Selasa, 19 Oktober 2010

Prinsip-prinsip Biososioekonomi untuk Pejabat Pemerintah (3): Pembiayaan Infrastruktur dan Fasilitas Sosial

Baik dalam paradigma teori politik klasik maupun dalam paradigma yang mengadopsi teori ekonomi makro biososioekonomi, penyediaan infrastruktur adalah tugas negara. Namun sayangnya dalam paradigma klasik atau neo klasik pembiayaan infrastruktur dan fasilitas sosial dilakukan dengan dana hutang atau dana dari investor yang tentu saja menuntut bunga atau ROI tertentu atas modal yang dipinjamkan atau ditanamkannya.

Dalam paradigma yang lebih sehat pembiayaan pembangunan infrastruktur dan fasilitas sosial seharusnya tidak menggunakan hutang atau dana dari investor sebagai sumber dananya. Ketegasan dan konsistensi pejabat pemerintah diperlukan agar tidak membebani publik dengan bunga atau ROI dari dana pembangunan infrastruktur serta fasilitas sosial. Dalam paradigma biososioekonomi, yang seharusnya dipakai untuk membiayai penyediaan infrastruktur dan fasilitas sosial adalah pajak dan hibah. Inilah paradigma yang lebih sehat dalam membiayai penyediaan infrastruktur dan fasilitas sosial. Dalam paradigma biososioekonomi, pajak (dan hibah) seharusnya cukup untuk membiayai infra struktur dan fasilitas sosial. Banyaknya hutang pemerintah menandakan bahwa pendapatan pemerintah itu kurang karena tidak mengikuti paradigma pengelolaan ekonomi publik yang benar-benar publik dan sehat. Paradigma neolib memang mendorong suatu pemerintahan memasuki jerat hutang yang tak berkesudahan. Oleh karena itu paradigma neolib harus ditinggalkan. Paradigma neolib itu tidak benar-benar membela kepentingan publik tetapi membela kepentingan pemilik modal yang cenderung menghindari pajak termasuk pajak progresif.

Pemerintah sebagai salah satu pemangku kepentingan publik harus sadar bahwa tugasnya menegakkan kepentingan publik dengan meningkatkan pendapatan atau penerimaan publik dari pajak terutama dari pajak progresif. Selain itu pemerintah perlu bekerja sama dengan civil society untuk meningkatkan hibah yang diberikan kepada negara guna menyediakan infra struktur dan fasilitas sosial.

Ekonomi memang berkaitan dengan kepentingan. Pemasukan bagi satu pihak berarti pengeluaran bagi pihak lain. Aset bagi salah satu pihak bisa berarti liabilitas bagi pihak lain. Demikian juga efisiensi bagi satu pihak bisa berarti pemborosan bagi pihak lain. Pemasukan bagi publik berarti pengeluaran bagi individu atau kelompok. Tugas pejabat pemerintah adalah menegakkan kepentingan publik dengan meningkatkan pendapatannya khususnya dari pajak progresif. Semoga postingan sederhana ini benar-benar dipahami, dihayati, dan dilaksanakan.

Tidak ada komentar:

Poskan Komentar