Selasa, 30 November 2010

Biososioekonomi dan Dilema Kenaikan Upah Minimum

Rencana pemerintah DKI menaikkan upah minimum provinsi (UMP) sebesar 15,38 % dari Rp 1.118.000,- per bulan di tahun 2010 menjadi Rp 1.290.000,- per bulan di tahun 2011 mendapat tanggapan dari kalangan pengusaha ("Kenaikan UMP Bisa Picu PHK" baca di http://m.kompascom/news/read/data/2010.11.26.17023462). Sebagian pengusaha menganggap kenaikan itu terlalu besar. Sementara bagi buruh, uang sebesar itu masih di bawah nilai Kebutuhan Hidup Layak (KHL)yang sebesar Rp 1.401.289,- per bulan Bagi perekonomian konvensional yang didasarkan pada paradigma neo klasik (neo liberal) maupun keynesian, penetapan upah minimum adalah sebuah dilema Betapa tidak, kalau upah minimum terlalu kecil di bawah KHL tentu akan membuat hidup buruh tertekan. Sedangkan UMP yang tinggi pun bisa menimbulkan masalah.

Seperti sering saya jelaskan di blog ini bahwa di dalam ekonomi, pengeluaran salah satu pihak atau salah satu unit ekonomi bisa berarti pemasukan bagi pihak lain atau bagi unit ekonomi lain. Demikian juga dalam kasus upah minimum. Peningkatan UMP akan meningkatkan pemasukan bagi buruh, akan tetapi konsekwensinya akan ada peningkatan pengeluaran oleh pihak lain. Bagi pengusaha peningkatan UMP sering diikuti dengan efisiensi yang berarti melakukan PHK atau menaikkan harga barang atau jasa produksinya. Kenaikan harga barang akan berarti meningkatkan pengeluaran bagi konsumen atau paling tidak akan menekan hidup konsumen. Dan konsumen ini adalah semua orang baik usia sekolah maupun usia produktif, baik karyawan, petani kecil, pedagang kecil, pensiunan, maupun berbagai profesi lain yang tidak termasuk kategori karyawan.

Secara pribadi saya ikut prihatin dengan nasib buruh. Akan tetapi saya perlu mengingatkan bahwa perjuangan kaum buruh dengan serikat buruhnya bisa menimbulkan masalah dengan kenaikan harga atau meluasnya PHK. Perjungan buruh adalah perjuangan kelompok bukan perjuangan semua orang. Sudah sering terjadi peningkatan upah dan inflasi sering kejar-kejaran.

Saran saya untuk keluar dari dilema itu adalah perubahan paradigma dari paradigma konvensional (neo klasik atau keynesian) menuju paradigma biososioekonomi. Dalam paradigma biososioekonomi peningkatan kesejahteraan terjadi karena adanya daur ulang kekayaan individu yang antara lain bisa dipakai untuk membayar jaminan sosial untuk semua orang (bukan hanya buruh). Beasiswa dalam paradigma biososioekonomi itu akan menjangkau semua anak usia sekolah bukan hanya anak pintar saja seperti yang sering dilakukan dalam program CSR (Corporate Social Rensponsibility). Paradigma konvensional dan biososioekonomi jelas berbeda. Dalam paradigma biososioekonomi laba dan akumulasinya itu berasal dari konsumen dan harus dikembalikan kepada konsumen (semua orang). Tanpa pengembalian laba kepada semua orang tidak akan ada peningkatan kesejahteraan untuk semua orang. Laba terjadi karena konsumen membayar lebih tinggi dari ongkos produksi, distribusi, dan pajak. Perjuangan untuk mengembalikan laba kepada semua orang bisa dilakukan melalui organisasi konsumen sosial yang bersifat inklusif untuk semua orang tanpa sekat-sekat primordial-sektarian. Semua orang adalah konsumen sosial karena tanpa melakukan kegiatan konsumsi (makan) semua orang pasti mati.

Saya berharap kaum buruh melalui serikat pekerjanya mau mempelajari biososioekonomi dan menyebarkannya dari mulut ke mulut atau melalui semua media seperti sms, internet, dan lain-lain agar kesejahteraan untuk semua orang bisa segera terwujud. Saya berharap serikat pekerja ikut berjuang secara inklusif bersama organisasi konsumen sosial yang memang berjuang untuk semua orang.

Tidak ada komentar:

Poskan Komentar