Sabtu, 11 Juli 2009

William Liddle Mau Membodohi Indonesia?

Pada tanggal 7 Juli 2009 satu hari menjelang pilpres, saya membaca hasil wawancara tertulis wartawan Kompas Ilham Khoiri (Kompas 07/07/2009, hlm 5) dengan R William Liddle, Indonesianis dan profesor ilmu politik Ohio State University, Columbus, Ohio, AS. Pada saat itu saya sedang menyiapkan postingan di blog ini yang berjudul: "Perspektif Spiritual Pilpres 2009" Pikiran saya sedang bimbang apakah mau mengkritik pendapat William Liddle dalam wawancara itu dan mempostingnya di blog ini saat itu juga atau saya meneruskan tulisan yang sudah saya rencanakan. Memilih dua-duanya tidak mungkin karena keterbatasan waktu. Karena saya merasa tidak bisa bekerja sendiri tanpa Tuhan, maka saya memutuskan melanjutkan rencana semula dan menunda kritik terhadap William Liddle.

Apakah William Liddle mau membodohi bangsa Indonesia? Tidak mudah untuk menjawabnya. Akan tetapi ada dua hal yang perlu saya kritik. Pertama, pernyataannya yang mengatakan bahwa "Tanpa pertumbuhan, tidak ada pendapatan, dan tidak ada pajak yang bisa dipakai untuk meningkatkan mutu pendidikan dan kesehatan masyarakat" Kedua, mengenai kebijakan ekonomi yang menurutnya dengan gampang diperoleh dari ekonom profesional.

Mengenai yang pertama, sebelumnya saya perlu mengutip lebih lengkap pernyataan Liddle atas pertanyaan Kompas "Bagaimana masa depan demokrasi di Indonesia dengan politik pencitraan semacam itu?" Berikut ini bagian pertama jawabannya "Pertama, pilihan kebijakan ekonomi yang tepat yang diperlukan untuk menghadapi tantangan-tantangan globalisasi masa kini. Kebijakan tersebut perlu bersifat pragmatis, bukan ideologis, kalau yang dimaksudkan dengan ideologis adalah pertentangan antara kutub-kutub populisme ala Hugo Chavez dan apa yang disebutkan (dituduhkan) sebagai neoliberalisme yang tidak memberikan peran kepada negara, hanya kepada pasar.

Perdebatan itu sudah lama steril. Ikutilah perdebatan yang sedang terjadi di Amerika, tempat yang dipersoalkan bukan peran negara sebagai lawan, melainkan sebagai teman pasar. Jangan takut kepada pasar yang memang merupkan sumber utama pertumbuhan dan oleh karena itu sumber utama distribusi yang lebih merata. Tanpa pertumbuhan, tidak ada pendapatan dan tidak ada pajak yang bisa dipakai untuk meningkatkan mutu pendidikan dan kesehatan masyarakat"

Pertumbuhan apakah yang dimaksud? Kalau yang dimaksud adalah pertumbuhan PDB maka jelas bahwa Liddle tidak mengerti konsep PDB. Tidak ada pertumbuhan PDB atau pertumbuhan PDB 0% hanya berarti tidak ada peningkatan PDB. Misalnya PDB suatu negara tahun 2007 adalah Rp 5.000 triliun kalau pertumbuhan PDB 0% pada tahun 2008 itu hanya berarti PDB tahun 2008 adalah Rp 5.000 triliun dan BUKAN berarti PDB tahun 2008 nol rupiah. Dalam kondisi seperti itu seseorang yang tahun 2007 laba atau pendapatannya Rp 5 Milyar, tahun 2008 Rp 5 Milyar juga. Memang ada yang pendapatannya naik atau turun, tetapi secara total tetap. Berarti tetap saja ada pajak yang bisa ditarik.

Mengenai yang kedua, kebijakan ekonomi yang diperoleh dari ekonom profesional. Apakah yang dimaksud profesional kalau pada saat yang sama Liddle tidak mengakui kegagalan perekonomian yang didasarkan pada teori ekonomi yang cenderung neoklasik atau neoliberal. Tidak benar bahwa anti neoliberalisme berarti sekedar memberi peran kepada negara. Teori ekonomi makro keynesian pun sebenarnya cenderung atau mudah jatuh menjadi neoklasik. Keynes masih menggunakan paradigma mikro dengan menjadikan PDB sebagai ukuran kesejahteraan. PDB adalah total pendapatan individual tahunan di suatu negara. PDB tidak mencerminkan kesejahteraan publik dan pemerataan. Kebijakan ekonomi dari ekonom yang disebut profesional tetap tidak akan meningkatkan kesejahteraan rakyat (publik) secara nyata kalau masih berada pada paradigma neoklasik yang memuja maksimalisasi pendapatan dan kekayaan individual. Yang diperlukan bukan sekedar kebijakan ekonomi tetapi perubahan paradigma. Turunnya nisbah pajak dan meningkatnya jumlah hutang nominal Indonesia selama lima tahun terakhir menunjukkan paradigma neoklasik itu gagal. Saya keberatan kalau hal seperti itu disebut profesional.

Patut disayangkan bahwa opini semacam ini bisa lolos untuk dimuat terlebih-lebih tepat satu hari menjelang pilpres. Sebagian orang Indonesia memang bodoh atau paling tidak silau pada pakar asing, silau pada kulit atau penampilan. Tetapi tidak semua orang Indonesia bodoh. Janganlah kiranya kita bertindak seperti "pepatah" berikut: "gubuk reyot di seberang lautan tampak tetapi Borobudur di pelupuk mata tidak tampak"

Tidak ada komentar:

Poskan Komentar