Pengantar: Dengan adanya krisis global, sebagian media massa sudah mulai sadar meskipun agak samar-samar pentingnya teori ekonomi baru. Dalam postingan kali ini saya tampilkan sebuah tulisan saya di tahun 2005 yang tidak dimuat. Perjuangan untuk mmeperkenalkan teori saya itu memang berat, meskipun pada tahun itu teori saya telah saya presentasikan dalam seminar.
Krisis multidimensi yang melanda Indonesia sejak 1997 masih menekan hidup rakyat kebanyakan. Sejak Soeharto lengser, sudah empat presiden memerintah. Bahkan satu yang terakhir dipilih secara langsung oleh rakyat. Harapan rakyat untuk memperoleh kehidupan yang lebih baik belum akan terwujud dalam waktu segera terutama dengan munculnya krisis energi dan kebijakan pemerintah menaikkan harga BBM seratus persen lebih. Kompensasi Rp 100.000,- per bulan untuk sekitar 15 juta keluarga miskin memang sedikit meringankan beban rakyat miskin, namun hal itu belum bisa menyelamatkan keluarga kategori hampir miskin yang karena kenaikan harga BBM jatuh menjadi miskin. Di samping itu pengkategorian miskin dan hampir miskin adalah sesuatu yang kurang jelas sehingga rawan konflik seperti terjadi di beberapa daerah.
Kesalahan tidak sepenuhnya di tangan pemerintah. Sebagian kalangan berpendapat siapapun presidennya tak akan mamapu mengatasi krisis multidimensi ini (bdk Jeffrie Geovanie, Kompas 3/10/2005). Oleh karena itu setiap komponen bangsa termasuk insan pers perlu mawas diri, jangan-jangan dirinya termasuk penghambat dalam mengatasi krisis ini.
Rakyat pasti senang kalau harga BBM tidak dinaikkan. Harga BBM atau energi murah tidak selalu harus diatasi dengan subsidi. Anggapan bahwa kebijakan menaikkan harga BBM adalah bagian dari tekanan atau agenda neoliberal tidak terlau salah memang. Akan tetapi pengelolaan atau kebijakan atas sisi penawaran dan permintaan energi juga perlu untuk mendapatkan energi yang harganya terjangkau rakyat kebanyakan. Dalam hal ini termasuk diversifikasi sumber energi, pembangunan kilang minyak, dan kebijakan investasi di bidang eksplorasi minyak. Tidak kalah penting adalah pengelolaan pada sisi permintaan yaitu dengan menekan permintaan melalui penghematan energi, penyedian sistem transportasi yang efisien seperti mass rapid transportation (MRT), dan peningkatan daya beli rakyat. juga pengendalian pertumbuhan penduduk dunia,yang terakhir ini diluar jangkauan pemerintah RI,kerja sama dengan PBB dan global civil society diperlukan. Untuk mendapatkan energi murah juga perlu memperhatikan fundamental moneter dan pengendalian kurs valas. Besar sekali tantangannya.
Krisis energi hanyalah salah satu yang membuat hidup rakyat semakin tertekan. Kehidupan rakyat belum sepenuhnya pulih setelah dihantam badai krisis multidimensi sejak 1997, terbukti dengan munculnya kasus busung lapar di daerah lumbung padi seperti NTB. Kasus ini menunjukkan daya beli rakyat masih rendah. Meskipun selama beberapa tahun sebelum kenaikan harga BBM 1 Oktober tingkat inflasi di bwah dua digit, suku bunga deposito apalagi tabungan tingginya di bawah inflasi. Rakyat kebanyakan yang hanya bisa menabung Rp 10.000 hingga Rp 50.000 per bulan tabungannya termakan inflasi. Diperlukan waktu lebih lama bagi rakyat kecil untuk menumpuk modal.
Almarhum Mubyarto pernah menyatakan bahwa krisis yang terjadi sejak tahun 1997 itu bukan krisis ekonomi tetapi krisis ilmu ekonomi, yaitu kegagalan teori ekonomi konvensional dalam menyejahterakan rakyat. Pernyataan itu memang tepat. Mari kita lihat beberapa fakta berikut ini. Dua negara raksasa ekonomi dunia, AS dan Jpang, memiliki liabilitas yang jauh lebih tinggi dari asetnya. Dua tahun lalu liabilitas pemerintah AS adalah 9 triliun dollar AS sementara asetnya hanya 1,7 triliun dollar AS. Rasio hutang pemerintah Jepang juga besar.Total asetnya hanya 457,7 triliuin yen sementara kewajibannya 813,4 triliun (Kompas 9 Mei 2005, hlm 1).
