Mewujudkan Perubahan: Satu Bumi untuk Semua (3)

Kasus penganiayaan tenaga kerja wanita (TKW) di luar negeri sangat memprihatinkan kita. Sudah selayaknya pemerintah melindungi warga negaranya sebagai bagian dari cita-cita Indonesia merdeka yakni melindungi segenap warga negara dan tanah tumpah darah dari penindasan. Di luar perlindungan itu ada satu hal mendasar yang harus diperhatikan yaitu perubahan paradigma.

Meskipun perlindungan terhadap TKW penting, itu bukan hal yang paling substansial. TKW bekerja di luar negeri dengan meninggalkan orang-orang yang dicintainya entah anak atau suami. Bekerja atau mencari rejeki di luar negaranya bukan hanya fenomena TKW asal Indonesia. Banyaknya migrasi orang-orang Timur Tengah ke Eropa juga pernah menimbulkan persoalan. Pecahnya kerusuhan rasial beberapa tahun lalu di Eropa juga membuat kaum humanis ikut prihatin.

Kasus pekerja migran adalah bagian dari suatu persoalan mendasar yang tidak disentuh sama sekali oleh berbagai solusi yang ditawarkan orang. Kini kita berada pada berbagai krisis. Setelah Yunani, Irlandia mengalami krisis. Itu kita baru bicara benua Eropa. Sementara di belahan dunia lain perang kurs tengah melanda dunia antara AS dan RRC. Perang kurs itu berawal dari defisit AS. Memang ada orang-orang yang bisa mengambil keuntungan dari perang kurs atau krisis finansial itu akan tetapi berbagai persoalan itu tidak bisa kita anggap remeh karena akan berdampak besar pada rakyat kecil. Apalagi solusi yang ditawarkan justru membebani rakyat dengan mengurangi pajak dan mengurangi jaminan sosial yang dibutuhkan rakyat. Berbagai persoalan itu tidak diatasi dengan cara yang tepat sehingga akan menimbulkan persoalan baru di masa yang akan datang.

Dari sudut pandang biososioekonomi ada dua hal yang patut saya sampaikan dalan kaitannya dengan solusi atas berbagai krisis itu pertama tidak adanya upaya peningkatan income publik yang signifikan. Kedua tidak adanya distribusi income publik yang melampaui batas negara sebagai bagian dari suatu paradigma bahwa laba beserta akumulasinya adalah berasal dari konsumen dan harus dikembalikan pada konsumen (semua orang).

Seperti yang sering saya sampaikan di blog ini bahwa yang dimaksud income publik adalah pajak, derma, dan daur ulang kekayaan individu. Kalau krisis diatasi dengan mengurangi pajak, menggelontorkan stimulus dengan menambah hutang publik (negara), mencetak uang, maka secara akuntansi cara penanganan krisis seperti itu tidak bisa dipertanggungjawabkan bahkan berlawanan arah dengan solusi yang tepat. Dengan cara itu persoalan tidak akan teratasi bahkan menimbulkan persoalan baru di masa mendatang atau persoalan di wilayah lain. Solusi krisis yang accountable adalah dengan cara meningkatkan income publik khususnya dari individu karena individu juga bersifat homo socius di mana kemampuannya untuk berbagi (membayar pajak, derma, daur ulang kekayaan) jauh melampaui perusahaan. Tentu saja khusus untuk pajak harus dibebankan kepada orang kaya bukan dengan cara membebani rakyat kecil.

Teori politik klasik tidak memungkinkan income publik didistribusikan ke negara lain. Distribusi income publik ke luar negeri dianggap bertentangan dengan kepentingan nasional. Anggapan ini kurang tepat karena ada income publik lain selain pajak yaitu derma dan daur ulang kekayaan individu yang berada pada ranah society bukan state. Distribusi income publik (derma dan daur ulang kekayaan individu) ke negara lain otomatis akan meningkatkan PDB di negara berkembang yang pada gilirannya meningkatkan daya beli konsumen di negara berkembang. Kalau paradigma biososioekonomi diterapkan AS seharusnya tidak mengatasi defisit perdagangannya dengan mencetak uang dollar.

Meskipun mengalir ke negara lain, sepanjang ia adalah income publik maka akan bisa menjadi solusi bagi krisis. Secara makro global akan memperkuat fundamental ekonomi publik. Tentu saja income publik itu juga perlu dikelola sesuai teori ekonomi makro biososioekonomi agar income publik juga bisa menjadi aset publik bukan berubah menjadi liabilitas publik (aset individu).

Peradaban umat manusia dewasa ini perlu mengubah paradigma. Dari pada menimbulkan persoalan kependudukan dengan banyaknya imigran lebih baik mendistribusikan kekayaan individu ke luar negara sehingga mencari rejeki juga mudah di negara masing-masing. Seseorang tidak perlu meninggalkan anak atau suami untuk mencari rejeki ke negara lain. Banyak hal yang bisa diatasi kalau teori ekonomi makro biososioekonomi diterapkan. Pemerintah perlu bekerja sama dengan civil society.