan oleh masyarakat konsumen sosial.

Mungkin akan ada yang bertanya apakah tuntutan mendaur ulang kekayaan individu bukan suatu perbuatan sewenang-wenang atau bertabrakan dengan hak milik? Jawaban pertanyaan ini sudah saya kemukakan dalam buku saya "Herucakra Society Jalan Ketiga Ekonomi Dunia" di halaman 76-77. Berikut ini saya kutipkan: "Jawaban atas pertanyaan ini harus dikembalikan pada rumusan dunia sebagai ruang minus yang menganggap kelahiran sebagai hutang terhadap alam atau beban alam. Hal ini membawa individu pada dua pilihan Seorang individu yang bercita-cita ingin menjadi kaya tetapi ragu-ragu bisa mendidik ankanya untuk tidak meminta warisan kekayaan, lebih baik kalau individu tersebut kalau tidak merencanakan memiliki anak. Kalau adat atau agamanya mewajibkan semua orang harus punya anak, lebih baik kalau individu tersebut tidak mengakumulasikan kekayaan. Rumusan ini merupakan rumusan universal yang bisa diterima semua orang. Di dalam ruang yang minus ini kita harus memilih salah satu. Selama minimal ada dua pilihan, berarti kebebasan masih ada, yang berarti pula tuntutan untuk mendaur ulang kekayaan dalam rangka memperjuangkan hak asasi sosial bukan suatu tuntutan yang bertabrakan dengan hak milik."

Kemudian di alenia kedua di bawahnya saya tulis: "Masih adanya dua pilihan dan kebebasan memungkinkan perjuangan mendaur ulang atau mengontrol kekayaan_dalam hal ini memutuskan linierisme individu_bisa dilegitimasi. Rumusan tersebut memberi legitimasi etis bagi kontrol kekayaan oleh masyarakat (dalam hal ini masyarakat konsumen-pen), tidak bertabrakan dengan hak milik dan bukan suatu tindakan sewenang-wenang"

Ketika kemiskinan dan kesengsaraan rakyat terjadi di mana-mana maka revolusi atau perubahan cepat secara besar-besaran memang diperlukan untuk membebaskan rakyat dari kelaparan dan kemiskinan. Akan tetapi revolusi itu harus terjadi secara damai, konstitusional, dan tercerahakan. Revolusi tanpa pencerahan hanya akan membawa kepada kesesatan massal. Revolusi itu juga berarti berubah pada jabatan dan kapsitasnya masing-masing. Perlu juga saya kemukakan bahwa revolusi yang terlalu fokus pada isu yang tidak fundamental seperti korupsi akan segera kehilangan energinya. Korupsi memang harus diberantas tetapi hal yang paling fundamental yang menyebabkan kemiskinan, kelaparan, dan kesengsaraan rakyat adalah karena liabilitas publik lebih tinggi dari asetnya sebagai akibat kurangnya pemasukan atau pendapatan publik terutama pendapatan dari daur ulang kekayaan individu. Tuntutan untuk mendaur ulang kekayaan individu secara damai melalui gerakan konsumen sosial memang suatu tuntutan yang revolusioner tetapi tidak sewenang-wenang karena memiliki legitimasi etis yang jelas.

Sebelum tulisan ini saya akhiri saya perlu ingatkan bahwa biososioekonomi sebagai teori ilmiah selalu terbuka terhadap kritik dan perbaikan. Pertanyaan saya adalah apakah teori ekonomi neo klasik, Marx, Keynes, atau etatisme terbuka terhadap kritik juga? Kalau tidak, mohon tinggalkan teori-teori itu karena kalau tidak Anda akan menyesatkan atau membutakan mata bayak orang.

Seandainya menurut Anda postingan ini mencerahkan mohon untuk diseberluaskan, bukan demi popularitas saya atau blog ini tetapi demi kesejahteraan umum. Terima kasih atas kerja samanya. Tuhan memberkati.

Tidak ada komentar:

Poskan Komentar