Perhatikan pula dua institusi yaitu bank sentral dan negara. Apa yang ada dalam aktiva bank sentral memang berupa emas, akan tetapi sebagian besar lainnya adalah surat hutang pemerintah (Case & Fair, Prinsip-prinsip Ekonomi Makro, Prenhalindo, 2002, hlm 140). Ini jelas absurd, karena sebagian besar aktiva bank sentral adalah liabilitas bagi pemerintah (negara). memang di dalam teori ekonomi suatu aset (aktiva) bagi satu pihak adalah liabilitas bagi pihak lain. Deposito milik individu adalah aset individu yang bersangkutan, tetapai deposito ini adalah liabilitas bagi bank komersial. Akan tetapi harus diingat bahwa hal itu hanya terjadi pada dua pihak yang berseberangan kepentingannnya. Sementara antara negara (pemerintah) dan bank sentral adalah dua pihak yang seharusnya berada pada kepentingan yang sama yaitu menjaga kesejahteraan masyarakat.
Kritikan terhadap teori ekonmi konvensional bukannya tidak ada, seperti yagn dilalukan oleh Joseph Stiglitz atau paul Ormeraod akan tetapi keseriusan dan konsistensi semua pihak termasuk insan pers untuk mengatasi krisis ini belum optimal.
Upaya menemukan atau merumuskan teori ekonomi yang lebih relevan dalam mazhab barunya juga bukannya tidak ada. Rumusan baru itu telah saya buat dengan teori yang dinamakan sebagai teori biososioekonomi atau sering dipendekkan menjadi teori bioekonomi. Terkesan media massa lebih senang mengritik pemerintah daripada mencari solusi atas berbagai krisis. Benar bahwa korupsi harus diberantass dan pemerintah harus selalu diingatkan, akan tetapi ancaman terhadap perekonomian global yang mungkin bisa mengalami turbulensi yang menyengsarakan kehidupan rakyat serta berbagai persoalan seperti kesenjangan yang makin lebar antara si kaya dan si miskin, kerusakan lingkungan, pemanasan global, dan kelaparan tidak semuanya disebabkan oleh korupsi sebagai faktor utamanya.
Saya sering merenung dan tersenyum mengingat absurditas aktiva bank sentral. Jangan-jangan penghambat terbesar upaya kita keluar dari krisis adalah media massa, meskipun sebagian di antaranya mengklaim sebagai hati nurani rakyat. Wah?! Rakyat yang mana? Lantas krisis multidimensi ini harus diatasi dengan cara apa?
Jakarta, 31 Oktober 2005
Tulisan ini dikirim ke harian umum nasionla. Juga ada dalam kumpulan tulisan saya "Wahyu untuk Rakyat" edisi kedua.
Krisis multidimensi yang melanda Indonesia sejak 1997 masih menekan hidup rakyat kebanyakan. Sejak Soeharto lengser, sudah empat presiden memerintah. Bahkan satu yang terakhir dipilih secara langsung oleh rakyat. Harapan rakyat untuk memperoleh kehidupan yang lebih baik belum akan terwujud dalam waktu segera terutama dengan munculnya krisis energi dan kebijakan pemerintah menaikkan harga BBM seratus persen lebih. Kompensasi Rp 100.000,- per bulan untuk sekitar 15 juta keluarga miskin memang sedikit meringankan beban rakyat miskin, namun hal itu belum bisa menyelamatkan keluarga kategori hampir miskin yang karena kenaikan harga BBM jatuh menjadi miskin. Di samping itu pengkategorian miskin dan hampir miskin adalah sesuatu yang kurang jelas sehingga rawan konflik seperti terjadi di beberapa daerah.
Kesalahan tidak sepenuhnya di tangan pemerintah. Sebagian kalangan berpendapat siapapun presidennya tak akan mamapu mengatasi krisis multidimensi ini (bdk Jeffrie Geovanie, Kompas 3/10/2005). Oleh karena itu setiap komponen bangsa termasuk insan pers perlu mawas diri, jangan-jangan dirinya termasuk penghambat dalam mengatasi krisis ini.
Rakyat pasti senang kalau harga BBM tidak dinaikkan. Harga BBM atau energi murah tidak selalu harus diatasi dengan subsidi. Anggapan bahwa kebijakan menaikkan harga BBM adalah bagian dari tekanan atau agenda neoliberal tidak terlau salah memang. Akan tetapi pengelolaan atau kebijakan atas sisi penawaran dan permintaan energi juga perlu untuk mendapatkan energi yang harganya terjangkau rakyat kebanyakan. Dalam hal ini termasuk diversifikasi sumber energi, pembangunan kilang minyak, dan kebijakan investasi di bidang eksplorasi minyak. Tidak kalah penting adalah pengelolaan pada sisi permintaan yaitu dengan menekan permintaan melalui penghematan energi, penyedian sistem transportasi yang efisien seperti mass rapid transportation (MRT), dan peningkatan daya beli rakyat. juga pengendalian pertumbuhan penduduk dunia,yang terakhir ini diluar jangkauan pemerintah RI,kerja sama dengan PBB dan global civil society diperlukan. Untuk mendapatkan energi murah juga perlu memperhatikan fundamental moneter dan pengendalian kurs valas. Besar sekali tantangannya.
Krisis energi hanyalah salah satu yang membuat hidup rakyat semakin tertekan. Kehidupan rakyat belum sepenuhnya pulih setelah dihantam badai krisis multidimensi sejak 1997, terbukti dengan munculnya kasus busung lapar di daerah lumbung padi seperti NTB. Kasus ini menunjukkan daya beli rakyat masih rendah. Meskipun selama beberapa tahun sebelum kenaikan harga BBM 1 Oktober tingkat inflasi di bwah dua digit, suku bunga deposito apalagi tabungan tingginya di bawah inflasi. Rakyat kebanyakan yang hanya bisa menabung Rp 10.000 hingga Rp 50.000 per bulan tabungannya termakan inflasi. Diperlukan waktu lebih lama bagi rakyat kecil untuk menumpuk modal.
Almarhum Mubyarto pernah menyatakan bahwa krisis yang terjadi sejak tahun 1997 itu bukan krisis ekonomi tetapi krisis ilmu ekonomi, yaitu kegagalan teori ekonomi konvensional dalam menyejahterakan rakyat. Pernyataan itu memang tepat. Mari kita lihat beberapa fakta berikut ini. Dua negara raksasa ekonomi dunia, AS dan Jpang, memiliki liabilitas yang jauh lebih tinggi dari asetnya. Dua tahun lalu liabilitas pemerintah AS adalah 9 triliun dollar AS sementara asetnya hanya 1,7 triliun dollar AS. Rasio hutang pemerintah Jepang juga besar.Total asetnya hanya 457,7 triliuin yen sementara kewajibannya 813,4 triliun (Kompas 9 Mei 2005, hlm 1).
Perhatikan pula dua institusi yaitu bank sentral dan negara. Apa yang ada dalam aktiva bank sentral memang berupa emas, akan tetapi sebagian besar lainnya adalah surat hutang pemerintah (Case & Fair, Prinsip-prinsip Ekonomi Makro, Prenhalindo, 2002, hlm 140). Ini jelas absurd, karena sebagian besar aktiva bank sentral adalah liabilitas bagi pemerintah (negara). memang di dalam teori ekonomi suatu aset (aktiva) bagi satu pihak adalah liabilitas bagi pihak lain. Deposito milik individu adalah aset individu yang bersangkutan, tetapai deposito ini adalah liabilitas bagi bank komersial. Akan tetapi harus diingat bahwa hal itu hanya terjadi pada dua pihak yang berseberangan kepentingannnya. Sementara antara negara (pemerintah) dan bank sentral adalah dua pihak yang seharusnya berada pada kepentingan yang sama yaitu menjaga kesejahteraan masyarakat.
Kritikan terhadap teori ekonmi konvensional bukannya tidak ada, seperti yagn dilalukan oleh Joseph Stiglitz atau paul Ormeraod akan tetapi keseriusan dan konsistensi semua pihak termasuk insan pers untuk mengatasi krisis ini belum optimal.
Upaya menemukan atau merumuskan teori ekonomi yang lebih relevan dalam mazhab barunya juga bukannya tidak ada. Rumusan baru itu telah saya buat dengan teori yang dinamakan sebagai teori biososioekonomi atau sering dipendekkan menjadi teori bioekonomi. Terkesan media massa lebih senang mengritik pemerintah daripada mencari solusi atas berbagai krisis. Benar bahwa korupsi harus diberantass dan pemerintah harus selalu diingatkan, akan tetapi ancaman terhadap perekonomian global yang mungkin bisa mengalami turbulensi yang menyengsarakan kehidupan rakyat serta berbagai persoalan seperti kesenjangan yang makin lebar antara si kaya dan si miskin, kerusakan lingkungan, pemanasan global, dan kelaparan tidak semuanya disebabkan oleh korupsi sebagai faktor utamanya.
Saya sering merenung dan tersenyum mengingat absurditas aktiva bank sentral. Jangan-jangan penghambat terbesar upaya kita keluar dari krisis adalah media massa, meskipun sebagian di antaranya mengklaim sebagai hati nurani rakyat. Wah?! Rakyat yang mana? Lantas krisis multidimensi ini harus diatasi dengan cara apa?
Jakarta, 31 Oktober 2005
Tulisan ini dikirim ke harian umum nasionla. Juga ada dalam kumpulan tulisan saya "Wahyu untuk Rakyat" edisi kedua.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar